TEMPO.CO, Jakarta - Protes mematikan meluas di seluruh India karena Undang-undang Kewarganegaraan India yang kontroversial, undang-undang yang semakin menyudutkan minoritas Muslim di India.

Pada Ahad protes pecah di sembilan negara bagian, termasuk di kota-kota besar seperti Kolkata, Mumbai, Chennai, Hyderabad dan ibu kota New Delhi, sebagian besar di sekitar kampus universitas. Sementara itu, protes yang sedang berlangsung di Assam, di timur laut India, berubah menjadi kekerasan, dengan sedikitnya lima orang tewas, kata polisi, dikutip dari CNN, 17 Desember 2019.

Lalu kenapa RUU Kewarganegaraan India diprotes? RUU Amendemen Kewarganegaraan atau Citizenship Amendment Bill (CAB), yang ditandatangani menjadi undang-undang minggu lalu, akan mempercepat kewarganegaraan bagi minoritas agama, termasuk Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsis, dan Kristen, dari Afganistan, Bangladesh, dan Pakistan yang tiba di India sebelum 2015.

Tetapi pengecualian bagi Muslim, yang menurut Perdana Menteri India Narendra Modi adalah karena mereka bukan minoritas di negara-negara tetangga India, telah menimbulkan kekhawatiran tentang konstitusi dan undang-undang anti-Muslim yang berkembang di India.

Banyak orang di Assam dan Tripura, negara bagian di timur laut India, juga khawatir terhadap migrasi sejumlah besar umat Hindu bermigrasi ke wilayah tersebut, melebihi jumlah 200 kelompok penduduk asli di kawasan itu dan mengubah susunan agama dan etnisnya.

Ada sekitar 16 juta umat Hindu di Bangladesh saja, dan menaturalisasi sejumlah besar imigran juga dapat sangat memengaruhi lapangan kerja, subsidi pemerintah, dan pendidikan.

Muslim India, yang telah sudah cemas ketika pemerintah Modi mengejar program nasionalis Hindu, akhirnya marah.

Jutaan penduduk di negara bagian Assam, India, terancam kehilangan kewarganegaraan akibat kebijakan baru. Sumber: Reuters.

Muslim India, yang relatif diam dengan program nasionalis Hindu Modi, sangat menyadari logika kemenangan pemilu Modi yang bisa mendorong marjinalisasi mereka. India adalah negara dengan sekitar 80 persen Hindu, dan 14 persen Muslim, dan Modi dan partainya memenangkan kemenangan besar pada Mei dan dengan mudah mengendalikan Parlemen.

Tetapi umat Islam India merasa semakin putus asa, begitu pula kaum progresif, orang India dari kepercayaan lain, dan mereka yang melihat pemerintahan sekuler sebagai hal mendasar bagi identitas dan masa depan India.

Dikutip dari New York Times, para pejabat PBB, perwakilan Amerika, kelompok advokasi internasional dan organisasi keagamaan telah mengeluarkan pernyataan pedas yang mengatakan bahwa undang-undang kewarganegaraan sangat diskriminatif. Beberapa dari mereka bahkan meminta India dijatuhi sanksi.

Kritikus sangat khawatir bahwa Modi berusaha untuk merebut India dari akar sekuler, demokratis dan mengubah bangsa ini dari 1,3 miliar orang menjadi negara agama, tanah air bagi umat Hindu.

"Mereka menginginkan negara teokratis," kata B.N. Srikrishna, mantan hakim di Mahkamah Agung India. "Ini mendorong negara ke jurang, ke jurang kekacauan."

"Beginilah gelombang kekerasan komunal dimulai di negara ini," tambahnya.

Modi tidak asing dengan kekerasan komunal. Pertumpahan darah terburuk yang dialami India dalam beberapa tahun terakhir meledak pada 2002, di Gujarat, ketika ia menjadi pejabat tinggi di negara bagian itu dan bentrokan antara umat Hindu dan Muslim menewaskan lebih dari 1.000 orang, dan kebanyakan dari mereka adalah Muslim.

Modi disalahkan karena tidak melakukan cukup banyak untuk menghentikan kekerasan. Pengadilan telah membebaskannya dari kesalahan, tetapi banyak orang percaya dia setidaknya ikut bertanggung jawab atas kebrutalan yang terjadi.

Cengkeramannya pada kekuasaan masih kuat, bahkan dengan ekonomi yang melemah. Oposisi politik, termasuk partai Kongres Nasional India yang dulu dominan, telah tidak terorganisir dan goyah dibandingkan Partai Bharatiya Janata pimpinan Modi.

Undang-undang kewarganegaraan ini adalah janji kampanye Modi yang banyak dipuji dan keinginan khusus dari pendukung Hindu-nya. Para pendukungnya melihat India di masa depan sebagai tempat yang menekankan warisan Hindu sebanyak mungkin dan menghilangkan perlindungan hukum khusus yang ada untuk Muslim dan minoritas lainnya.

Para pejabat India telah membantah bias anti-Muslim dan mengatakan tindakan itu dimaksudkan murni untuk membantu minoritas teraniaya yang bermigrasi dari negara tetangga yang mayoritas penduduknya Muslim di India, Pakistan, Afganistan, dan Bangladesh.

Undang-undang tersebut bersamaan dengan tes kewarganegaraan yang dilakukan musim panas ini di satu negara bagian di India utara dan mungkin akan segera diperluas secara nasional.

Semua penduduk Assam, di sepanjang perbatasan Bangladesh, harus memberikan bukti dokumenter bahwa mereka atau leluhur mereka tinggal di India sejak 1971. Sekitar dua juta populasi Assam yang berjumlah 33 juta (campuran Hindu dan Muslim) gagal lulus tes dan sekarang berisiko hidup tanpa kewarganegaraan. Penjara besar baru sedang dibangun untuk menampung siapa pun yang dianggap imigran ilegal.

Kepercayaan yang meluas adalah bahwa pemerintah India akan menggunakan kedua langkah ini: tes kewarganegaraan dan undang-undang kewarganegaraan baru, untuk menghilangkan hak-hak dari Muslim yang telah tinggal di India selama beberapa generasi. Jika kedua langkah ini diterapkan, banyak Muslim India khawatir mereka akan diminta untuk menghasilkan akta kelahiran lama atau akta properti untuk membuktikan kewarganegaraan dan mereka tidak akan dapat melakukannya. Sementara penduduk Hindu dalam situasi yang sama akan diberikan izin, dan tampaknya, penduduk Muslim India tidak akan memiliki perlindungan hukum yang sama.