TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan anggaran subsidi transportasi sebesar Rp 6,94 triliun untuk tahun depan. Anggaran public service obligation (PSO) itu naik dibanding alokasi subsidi pada tahun ini yang hanya sebesar Rp 3,7 triliun.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan kenaikan subsidi transportasi tersebut merupakan upaya pemerintah mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum (transportation demand management). Subsidi itu nanti digunakan untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi publik.

Tahun depan, kata Syafrin, jumlah armada yang tergabung dalam program Jak Lingko mencapai 10.047 unit. Jak Lingko adalah sistem integrasi transportasi publik di bawah pengelolaan PT dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Hingga Agustus 2019, jumlah armada yang tergabung dengan Jak Lingko baru mencapai 3.369 unit. “Jadi tahun depan kenaikannya beberapa kali lipat dibanding saat ini,” katanya, Rabu lalu.

Syafrin menjelaskan penambahan bus besar, bus sedang, dan bus kecil dalam program Jak Lingko menjadi amanat dari Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Instruksi gubernur itu memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI untuk mempercepat peremajaan bus-bus tersebut.

Dengan peremajaan dan penambahan bus itu, kata Syafrin, diharapkan jumlah penumpang harian Transjakarta juga meningkat. “Penambahan kapasitas penumpang itu salah satu variabel penentunya ialah jumlah bus,” kata dia.

<!--more-->

Usul kenaikan anggaran subsidi transportasi tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Rinciannya, subsidi untuk mass rapid transit (MRT) Jakarta sebesar Rp 938,59 miliar, light rail transit (LRT) Jakarta Rp 665,07 miliar, dan Transjakarta Rp 5,34 triliun.

Pada tahun ini, anggaran PSO untuk tiga moda transportasi itu hanya Rp 3,7 triliun. Rinciannya, subsidi untuk MRT Jakarta Rp 672,3 miliar, LRT Jakarta Rp 278,3 miliar, dan Transjakarta Rp 2,76 triliun.

Warga berada di Stasiun Boulevard Utara, setelah menjajal kereta Light Rail Transit (LRT), di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019. PT LRT Jakarta menggelar uji publik bersama masyarakat secara gratis mulai 11 hingga 21 Juni 2019. TEMPO/Tony Hartawan

Menurut Syafrin, nilai subsidi untuk Transjakarta memang cukup tinggi lantaran pengguna hanya dikenai tarif Rp 3.500. Adapun biaya operasional dan perawatan bus selalu naik setiap tahun.

Biaya operasional dan perawatan bus inilah yang disubsidi oleh pemerintah DKI. “Ini yang mengakibatkan PSO naik terus tiap tahun,” katanya.

Selain itu, kata Syafrin, kenaikan anggaran subsidi transportasi ini dipengaruhi oleh rencana pengoperasian LRT Jakarta. Targetnya, kereta ringan dengan rute Velodrome-Kelapa Gading itu bisa mengangkut penumpang sebanyak 14 ribu orang per hari.

Dalam upaya mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendukung. Kebijakan itu antara lain memperluas aturan pembatasan kendaraan melalui sistem pelat nomor ganjil-genap.

Sebelumnya, aturan ganjil-genap ini hanya diterapkan di sembilan ruas jalan. Saat ini aturan diperluas di 25 ruas jalan. Syafrin mengklaim perluasan itu mampu meningkatkan jumlah pengguna Transjakarta. “Jumlah penumpang Transjakarta bisa naik signifikan,” tuturnya.

<!--more-->

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Agung Wicaksono, belum bisa menjelaskan detail pengajuan subsidi untuk Transjakarta pada tahun depan. “Masih dalam pembicaraan,” katanya.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Iskandar Abubakar, menyarankan agar MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta kreatif mencari pendapatan lain di luar tiket atau non-farebox. Tujuannya agar bisa mengurangi beban subsidi pemerintah DKI.

Menurut Iskandar, stasiun MRT dan LRT bisa dioptimalkan sebagai tempat usaha dan beriklan. “Masih banyak space kosong yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan,” ujarnya.

Peremajaan 316 bus sedang untuk bergabung dalam jaringan Jak Lingko tahun ini terhambat masalah keuangan. Pemilik angkutan umum yang telah mendapatkan kuota dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) itu kesulitan uang muka pembelian bus.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengungkapkan pemilik angkutan umum yang tergabung dalam koperasi dan perusahaan tersebut kesulitan memperoleh kredit kendaraan baru. “Kan untuk kredit itu perlu uang muka. Bagi sebagian operator, problemnya di situ,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Pada tahun ini, sejumlah operator angkutan umum di Ibu Kota mendapat kuota untuk mengintegrasikan armadanya dengan jaringan Jak Lingko melalui PT Transjakarta. Kopaja mendapat kuota 150 unit, Metro Mini 100 unit, Kopami Jaya 30 unit, dan Koantas Bima 36 unit bus sedang.

Angkot Jak Lingko yang dilengkapi dengan AC menunggu penumpang di Shelter Jak Lingko Tanah Abang, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019. Angkot ini baru beroperasi untuk masa uji coba sejak 1 Juli 2019 lalu. TEMPO/Muhammad Hidayat

Hingga Agustus lalu, baru 3.369 unit angkutan umum yang terintegrasi dengan program Jak Lingko. Di samping untuk mengembangkan jaringan Jak Lingko, peremajaan 316 bus sedang sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Instruksi itu memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI untuk mempercepat peremajaan 10.047 bus besar, sedang, dan kecil yang beroperasi di Ibu Kota pada 2020.

Shafruhan menjelaskan operator yang mendapat kuota untuk bergabung dengan Jak Lingko pada tahun ini telah berkomunikasi dengan dealer. Tujuannya, ketika lembaga pembiayaan menyetujui pengajuan kredit mereka, peremajaan bus sedang itu bisa segera direalisasikan. “Mudah-mudahan Desember besok bisa meluncur,” katanya.

Organda, menurut Shafruhan, telah meminta operator angkutan umum lainnya untuk menyiapkan keuangan jika ingin bergabung dalam program Jak Lingko. Sebab, pemerintah DKI telah menyiapkan subsidi transportasi umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

GANGSAR PARIKESIT