Pro Kontra Penghapusan IMB dan Amdal

Rabu, 13 November 2019 23:47 WIB

Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat. TEMPO/Seto Wardhana

“Kalau IMB dihilangkan, dapat dipastikan masyarakat akan membangun bangunan semaunya, di mana saja. Sehingga kota menjadi tak tertata dengan baik,” ujar Nirwono. Terlebih jika mengacu data sepanjang lima tahun terakhir, baru ada 53 dari 2.000 kabupaten dan kota yang memiliki RDTR.

Tapi belum rampung perdebatan soal IMB, pemerintah belakangan melempar wacana penghapusan Amdal untuk alasan yang sama, yakni penyederhanaan birokrasi pengurusan izin investasi. Menteri Sofyan menyebutkan salah satu sebab munculnya rencana penghapusan Amdal karena di lapangan banyak jenis Amdal yang harus diurus, padahal bisa disederhanakan. “Ada Amdal, ada Amdal lalin. Ada macam-macam urusannya, ini perlu disimplifikasi.”

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Abdul Kamarzuki menambahkan, Amdal tak lagi diperlukan karena dalam produk rencana tata ruang telah mempertimbangkan aspek-aspek mengenai analisis tersebut.

Namun begitu, Abdul menekankan salah satu aspek penataan ruang yang perlu disempurnakan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan KLHS berfungsi untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah.

Adapun wacana penghapusan Amdal didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018. Beleid itu mengatur tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal untuk Usaha dan dan atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, kegiatan pembangunan bisa mendapat pengecualian tak lakukan Amdal jika daerah telah memiliki RDTR Kota ataupun Kabupaten bersyarat. “Yang dirujuk Permen LHK No 24. Kita menyebutnya pengecualian, bukan menghapus," tuturnya.

Pengecualian itu, kata Siti Nurbaya, juga dilakukan dengan syarat yang ketat. "Syaratnya RDTR Kabupaten dan Kota tersebut juga harus mengintegrasikan konsep lingkungan."

Namun tak sedikit yang mempertanyakan rencana pemerintah itu. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, misalnya, khawatir jika Amdal dihapus akan berdampak pada lingkungan hidup. Ia tak bisa membayangkan pembangunan bakal tak terkontrol dan menyebabkan maraknya alihfungsi lahan. Walhasil, lingkungan bakal cepat rusak.

Berita terkait

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

41 menit lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

1 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

1 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

1 jam lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

3 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

4 jam lalu

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

4 jam lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

4 jam lalu

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

Istana Kepresidenan juga menyatakan Jokowi selalu menghormati PDIP.

Baca Selengkapnya

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

5 jam lalu

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

5 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya