TEMPO.CO, Jakarta - Publik kini tengah dikejutkan dengan sejumlah tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi bos baru di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dua nama yang belakangan beredar bakal ditunjuk jadi bos BUMN adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Chandra Hamzah.

Berdasarkan kabar yang santer beredar, Ahok akan menempati posisi petinggi di lingkungan BUMN di sektor energi, yakni Pertamina. Sedangkan Chandra bakal menempati posisi pada perusahaan pelat merah di sektor keuangan. Kendati demikian, sampai sekarang belum jelas keduanya bakal menempati posisi apa dan di BUMN mana.

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menilai selama ini Ahok memiliki karakter profesional. "Ahok ini kita lihat sebagai sosok profesional. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa dia memang profesional yang memang membawa sikap transparansi," ucapnya.

Adapun keberadaan Chandra diharapkan bisa memperbaiki citra BUMN yang akan dipimpinnya. "Karena kami ingin peran beliau lebih besar di sektor itu (keuangan) untuk mendukung tujuan Pak Jokowi. Pak Jokowi punya visi di bidang itu yang harus diselesaikan Pak Chandra," ujar Arya.

Pengamat BUMN sekaligus peneliti Senior Visi Integritas Danang Widoyoko menilai ada alasan tertentu mengapa Kementerian BUMN mengundang keduanya untuk menjadi bos di perusahaan pelat merah. Salah satunya, karena Kementerian BUMN ingin mendapat simpati dan dukungan publik.

"Melalui dua tokoh ini, saya kira pesan yang ingin disampaikan bahwa mereka ingin berbenah atau bersih-bersih. Apalagi saat yang sama mereka copot semua deputi, artinya ini upaya untuk menggalang dukungan publik," kata Danang ketika dihubungi Tempo, Rabu 21 November 2019.
<!--more-->
Selain itu, menurut Danang, pemilihan kedua tokoh tersebut dilakukan karena berkaitan dengan integritas mereka dalam hal pemberantasan korupsi. Keduanya dianggap sama-sama berintegritas dan memiliki rekam jejak yang cukup baik mengenai pemberantasan korupsi.

Chandra dikenal sebagai bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai wakil ketua KPK Bidang Penindakan serta Bidang Informasi dan Data, Chandra tercatat pernah menindak korupsi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga membuat hubungan kedua lembaga memanas pada 2009.

Sementara itu, kata Danang, Ahok juga dikenal karena berhasil mereformasi dan membersihkan korupsi di birokrasi. Hal ini terjadi saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2014-2017. Meski demikian, sebagian pihak masih sangsi dengan keberadaan Ahok jadi bos BUMN karena pernah terjerat kasus penodaan agama.

Adapun pihak yang menolak salah satunya datang dari tokoh yang berafiliasi dengan gerakan 212. Misalnya, Novel Bamukmin dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Selain itu, respons negatif terhadap pengusungan Ahok juga datang dari pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). FSPPB menilai Ahok sebagai sosok yang sering bikin gaduh. Mereka khawatir karakter Ahok yang dia nilai menggebu-gebu ini akan berdampak pada organisasi Pertamina. Mereka juga was-was ke depan hal ini bakal mempengaruhi distribusi energi dan pelayanan BBM kepada masyarakat.

Sedangkan Danang melihat tawaran kepada Ahok dan Chandra untuk masuk BUMN juga berkaitan dengan rencana Kementerian untuk melakukan right sizing birokrasi. Hal ini dilakukan untuk memangkas banyak jembatan sehingga menjadi lebih efisien.

"Dengan mengundang Ahok dan Chandra itu menunjukkan Kementerian berbenah serius mengupayakan perbaikan sehingga kemudian mendapatkan kepercayaan publik, bukan masyarakat atau publik politik tetapi juga pasar," kata Danang.
<!--more-->
Direktur Pelaksana Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto mengatakan tawaran kepada Ahok dan Chandra dilakukan guna mencegah korupsi. Sebab, belakangan sejumlah direksi BUMN ternyata tersangkut sejumlah kasus korupsi.

"Persoalan utama adalah soal integritas, apalagi beberapa bulan terakhir banyak berita bahwa direksi BUMN tersangkut korupsi. Pak Erick mungkin ingin soal seperti ini segera diperbaiki dengan memunculkan tokoh yang dianggap cukup ideal," kata Toto ketika dihubungi Tempo, Kamis 21 November 2019.

Toto juga tak mempersoalkan, jika keduanya menjabat petinggi di sejumlah BUMN. Sebab, dia menilai jabatan direksi atau komisaris BUMN bisa datang dari mana saja. Asalkan, memiliki kapabilitas kepemimpinan yang sesuai. Terutama memiliki visi (strong leadership), memahami nature of business di industrinya, dan kemampuan eksekusi yang handal.

Meski butuh waktu, penguasaan bidang teknis nantinya bakal berproses sejalan dengan pengelolaan perusahaan. Yang penting, calon tersebut memiliki visi jangka panjang dan integritas. Plus, talenta tersebut harus punya kemampuan belajar dengan cepat.

Saat mendatangi Kementerian BUMN 13 November lalu, Ahok mengaku tidak tahu soal jabatan untuknya. "Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri,"

Sedangkan Chandra Hamzah setelah bertemu Erick Thohir 18 November lalu mengatakan mereka hanya membicarakan hal umum dan normatif. "Kami enggak bicara jabatan," ujar dia.

Menurut dia, ada sejumlah persoalan yang mesti dibenahi di tubuh perusahaan pelat merah adalah bagaimana meningkatkan integritas dan kinerja awak BUMN. Di samping itu, bagaimana perusahaan milik negara itu tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, justru menyumbang pundi-pundi ke penerimaan negara.

DIAS PRASONGKO | CAESAR AKBAR | ANTARA| FRANCISCA CHRISTY ROSANA