TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyatakan sebagai ibu kota satu demi satu rencana telah dilaksanakan. Jakarta akan terus menjadi pusat perekonomian yang mampu memfasilitasi pertumbuhan di seluruh Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Anies Baswedan tepat pukul 22.00 WIB, Selasa, 31 Desember 2019, saat menyapa masyarakat Indonesia Timur melalui tayangan langsung stasiun televisi swasta yang merayakan pergantian tahun dari Pantai Karnaval Jaya Ancol.

Tahun 2020 sebagai masa depan yang disambut dengan optimisme. Namun optimisme yang digelorakan Anies ambyar saat seluruh wilayah Jakarta dikepung banjir beberapa jam setelah dia menyatakan hal itu.

Posko banjir Jakarta hingga Kamis, 2 Januari 2020 mencatat sebanyak 31.232 orang warga mengungsi di seluruh wilayah Jakarta.

Sebenarnya banjir di Jakarta bukan hal baru terjadi. Tahun-tahun sebelumnya ibu kota juga pernah diterjang banjir yang lebih parah dibanding awal tahun 2020.

Persoalan banjir jakarta sudah diamanatkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

<!--more-->

Topografi wilayah dengan kondisi kemiringan lahan serta 13 sungai yang mengalir di wilayah Jakarta cenderung semakin rentannya Jakarta tergenang air dan banjir pada musim hujan. Tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta, juga penyebab semakin rendahnya resapan air ke dalam tanah.

Dalam siklus 5-6 tahunan Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada tahun 2002, 2007 dan tahun 2013, 2014 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula.

Pengendalian banjir dan abrasi di Jakarta telah masuk dalam 18 isu strategis pembangunan DKI Jakarta di RPJMD 2017-2020. Bahkan pengendalian banjir juga masuk dalam 23 janji kerja pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Anies berjanji untuk meningkatkan realisasi rencana program (daya serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan,
rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.

Pertanyaan besar masyarakat, sejauh mana janji itu dilaksanakan Anies Baswedan, ketika dipercaya menjadi pemimpin Jakarta.

Dengan visi Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya, yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Visi itu pun diimplementasikan dalam empat misi pembangunan.

Implementasi visi-misi Anies Baswedan di bidang pengendalian banjir tercatat dalam misi kedua yakni menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

<!--more-->

Misi itu dijabarkan dalam tujuan mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan.

Dalam dokumen publik itu, satu-satunya strategi yang dilakukan yakni membangun dan memelihara infrastruktur pengendali banjir dan abrasi.

Pengendalian banjir Jakarta dominan dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air yang menargetkan indikator kinerja program pengendalian banjir dengan presentasi penanganan genangan kurang dari dua jam.

Untuk indikator kinerja sasaran yakni jumlah titik genangan banjir dengan target capaian 2018 sebanyak 12 titik dan target capaian 2019 sebanyak 7 titik dan 2020 sebanyak 6 titik, 2021 sebanyak 5 titik dan 2022 sebanyak 0 titik.

Alokasi anggaran untuk indikator kinerja itu yakni tahun 2018 sebesar Rp4 triliun, tahun 2019 sebesar Rp3,4 triliun, tahun 2020 sebesar Rp3,8 triliun, tahun 2021 sebesar Rp4,1 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp15 triliun.

Awal tahun 2020, DKI Jakarta pun dikepung banjir. Posko banjir Jakarta hingga Kamis (2/1) mencatat sebanyak 31.232 orang warga mengungsi tersebar di 269 lokasi pengungsian.

Sebanyak 158 kelurahan titik banjir, tersebar di 38 kecamatan dengan lima kota administratif.

<!--more-->

Banjir terparah di Jakarta Timur sebanyak 13.516 pengungsi tersebar di 99 lokasi pengungsian. Kemudian Jakarta Barat sebanyak 10.686 pengungsi tersebar di 97 lokasi pengungsian.

Selanjutnya Jakarta Selatan sebanyak 5.305 pengungsi tersebar di 48 lokasi pengungsian. Jakarta Utara sebanyak 1.515 pengungsi untuk 23 lokasi pengungsian, serta Jakarta Pusat 310 pengungsi.

Gubernur Anies Baswedan menyatakan pengendalian banjir Jakarta harus dimulai dari wilayah Selatan, sebagai sumber air yang masuk di wilayah pesisir Jakarta.

"Selama air dibiarkan dari selatan masuk ke jakarta dan tidak ada pengendalian, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan air," jelas Anies usai memantau melalui udara bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Rabu 1Januari 2020.

Anies mencontohkan banjir cukup ekstrim yang terjadi di Kampung Melayu beberapa waktu lalu, walaupun sudah dilakukan normalisasi. Kata dia, kunci pengendalian banjir adalah mengendalikan air sebelum masuk pada kawasan pesisir.

Selama air mengalir begitu saja, walaupun dilakukan pelebaran sungai, maka volume air itu akan luar biasa. Anies menegaskan pemerintah provinsi dan pusat akan duduk bersama membahas rencana besar dan cepat untuk penuntasan pengendalian air sebelum masuk kawasan pesisir.

Jurus Anies itu berbeda dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Berdasarkan pantauan udara kata Basuki, terlihat banjir terjadi di pesisir Sungai Ciliwung yang belum dilakukan normalisasi.

<!--more-->

"Mohon maaf pak gubernur, dalam penyusuran kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer, yang sudah ditangani normalisasi 16 kilometer, itu aman dari luapan. Sementara yang belum dilakukan normalisasi, itu tergenang," kata Menteri Basuki di Monas, Jakarta, Rabu.

Basuki menjelaskan kendala belum dilakukan normalisasi karena banyaknya pemukiman masyarakat di bantaran sungai. Srmentara lebar sungai Ciliwung sudah sangat berkurang.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan tidak semua sistem drainase Ibu Kota berfungsi yang berbuntut banjir Jakarta.

Menurut Nirwono, curah hujan yang tinggi seharusnya dapat tertampung jika drainase berfungsi. Sayangnya, lanjut dia, hingga kini hanya 33 persen saluran air di Ibu Kota yang berfungsi dengan baik.

"Curah hujan tinggi dapat tertampung dengan baik dan mengantisipasi banjir kalau drainase DKI berfungsi," kata Nirwono saat dihubungi, Rabu malam, 1 Januari 2020.

Nirwono menilai pemerintah DKI tak siap menghadapi banjir. Menurut dia, ada beberapa sebab. Pertama, program penataan di bantaran kali yang terhenti karena perbedaan konsep antara normalisasi dan naturalisasi. Selain itu, pembebasan lahan di bantaran pun tidak berlanjut.

Kedua, revitalisasi situ, danau, embung, dan waduk berjalan lambat. Ketiga, penambahan ruang terbuka hijau (RTH) baru yang tidak signifikan membuat daerah resapan air tak bertambah banyak.

ANTARA l LANI DIANA