Ahok dan Setumpuk Pekerjaan Rumah Komisaris Utama Pertamina
Reporter
Caesar Akbar
Editor
Rahma Tri
Rabu, 27 November 2019 18:02 WIB
TEMPO.COC, Jakarta - Tepuk tangan membahana menyambut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menghadiri acara Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa, 26 November 2019. Acara tersebut adalah agenda pertama Ahok setelah resmi menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Ahok ditunjuk menjadi komisaris utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan 22 November lalu. Di dalam surat yang diteken Menteri BUMN Eric Thohir tersebut, juga termaktub bahwa Ahok akan didampingi Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama dan Condro Kirono sebagai komisaris.
Berbalut kemeja batik lengan panjang, Ahok hadir di acara Pertamina Energy Forum itu bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan tamu lainnya. Ia langsung disambut oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.
"Selamat datang Bapak Komisaris Utama PT Pertamina dan Menteri ESDM di acara Pertamina Energy Forum," kata Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati saat memberikan sambutan, kemarin.
Di hari kedua Ahok bekerja sebagai Komisaris Utama Pertamina itu, Nicke langsung membeberkan sejumlah pekerjaan rumah yang kini tengah dihadapi perusahaan. Ia menyebut perkembangan energi tidak luput dari tren besar global.
Menghadapi dunia yang berubah ini, Nicke mengatakan bahwa Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah. Terutama adalah inisiatif untuk menekan impor, seperti membangun megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR), proyek gasifikasi batu bara bersama PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Tidak hanya itu, Pertamina juga masuk ke biorefinery untuk memproduksi biodiesel.
<!--more-->
“Pertamina sudah siap menjalankan B30 mulai 21 November 2019 lalu. Ini cukup signifikan menurunkan impor,” ujar Nicke. Seperti diketahui, sejak 21 November 2019 Pertamina sudah mulai meyediakan B30 di dua Terminal BBM dan akan terus diperluas ke titik distribusi lainnya hingga Desember 2019.
Sejatinya, Ahok dan pejabat lainnya masuk ke Pertamina saat kondisi keuangan perusahaan mulai membaik. Hingga 2018, Pertamina berhasil mengantongi laba bersih sebesar US$ 2,53 miliar. Angka ini naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya, 2017, yang hanya mencatatkan US$ 2,4 miliar. Sedangkan tahun 2016, Pertamina tercatat mencatat laba yang lebih tinggi dibanding tahun 2017 dan 2018, yakni sebesar US$ 3,15 miliar.
Pencapaian laba bersih di tahun 2018 ini sejalan dengan peningkatan penjualan dan pendapatan perusahaan. Di tahun tersebut, Pertamina mencatat pendapatan US$ 57,93 miliar. Angka ini naik dibandingkan tahun 2017 yang sebesar US$ 47 miliar, juga naik dibandingkan capaian tahun 2016 yang sebesar US$ 36,48 miliar.
Akan tetapi, kendati mendulang laba dan pendapatan moncer, ternyata dividen yang disetor Pertamina malah menciut. Tahun 2018, Pertamina menyetor dividen Rp 7,95 triliun. Padahal, di tahun 2017 setoran dividen Pertamina mencapai Rp 8,57 triliun.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah akan terus bekerja sama dengan Pertamina untuk meningkatkan arus modal masuk ke dalam negeri sehingga dapat menaikkan aktivitas eksplorasi, produksi migas dan mengembangkan infrastruktur migas. “Peran minyak dan gas sangat penting di tengah peningkatkan permintaan kebutuhan energi dalam negeri,” kata Arifin.
Senada dengan Arifin, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga berujar, salah satu tujuan kementeriannya menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah untuk berfokus menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas (migas). Tugas yang diemban mantan Gubernur DKI Jakarta ini ternyata sedikit berbeda dengan harapan publik, yang menginginkan Ahok menggebrak dengan melibas mafia migas segera.
<!--more-->
Namun, Kementerian BUMN ternyata punya agenda lain. "Begini, yang penting bagaimana supaya BBM impor turun dulu," kata Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, 26 November 2019.
