TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal segera menghelat Kongres V partai pada 9-11 April 2015 di Bali. Sejumlah keputusan penting hasil kongres dinanti dari partai banteng bermoncong putih ini.

Sedianya, kongres bakal digelar bersamaan dengan masa jabatan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum berakhir pada 2020. Namun, PDIP mempercepat pelaksanaan kongres.

Ini sempat memunculkan spekulasi bahwa Megawati akan mundur dari kursi ketua umum karena percepatan agenda konsolidasi partai ini. Belakangan, sejumlah petinggi PDIP menepis isu tersebut dan menegaskan bahwa percepatan dilakukan sebagai upaya konsolidasi internal untuk mendukung agenda pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan, Megawati akan terpilih kembali menjadi ketua umum dalam Kongres V PDIP mendatang. Dengan kata lain, kongres PDIP dipastikan bukan memilih ketua umum, melainkan hanya mengukuhkan kembali posisi ketua umum saat ini.

Hasto belum bisa memastikan apakah akan ada penambahan struktur partai seperti Wakil Ketua Umum ataupun Ketua Harian dalam Kongres PDIP V di Bali pada 8-10 Agustus mendatang. Struktur baru ini disebut-sebut sebagai bagian mempersiapkan calon ketua umum pengganti Megawati di periode selanjutnya.

Yang jelas, Hasto memastikan struktur tersebut akan dibahas khusus dengan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP Terpilih di Kongres mendatang. "Terkait dengan struktur, tentu saja nanti ketua umum terpilih dalam hal ini adalah Ibu Megawati Soekarnoputri," dia.

Guru Besar Ilmu Politik Salim Haji Said memprediksi, di kongres PDIP mendatang tidak akan ada perbedaan pendapat ihwal pengukuhan kembali Megawati sebagai ketua umum. Namun, posisi selapis di bawah ketua umum, yakni ketua harian yang dinilai akan menjadi rebutan. "Jadi yang akan terjadi adalah kompetisi merebut Ketua Harian. Dan yang berpotensi, hampir semua anak-anaknya Mega," ujar Salim, akhir Juni lalu.

<!--more-->

Megawati memiliki tiga orang anak, dua putra dan satu putri. Mereka adalah Mohammad Rizki Pratama, Mohammad Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Anak sulung Mega yakni; Mohammad Rizki Pratama tidak terjun ke dunia politik. Dia memilih berkiprah di dunia bisnis sebagai pengusaha.

Sementara Prananda Prabowo dan Puan Maharani mengikuti jejak orangtuanya masuk ke dunia politik. Puan kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Sementara Prananda kini menjabat sebagai Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan.

Di kalangan elite PDI Perjuangan, Prananda dikenal sebagai "man behind the door". Prananda disebut-sebut sebagai sosok dibalik pidato-pidato Megawati yang berapi-api. Salim berpendapat, kursi ketua harian itu tidak akan jauh-jauh dari Trah Soekarno karena partai tetap ingin mempertahankan marwah Soekarno. "Ini usaha menjaga warisan bung Karno yang menjadi ideologi PDIP," ujar Salim.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Puan Maharani yang memiliki peluang lebih besar menggantikan Mega di 2024. Posisi strategis sebagai menteri di kabinet Jokowi yang diberikan kepada Puan, ujar Adi, dinilai sebagai upaya mematangkan kepemimpinan Puan. Sementara Prananda, ujar Adi, jarang dimunculkan ke publik. “Sejak awal, Puan terlihat diplot untuk melanjutkan estafet pucuk kepemimpinan,” ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Senin, 5 Agustus 2019.

Ihwal mekanisme mempersiapkan dua anak Megawati ini sebagai calon ketua umum, politikus PDIP Aria Bima menilai belum tentu dengan membentuk struktur ketua harian dan wakil ketua umum. Sebab, selama ini dua struktur tersebut bukan merupakan tradisi bagi PDIP. "Saya belum melihat pentingnya struktur sekarang ini ada ketua harian dan waketum. Karena kekuatan partai ada di ketua bidang. Jadi ada kecenderungan tradisi wakil ketua dan ketua harian tidak akan ada di keputusan kongres nanti," ujar Aria.

Tanpa membentuk struktur tersebut, Aria percaya bahwa Megawati punya cara sendiri untuk mempersiapkan anak-anaknya menjadi calon pemimpin partai berlambang banteng itu "Saya kira, Ibu Mega yang tahu persis bagaimana menyiapkan kedua putra-putrinya ini," ujar dia.

