TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bakal mengumumkan jajaran menteri kabinet jilid II pada Senin, 21 Oktober 2019. “Besok pagi, saya perkenalkan karena besok sore Pak Ma’ruf Amin ke Jepang,” kata Jokowi, Ahad, 20 Oktober 2019 di Jakarta.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan sudah mengantongi nama-nama menteri. Ia menuturkan susunan itu sudah tak bisa diutak-atik. "Ya, kurang lebih. Saya belum menghitung," kata Jokowi saat ditanya apakah 16 kursi akan diisi oleh kader partai politik.

Beredar kabar bahwa Jokowi menyiapkan 16 kursi untuk partai politik. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyampaikan kementerian di Kabinet Kerja Jilid II akan tetap berjumlah 34. Sedangkan pembagian antara menteri dari politikus dan profesional yakni 45:55.

Meski mempertahankan sejumlah wajah lama, namun kursi kabinet ke depan lebih banyak diisi orang baru. "Yang baru lebih banyak," tuturnya. Namun, Jokowi tidak menjawab apakah dari 16 kursi itu ada jatah untuk Partai Gerindra atau partai nonkoalisi lainnya.

Keberadaan Gerindra di kabinet memang sedang menjadi sorotan. Hingga saat ini, baik kubu koalisi maupun oposisi belum memberikan keterangan resmi terkait keberadaan Gerindra. Padahal, Ketua Umum Prabowo Subianto sudah bertemu Presiden. Bahkan, Prabowo telah menemui beberapa ketua umum partai pengusung Jokowi.

Prabowo pun pernah melemparkan sinyalemen agar diajak ke kabinet. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah bercerita ihwal kisah dua pemimpin Amerika Serikat, Abraham Lincoln dan William Seward saat rapat pimpinan nasional Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 16 Oktober 2019.

"Abraham Lincoln itu selama hidupnya fight dengan Seward, tokoh yang lebih senior," kata Sandiaga Uno di rumahnya, Jalan Pulombangkeng Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Oktober 2019.

Menceritakan ulang kisah Prabowo, Sandiaga mengatakan bahwa pada suatu ketika Abraham menyatakan ingin bertemu dengan Seward di kongres parlemen Amerika Serikat. Seward menolak bertemu, bahkan menyebut Lincoln sebagai monyet.

Lincoln pun urung bertemu Seward. Bertahun-tahun kemudian, mereka terus bertarung secara politik hingga Lincoln akhirnya terpilih menjadi presiden.

Setelah terpilih, Abraham ternyata menawari William Seward untuk menjadi Menter Luar Negeri Amerika Serikat atau Secretary of State. Padahal, jabatan ini merupakan posisi ketiga terkuat di Amerika Serikat setelah presiden dan wakil presiden.

"Seward akhirnya nanya, lho kamu tahu kan saya benci banget sama kami. Kenapa kamu menawarkan posisi menteri luar negeri ini kepada saya," ujar Sandiaga.

Dia meneruskan, jawaban Lincoln justru mengagetkan dan membuka mata para penasihat dan pendukungnya, termasuk juga pendukung Seward. Menurut Lincoln, dia dan Seward memiliki kesamaan yakni cinta kepada Amerika Serikat.

"Iya saya tahu kamu benci sama saya, bilang saya monyet dan saya juga benci banget sama kamu, tapi ada satu hal yang tidak bisa dibantahkan, dua dari kita memiliki kecintaan luar biasa kepada United States of America," kata Sandiaga.

Menurut Sandiaga, Prabowo menyebut bahwa Lincoln memerlukan masukan dari Seward. Lincoln membutuhkan Seward untuk menjadi orang terdekatnya. "Karena kecintaan kepada USA dan saya butuh masukan, bukan (masukan) asal bapak senang, bukan orang yang memberikan masukan yang ingin saya dengar. Saya butuh Anda sebagai orang terdekat dengan saya," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyindir keberadaan oposisi di pemerintahan Jokowi. Sebagai salah satu pengusung Jokowi dalam Pilpres 2019, Surya mengkhawatirkan sejumlah partai yang semula oposisi kini merapat ke koalisi pemerintahan untuk bergabung di Kabinet Jokowi Jilid II.

"Saya pikir hampir semua, ya (partai oposisi merapat ke pemerintah)," ujar Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, menjelang acara Pelantikan Presiden-Wapres siang ini, Ahad, 20 Oktober 2019.

Menurut Surya, kondisi tersebut tidaklah baik untuk demokrasi yang membutuhkan checks and balance. "Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki kalau enggak ada oposisi."

Kendati demikian, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi. "Saya pikir sudah dihitung tentunya. Otorisasi ada di tangan Presiden. Kan, ini sistem kita presidensial," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan siap menerima Partai Gerindra menjadi bagian dari Koalisi Jokowi. Namun, Arsul berpesan agar jika Gerindra bergabung tidak bersikap seperti oposisi. "PPP hanya menggarisbawahi, kalau masuk pemerintahan jangan berperilaku sebagai oposisi. Itu aja," ujar Arsul di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Kamis, 17 Oktober 2019.

Arsul meminta agar Gerindra bertingkah seolah-olah bukan bagian dari koalisi. "Jangan kursinya mau, yang enggak enak enggak mau."