TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta DPRD DKI membahas ulang anggaran rumah DP nol yang dipangkas habis dari Rp 2 triliun menjadi tinggal Rp 500 miliar. Anies menyatakan bahwa talangan rumah tanpa uang muka adalah program strategis DKI karena menyangkut kepentingan umum.

Anies optimistis anggaran yang telah dipotong dewan bakal dinaikkan lagi seperti sedia kala karena pembahasan APBD DKI belum final. "Masih ada pembahasan, belum sampai RAPBD, nanti kita lihat lagi," kata Anies di kawasan Monas, Jumat, 29 November 2019.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan rumah DP nol rupiah Samawa di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Rusunami ini diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP DKI Jakarta serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

Dalam KUA PPAS 2020 DKI awalnya mengusulkan anggaran rumah DP nol Rp 2 triliun. Karena efisiensi, angka itu dipangkas menjadi Rp 1 triliun.

Anggaran itu kena cukur lagi dalam pembahasan internal Pemerintah Provinsi DKI menjadi Rp 500 miliar, setelah plafon anggaran DKI defisit Rp 10 triliun. Namun dalam penyisiran internal DPRD anggaran tersebut dinolkan.

Meski sempat dipangkas habis oleh DPRD, dalam penandatanganan nota kesepakatan (MoU) KUA-PPAS APBD 2020 di gedung DPRD DKI, Kamis lalu, pos Pembiayaan Perolehan Rumah atau DP Nol masih memperoleh Rp 500 miliar.

<!--more-->

Selain anggaran Rumah DP nol, DPRD DKI juga memangkas beberapa anggaran di tingkat KUA-PPAS 2020 yang dianggap tidak terlalu penting. Subsidi transportasi, misalnya, disunat dari Rp 6,7 triliun menjadi Rp 5,5 triliun. Anggaran penyertaan modal daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) juga dipotong Rp 400 miliar hingga tersisa Rp 2,7 triliun. Pemotongan dilakukan setelah kisruh pembangunan hotel di TIM yang ditolak para seniman di pusat kesenian Jakarta itu.

Keinginan Anies mengembalikan anggaran program strategisnya ke usulan awal itu mendapat dukungan dari partai pengusungnya. Fraksi Gerindra DPRD DKI menyatakan bakal memperjuangkan keinginan gubernur.

"Pasti akan dibahas lagi, Gerindra akan memperjuangkan itu," ujar anggota Fraksi Gerindra Syarif di DPRD DKI, Kamis 28 November 2019.

Rumah DP Nol Rupiah di Klapa Village

Syarif menyatakan Fraksi Gerindra bakal memeriksa kembali secara internal, karena pembahasan akan masuk ke tahap RAPBD. Dia mengungkap alasan anggaran dicoret guna menutup defisit. "Dicoret kemarin karena efisiensi, ada defisit," ujarnya.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan anggaran Rumah DP Nol dihapus karena plafon anggaran DKI masih defisit Rp 1,3 triliun. "DP 0 rupiah kan uangnya belum dipakai, kita kurangi Rp 1 T dari Rp 2 T, lalu kami kurangi lagi jadi habis," ujar Prasetio di DPRD, Kamis.

Menurut anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI P Gembong Warsono, DPRD mencoret dana talangan tersebut karena tidak bermanfaat untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dia menilai syarat program DP Nol rupiah harus berpenghasilan Rp 4-7 juta. "Kan masih banyak masyarakat yang penghasilannya di bawah itu," ujarnya.

Hingga saat ini, program strategis DKI itu belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Dari 780 unit hunian rumah DP nol di Nuansa Pondok Kelapa, baru 48 unit yang ditempati.

<!--more-->

Seluruh unit yang telah ditempati itu berada di Menara Samawa, hunian pertama program pembelian rumah tanpa uang muka yang dicanangkan Anies. Menara Samawa, yang terdiri atas 780 unit, diresmikan Gubernur Anies pada 31 Agustus lalu. Program DP nol rupiah itu menjadi program unggulan saat Anies dan pasangannya, Sandiaga Uno, berkampanye untuk pemilihan Gubernur DKI 2017.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022 tercantum bahwa pemerintah DKI bakal membangun hunian tanpa uang muka sebanyak 232.214 unit. Sebanyak 14 ribu unit hunian dibangun tiga badan usaha milik daerah. Sedangkan sisanya dibangun menggunakan mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta pasar. Saat ini, jumlah hunian yang sudah dibangun baru 780 unit.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau warga yang sedang mengajukan rumah DP nol rupiah di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Rusunami ini diperuntukkan bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

Building Manager Menara Samawa, Afry Purwanto mengatakan, hingga kemarin, baru 84 peserta program DP nol rupiah yang telah menerima kunci unit yang akan mereka tempati. Dari jumlah itu, baru 46 unit yang dihuni. “Sisanya masih kosong,” ujarnya.

Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera, Dzikran Kurniawan, mengatakan banyak calon peserta program yang tak lolos seleksi program pembelian rumah tanpa uang muka itu. Alasannya, seleksi dilakukan oleh UPT dan Bank DKI. Peserta program yang lolos seleksi di UPT akan diteruskan ke Bank DKI. “Jadi, tergantung Bank DKI,” ujarnya.

Menurut Dzikran, peserta program rumah DP nol yang tak diloloskan Bank DKI biasanya karena mereka masih memiliki pinjaman ke bank, misalnya untuk kredit kendaraan bermotor. Jika beban itu ditambah dengan kewajiban membayar cicilan program ini, penghasilannya dikhawatirkan tidak akan mencukupi.

GANGSAR PARIKESIT | IMAM HAMDI