Hal senada diungkapkan ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Faisal meminta Jokowi lebih berhati-hati memilih menteri yang akan duduk di Kabinet baru.

Dia menyarankan presiden tak menempatkan orang-orang berlatar partai politik duduk di kursi menteri ekonomi strategis. “Menteri dari partai kerjanya cari rente terus. Akibatnya terjadi penurunan pajak, sharing manufaktur, yang menjadi sumber nomor satu (pendapatan),” ujar Faisal.

Faisal juga mengkritik kinerja menteri-menteri pembantu Jokowi menjelang berakhirnya masa jabatan Kabinet Indonesia Kerja jilid I. Faisal menyoroti performa beberapa menteri di sektor ekonomi, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Kebijakan Luhut misalnya, ujar Faisal, kerap tumpang tindih dengan kementerian-kementerian yang tidak linear dengan sektornya. Contohnya kebijakan terkait mobil listrik yang turut ditangani Luhut.

Padahal, menurut Faisal, mestinya program itu menjadi domain Kementerian Perindustrian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “(Kementerian) Maritimya ngurusin laut saja. Jangan ngurusin mobil listrik. Dia ini menteri apa pengusaha,” ujar Faisal di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019.

Selanjutnya, Faisal menyoroti kinerja Menteri Perindustrian Airlangga dan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang tak optimal mendorong pertumbuhan pajak. Menurut dia, selama ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan Airlangga dan Jonan justru mengurangi potensi penerimaan pajak. Namun, ia tak menjelaskan detail regulasi apa saja yang melonggarkan penerimaan itu.

Dari sisi pendapatan pajak, Faisal turut menyoroti kinerja Amran yang tak optimal. Ia juga menyentil program swasembada pangan Amran yang tidak fokus. “Maunya kedaulatan pangan, swasembada pangan, atau ketahanan pangan? enggak bisa dicapai semua itu,” ujarnya.

Kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno juga tak lepas dari kritik pedas Faisal Basri. Menurut dia, Rini tak memiliki konsep holding BUMN yang jelas. “Industri keuangan itu enggak ada ceritanya holding. Dia merger akuisisi, jadi dari konsep saja ngaco, jadi rusak semua BUMN kita,” tuturnya.

Maraknya korupsi yang terjadi di tubuh BUMN juga menjadi sorotan. Ia menilai kepemimpinan Rini tak terlampau membanggakan lantaran marak ditemukan kasus rasuah.

Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Menurut Jokowi, pengumuman nama-nama menteri kemungkinan akan dilakukan segera setelah pelantikan.

Mendekati hari pelantikan, sejumlah nama-nama beredar di bursa calon menteri Kabinet Kerja Jilid II. Beberapa nama lama disebut-sebut masih bertahan di lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, beberapa nama baru digadang-gadang menduduki jabatan menteri.

Nama-nama yang masih bertahan di antaranya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Sri Mulyani, Moeldoko, hingga Muhammad Hanif Dhakiri. Sedangkan nama-nama baru yang muncul menjadi menteri disebut-sebut adalah pemilik Gojek Nadiem Makarim, bekas Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir, serta dua politikus Gerindra Edhy Prabowo dan Fadli Zon.

Sumber Tempo yang mengetahui lobi-lobi penyusunan kabinet menyebutkan bahwa nama-nama itu sudah hampir pasti bakal menjadi pembantu presiden untuk lima tahun ke depan. "Sejumlah nama-nama itu fixed masuk (kabinet)," kata sumber itu.

Selain nama-nama itu, masih ada orang lain yang juga disebut-sebut akan bergabung di Kabinet Jokowi Jilid II. Mereka di antaranya adalah Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan (BG) dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Tony Spontana. "BG diproyeksikan bisa jadi menteri dalam negeri. Kalau tidak mau, maka Syafruddin yang jadi mendagri," ujar sumber Tempo.

Sumber lain di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tak menampik bahwa Luhut Binsar Pandjaitan kemungkinan masih akan dipakai Jokowi untuk memimpin kementerian itu. Bahkan, nantinya koordinasi Kementerian Kemaritiman akan diperluas mencakup empat kementerian dan lembaga. "Pak presiden minta Pak Luhut membenahi koordinasi lintas bidang untuk memudahkan investasi di Indonesia," ucap dia.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin enggan secara spesifik mengomentari nama-nama yang telah disebutkan dalam kabinet baru. Dia menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui presiden telah mengunci nama-nama yang nantinya akan jadi menteri. "Ikuti pernyataan Pak Jokowi saja, saya di Surabaya jadi belum tahu soal itu," kata Ngabalin.

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY | AVIT HIDAYAT

• Sebelumnya
• 1
• 2