Peneliti Senior CSIS J. Kristiadi mengatakan, sebagai partai yang kental dengan ideologinya, PDIP memang kemungkinan besar tetap akan mempertahankan trah Soekarno sebagai pimpinan partai. Kendati demikian, ujar dia, tidak mudah melakukan regenerasi dari kepemimpinan kharismatik Megawati Soekarnoputri. "Ini tugas ke depan meyakinkan apakah sosok anak-anak Megawati ini bisa setidaknya mengimbangi kharisma Megawati," ujar Kristiadi, Jumat, 2 Agustus 2019.

<!--more-->

Selain membahas struktur internal partai, kongres PDIP juga akan membahas desain pemerintahan ke depan serta sejumlah isu-isu seperti politik, ekonomi, pangan, dan lingkungan, guna menentukan sikap partai ke depan. Berkaitan dengan sejumlah isu tersebut, Megawati juga akan memberi masukan soal nomenklatur kabinet kepada Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi, dalam mendatang. "Misalnya apakah Menperin mau digabung dengan Mendag, itu akan kami jawab (di kongres). Apakah Menko akan tetap empat atau tiga, akan kami jawab," ujar bekas Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu.

Hasto menyebut, masukan tersebut diberikan Megawati dalam rangka menyesuaikan struktur kepengurusan partai dengan kabinet. "Karena itu, kami bisik-bisik dulu nih dengan Pak Presiden, kira-kira gimana nih menko-nya. Jumlahnya mau berapa. Karena struktur ini akan jadi bagian yang berkomunikasi intens dalam hal kebijakan pemerintahan," ujar dia.

Saat ini Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri. Empat Menko tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sejumlah petinggi partai dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mengatakan, komposisi kabinet mendatang akan disesuaikan dengan program prioritas pembangunan manusia yang didengungkan dalam pidato "Visi Indonesia" yang didengungkan Jokowi pada Ahad, 14 Juli 2019. Kabinet mendatang akan dibentuk lebih efektif dan efisien.

Presiden Jokowi saat ini mengaku telah menerima sejumlah nama-nama calon menteri yang diusulkan sejumlah pihak untuk kabinet mendatang. Seorang petinggi PDIP menyebut, Megawati Soekarnoputri sendiri punya usulan agar portofolio menteri perdagangan diberikan Muhammadiyah. Pemikiran itu didasari peran besar Islam dalam perdagangan di Indonesia. Muhammadiyah yang berdiri pada 1912 tak lepas dari Saraket Islam yang mulanya organisasi dagang.

Sementara untuk Menteri Sosial, Megawati ingin posisi itu diisi tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU). Sebab, setiap hari NU bersentuhan dengan kalangan miskin. Sementara PDIP sendiri, mengicar posisi Menteri Pendidikan yang saat ini dijabat kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendi.

Hal menarik lainya dalam kongres mendatang, PDIP akan mengundang bekas seteru Jokowi pada pilpres 2019, Prabowo Subianto. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menampik bahwa undangan untuk Prabowo sama dengan membuka pintu koalisi dengan Gerindra. Hasto menyebut, undangan tersebut baru sebatas membuka ruang dialog.

Sejauh ini, Hasto menyebut Presiden Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah satu frekuensi dalam urusan membangun bangsa dan negara ke depan. "Ini kan suasana kebatinan ini saling connect, chemistry-nya, sudah satu frekuensi lah," ujar Hasto Kristiyanto saat ditemui Tempo di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2019.

Partai Gerindra sebelumnya telah menggodok konsep ketahanan dan kemandirian pangan serta energi untuk ditawarkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Hasto mengatakan, mereka memang belum bertemu untuk membicarakan hal itu. Tetapi dalam garis pokok konsepnya, ujar Hasto, terdapat sejumlah kesamaan dengan PDIP, karena Megawati dan Prabowo memang pernah berpasangan dalam pemilihan presiden 2009.

"Ketika kita bicara politik kedaulatan energi, Gerindra setuju. Ketika bicara kedaulatan pangan, Gerindra setuju. Ketika kita bicara kedaulatan keuangan, Gerindra setuju. Dulu kan itu konsep itu kami diskusikan," ujar Hasto. Selepas kongres, Megawati pun berencana jalan-jalan ke kediaman Prabowo di Hambalang.