Arya juga mengungkapkan bahwa Ahok juga ditargetkan untuk mengegolkan proyek pengembangan kilang minyak atau Refinery Development Master Plan (RDMP). Sebab, seperti halnya Kilang Cilacap saat ini, kelanjutan proyek-proyek kilang di Indonesia masih sumir. Bahkan, kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco yang dimulai empat tahun lalu pun belum ada kepastian.
"Pokoknya bagaimana turunkan impor BBM itu target untuk Pak Ahok. Kilang dibangun dan sebagainya itu bagian dari menurunkan impor," ungkap Arya.
Melongok segala tantangan dan tugas yang menanti Ahok, bekas Direktur Utama Pertamina yang kini menjabat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menilai keberanian dan ide-ide pembaruan yang dimiliki Ahok dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan. "Kalau kita lihat dari bagaimana 'track record' beliau kan selalu berpikir yang baru. Juga keberanian beliau, saya kira dibutuhkan Pertamina," kata Dwi Soetjipto.
Menurut Dwi, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta banyak pembangunan infrastruktur di Jakarta yang berhasil direalisasikan Ahok. Tidak berhenti pada wacana belaka, namun langsung dilakukan. "Saya kira tindakan-tindakan itu yang sangat dibutuhkan supaya membawa Pertamina bisa jaya," kata dia.
Lebih dari itu, Dwi juga yakin kehadiran Ahok dalam manajemen Pertamina akan mampu mempercepat peningkatan produksi perusahaan. Meski masih membutuhkan investasi, SKK Migas memandang Pertamina memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi migas.
Sebagai langkah awal, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menyarankan Ahok mulai membuka pintu rekonsiliasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama serikat pekerja. Mengingat sebelumnya muncul kontroversi saat merebaknya isu Ahok menduduki posisi petinggi perusahaan energi tersebut.
<!--more-->
Dengan rekonsiliasi tersebut, Toto berharap Ahok sebagai komisaris utama bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan tidak terganggu oleh aneka penolakan. "Komisaris utama harus mampu memberikan gagasan visioner dan inspiratif, serta semangat bagi seluruh elemen di perusahaan, bahwa Pertamina akan menuju proses pengelolaan yang lebih baik alias good corporate governance," tuturny kepada Tempo, Rabu 27 November 2019. Tentu saja, di samping persoalan teknis dan target-target yang mesti dicapai perusahaan.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menambahkan, sebagai komisaris utama, Ahok harus bisa bekerja sama dengan direksi dan saling mendukung. Sebab, pengalaman pada periode sebelumnya Heri melihat komisaris dan direksi di BUMN kerap kurang kompak. Padahal kesolidan mereka cukup penting untuk melakukan terobosan-terobosan.
"Dalam jangka pendek, secara internal harus diperbaiki, karena kita tahu beberapa waktu lalu ada pergantian direksi yang cepat di internal, ini menandakan ada apa-apa, ini harus dibereskan dengan cepat," ujar Ahmad.
Tak jauh berbeda, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi menilai komisaris tidak dapat mengeksekusi perbaikan yang harus dilakukan, kecuali melalui direksi. Faktor Ahok diharapkan dapat melecut direksi untuk menjalankan perbaikan di Pertamina. "Termasuk menggayang Mafia Migas beserta sekutu internal," tutur Fahmy.
Ia menuturkan, prioritas utama Ahok adalah untuk melecut Direksi Pertamina menurunkan defisit neraca migas, yaitu dengan memacu ekspor dan mengurangi impor.
Begitu besar harapan yang disandangkan kepadanya, Ahok malah irit bicara. Diberondong pertanyaan awak media soal target kerja yang bakal digeber selama seratus hari ke depan, Ahok hanya menyatakan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah mendukung. "Terima kasih atas perhatian dan dukungannya," tutur Ahok. Ia juga menyatakan belum bisa berkomentar apapun sebelum mulai bekerja. Semoga, asa publik tak dibuatnya pupus.
CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI | FRANCISCA CHRISTY | FAJAR PEBRIANTO
