Setumpuk Pekerjaan Rumah Dirjen Pajak Baru

Rabu, 30 Oktober 2019 21:11 WIB

Wajib pajak melaporkan SPT pajak di kantor pelayanan di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Kondisi saat ini lebih baik dari 10 tahun lalu karena jumlah wajib pajak dan kepatuhan telah meningkat seiring dengan membaiknya kesadaran masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan

Data ini, menurut dia, menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah di bidang keuangan. “Sebab dampak dari peningkatan utang dan menurunnya penerimaan pajak ini cukup serius. Belanja pemerintah pusat kian tak berkualitas,” kata Herry.

Sementara itu, Herry juga memperkirakan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio hingga akhir 2019 akan berada di bawah 10 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memprihatinkan, karena sejak tahun 2014 berada pada posisi 10,9 persen, ini kecenderungannya terus menurun.

Herry mengungkapkan, ini sebuah ironi karena rasio utang terhadap PDB justru melaju terus. Jika pada 2014 berada di bawah 25 persen, maka sekarang sudah menyentuh angka 30 persen, dan ini berkebalikan dengan tax ratio.

Kondisi perekonomian di dalam negeri yang melesu juga terlihat dari hingga akhir periode pemerintahan Jokowi di 2019, pertumbuhan ekonomi paling banter mencapai 5 persen. Artinya, jauh meleset dari target yang dipatok pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sebesar 8 persen.

Pertumbuhan ekonomi paling rendah terjadi pada tahun pertama Jokowi, yaitu di 2015. Kala itu, angka pertumbuhan PDB hanya 4,79 persen alias melambat dari capaian 2014, yaitu 5,02 persen. Setahun setelahnya, pada 2016, pertumbuhan ekonomi mulai pulih ke 5,02 persen. Angka tersebut kembali naik ke 5,07 persen pada 2017 dan melambung ke 5,17 persen pada 2018.

Soal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada periode 2015-2019 Darmin Nasution mengklaim angka pertumbuhan selama lima tahun itu cukup baik, bila membandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat. "Kinerja kita dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan masih lumayan baik, dari empat persen naik menjadi kisaran lima persen," katanya pertengahan Oktober lalu.

Pemerintah juga telah mengambil sejumlah langkah untuk menggenjot penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan mengintensifkan aktivitas extra effort untuk menutup risiko pelebaran shortfall akibat tren penerimaan pajak yang terkontraksi dan rendahnya kepatuhan WP.

CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI | EKO WAHYUDI | BISNIS

Berita terkait

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

1 jam lalu

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

3 jam lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

18 jam lalu

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

19 jam lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

22 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

1 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

1 hari lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

1 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

1 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

1 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya