TEMPO.CO, Jakarta - Banjir besar yang melumpuhkan ibu kota pada 1 Januari 2020 membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi ngotot minta naturalisasi sungai untuk mencegah banjir Jakarta.

Anies bahkan membantah ada konflik antara dirinya dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal normalisasi dan naturalisasi sungai di Jakarta.

Anies mengatakan DKI dalam posisi mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal normalisasi sungai di Jakarta. Pemprov DKI mendukung program pemerintah pusat, apapun konsep yang diajukan, baik normalisasi maupun naturalisasi sungai.

Menurut Anies, dia sudah berkomunikasi dengan Menteri Basuki soal kelanjutan program normalisasi sungai di ibu kota. "Beliau menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis 9 Januari 2019.

Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (atas) dan yang sudah dinormalisasi (bawah) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu, 5 Januari 2020. Rencana pembangunan tanggul normalisasi atau naturalisasi yang menjadi program Gubernur Anies Baswedan hingga saat ini belum mencapai target. ANTARA

Anies menyebut normalisasi dan naturalisasi sama saja, yakni bertujuan untuk melebarkan sungai. Anies menyebut dirinya lebih memilih kata "pelebaran" untuk penataan sungai sebagai ganti istilah normalisasi atau naturalisasi sungai.

"Yang pelebaran sungai, pelebaran, netral tuh. Pelebaran sungai itu jadi kami yang nanti akan melakukan pembayaran," kata dia.

<!--more-->

Padahal, Mei 2019 Anies masih mengedepankan konsep naturalisasi sungai sebagai program pengendalian banjir di DKI. Dalam konsep itu, penataan sungai dilakukan tanpa betonisasi seperti pada konsep normalisasi.

Pada saat itu, Anies menargetkan naturalisasi di sungai dan juga waduk bakal rampung pada 2019. Lokasinya untuk naturalisasi sungai ialah Kanal Banjir Barat, sekitar Dukuh Atas, dan Kali Ciliwung Lama (tepi Jalan Kerapu), Pademangan, Jakarta Utara. “Akhir tahun ini Insya Allah sudah selesai,” tuturnya di Monas, Kamis 2 Mei 2019.

Namun target itu tak tercapai. Program penataan sungai justru mandek, hingga banjir Jakarta kembali datang pada 1 Januari 2020.

Akibat program normalisasi dan naturalisasi terhenti, SMA 8 Bukit Duri yang sudah dua tahun tak kebanjiran, kini kembali terendam 2 meter.

Hingga saat ini kawasan Bukit Duri, belum tersentuh naturalisasi yang dijanjikan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah menyinggung bahwa normalisasi Ciliwung baru setengahnya berjalan. Dari 33 kilometer panjang Kali Ciliwung di ibu kota, baru 16 km yang dinormalisasi.

Sejumlah siswa melintasi meja dan kursi yang rusak akibat diterjang banjir di SMA Negeri 8 Jakarta, Bukit Duri, Jakarta Selatan, Senin 6 Januari 2020. Aktivitas sekolah berlangsung seperti biasa masuk pukul 07.30- 15.00 WIB.TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

Pada tahun 2020 ini, Anies mengatakan Pemprov DKI akan berupaya membebaskan lebih banyak lahan untuk pelebaran sungai.

Menteri Basuki sebelumnya juga mengatakan sudah tak ada perbedaan pandangan tentang normalisasi dan naturalisasi sungai antara dirinya dan Anies. Basuki mengaku sudah duduk bersama Anies untuk membahas program tersebut.

Menurut dia, dalam diskusi dengan Anies, program normalisasi atau naturalisasi pada intinya adalah pelebaran bantaran sungai. Menurut Basuki, sejak awal tak ada masalah dengan program normalisasi atau naturalisasi, selain sebatas perbedaan terminologi.

"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Menteri Basuki seusai rapat dengan Presiden Jokowi, yang juga dihadiri Anies Baswedan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 8 Januari 2020.

Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat tekait banjir bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. Banjir melanda sejumlah daerah di Indonesia pada 1 Januari 2020 lalu. TEMPO/Subekti

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi juga memerintahkan Anies untuk menyelesaikan pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, untuk lanjutan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung.

"Saya minta sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," kata Jokowi.

Presiden juga menyinggung masalah normalisasi yang mandek dan minta agar penataan sungai baik melalui konsep normalisasi maupun naturalisasi sungai harus segera dilanjutkan untuk mencegah banjir Jakarta. Jokowi meminta Anies Baswedan tak hanya fokus pada penataan Sungai Ciliwung, melainkan juga belasan sungai lain, termasuk Sungai Cipinang, Sungai Buaran dan Sungai Mookervart. "Saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air di Jakarta bisa normal kembali," kata Jokowi.