Menimbang Dua Calon Pendamping Anies Baswedan
Reporter
Tempo.co
Editor
Aditya Budiman
Sabtu, 1 Februari 2020 13:59 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sudah hampir dua tahun kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018. Partai koalisi pendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), baru menemukan titik temu ihwal calon pengisi wakil gubernur pada pertengahan Januari kemarin.
Dua nama sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Mereka adalah Ahmad Riza Patria yang merupakan jagoan Gerindra. Lalu Nurmansjah Lubis, kader binaan PKS.
Usai dikenalkan ke publik, kini keduanya sedang bersafari mendatangi fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta. Riza dan Nurmansjah pun tak sungkan melontarkan rencana kerjanya bila nanti terpilih menjadi wakil gubernur Jakarta.
Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan pemerintah Gubernur Anies Baswedan masih mempunyai waktu 2,5 tahun. Menurut dia, gubernur membutuhkan wakil yang paham dan berkomitmen tinggi untuk membangun ibu kota.
"Sisa waktu 2,5 tahun ke depan ini menjadi sangat penting karena ada transisi perpindahan ibu kota dari pulau Jawa (ke Kalimantan)," katanya. "Jadi kalau gubernur dan wagub tidak kuat, tak bisa bergandengan tangan dengan DPRD atau Legislatif maka akan tidak maksimal proses itu," sebut Baco di Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.
Baco melihat komunikasi antara eksekutif dan legislatif selama ini juga kurang baik. Ia berharap Wagub yang nantinya terpilih bakal menjadi jembatan penghubung antara eksekutif dan legislatif agar bisa bekerja dengan baik.
Ahmad Riza percaya diri menghadapi persaingan dengan Nurmansjah di DPRD. Politikus berusia 50 tahun ini menegaskan tak melakukan lobi-lobi khusus kepada sejumlah partai di dewan. Dia menyebut diskusi-diskusi bisa dilakukan melalui media.
"Sekarang ini zamannya digital. Jadi tidak ada lobi-lobi khusus saya kepada anggota DPRD. Kami serahkan sepenuhnya kepada anggota DPRD yang kami hormati ya," ujar Riza. Ia pun tak keberatan bila dalam proses pemilihan wakil gubernur nantinya harus melewati uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Ihwal program kerja, Riza menyebut, akan meneruskan program kerja yang belum sempat dilakukan koleganya, Sandiaga Uno. Setelah berdiskusi dengan Sandiaga, Riza mendapat pesan agar istiqomah, konsisten melaksanakan visi, misi, dan program saat kampanye di Pilgub Jakarta pada 2017. "Tentu saya mengerti apa yang menjadi visi misi Pak Anies dan Sandi dulu," sebut dia.
Riza juga diminta oleh Sandiaga agar sering turun ke lapangan dan menemui warga bila sudah menjadi wakil gubernur. Ia pun menyatakan akan berkomunikasi dengan kandidat wakil presiden itu jika nanti terpilih sebagai orang nomor dua di Jakarta. "Banyak belajar lagi sama pak Sandi kalau terpilih," ujarnya.
<!--more-->
Sementara Nurmansjah Lubis mengatakan punya misi khusus bila terpilih menjadi wakil gubernur Jakarta. Mantan anggota DPRD DKI Jakarta dua periode ini (2004-2009 dan 2009-2014) ingin membantu Anies mewujudkan janji kampanyenya terkait tumbuhnya wirausaha di DKI Jakarta.
Saat kampanye di Pilgub lalu, Anies-Sandiaga ingin mengembangkan 200 ribu wirausaha. "200 ribu itu jumlah yang cukup besar untuk jadi wirausaha," kata pemilik Warung Kopi Bang Ancah ini.
Tak sekedar menjadi wakil, Nurmansjah juga bakal menjadi teman diskusi yang kritis bagi Gubernur Anies Baswedan. "Kritis itu kan harus diberlakukan juga," kata dia saat menyambangi Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Rabu, 27 Januari 2020.
Menanggapi persoalan banjir yang kerap melanda Jakarta, Nurmansjah menilai, permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan bersama. Menurut dia, banjir di ibu kota hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pusat.
"Kalau banjir harus koordinasi pemerintah pusat dan daerah penyanggah. Kalau hanya DKI saja nggak bisa kelar," kata dia.
Program penanggulangan banjir pun, lanjut dia, harus berjalan seimbang antara pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, masyarakat harus terlibat membantu dengan menjaga lingkungan mereka dan tidak buang sampah sembarangan. "Itu jadi PR kita bersama," tuturnya.
Menanggapi kemunculan dua Cawagub DKI Jakarta, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong proses pemilihan dilakukan secara terbuka. Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, mengatakan dua cawagub yang bakal dipilih mesti menjalani uji publik yang diminta institusi resmi DPRD DKI. "Bukan di setiap Fraksi atau di media-media secara terpisah, tapi dilakukan secara keseluruhan di institusi DPRD," ujarnya.
Perkara uji publik menjadi perhatian utama PSI. Bahkan PSI tak segan absen alias Golput jika tak ada uji publik terhadap dua calon yang diajukan. "Ada kemungkinan kami tidak menggunakan hak suara," sebut Idris.
Ia mengatakan PSI tak bisa menilai kedua figur sebelum adanya uji publik yang disiarkan secara terbuka. Menurut dia, silaturahmi Cawagub yang dilakukan ke setiap fraksi hanya memperkenalkan diri dalam waktu terbatas yang tak lebih dari satu jam.
IMAM HAMDI | HALIDA BUNGA | TAUFIQ SIDDIQ