TEMPO.CO, Jakarta - Kamboja menjadi sorotan internasional setelah muncul laporan The Wall Street Journal pekan lalu menyebutkan Cina akan membangun pangkalan militer di wilayah negara anggota ASEAN itu.

Perdana Menteri Hun Sen mengeluarkan pernyataan keras membantah laporan the Journal.

"Ini berita terburuk yang pernah dibuat melawan Kamboja," kata Hun Sen kepada media pro-pemerintah Kamboja, Fresh News pada hari Senin, 29 Juli 2019.

"Tidak ada hal seperti itu dapat terjadi karena menampung pangkalan militer asing bertentangan dengan konstitusi Kamboja," tegas Hun Sen.

Untuk membuktikan omongan Hun Sen, Kementerian Pertahanan Kamboja membawa 70 jurnalis lokal dan asing berkunjung ke pangkalan militer Ream di provinsi Preah Sihanouk yang dilaporkan The Journal akan dipakai Cina untuk membangun pangkalan militer.

Cina dilaporkan menyewa selama 30 tahun pangkalan militer Ream dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun.

Media Khmertimeskh.com melaporkan tentang kunjungan media ke pangkalan Ream dengan menyebut tidak ada tanda Cina membangun pangkalan militer di sana.

"Anda jurnalis adalah telinga dan hidung kami. Anda dapat melihat kami di sini tidak memiliki apa-apa untuk disembunyikan dari orang asing yang menuding kami bersepakat dengan Cina," kata Jenderal Chhum Sucheat, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja.

Sucheat menegaskan, Kamboja tidak dapat menyembuyikan apapun karena ada satelit yang memantau semua aktivitas di kawasan itu.

"Ini wilayah kami. Kami tidak mengizinkan pasukan militer asing bermarkas," ujar Sucheat.

Komandan pangkalan militer Ream, Ouk Seyha mengatakan, pemerintah sepenuhnya mengendalikan pangkalan militer Ream. Menurutnya, konstitusi juga tidak mengizinkan kehadiran pasukan asing di Kamboja.

Di satu gedung di pangkalan militer Ream, para jurnalis menyaksikan kalimat ditorehkan di dinding: Bangunan ini diberikan oleh rakyat Amerika Serikat sebagai ungkapan persahabatan dan kerja sama.

Di tempat terpisah, juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan menegaskan, kebijakan luar negeri Kamboja secara permanen adalah netral dan tidak berpihak.

"Kamboja tidak di bawah pengaruh negara lain karena kami menghormati konstitusi kami. Jadi, tidak ada lahan telah diberikan kepada pasukan militer asing. Kami pemilik pangkalan militer itu."

Untuk pertama kali Hun Sen dan sejumlah pejabat top Kamboja ramai-ramai angkat bicara tentang laporan Cina akan membangun pangkalan militernya di perairan Kamboja.

Cina sendiri tidak memberi tanggapan. Seperti dilaporkan the Journal, Cina berencana membangun dua pangkalan di Ream, satu untuk Kamboja dan satu lagi untuk digunakan Cina.

Reuters, 22 Juli lalu melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan AS melayangkan surat ke pemerintah Kamboja dengan menyatakan Cina kemungkinan berupaya mendapatkan pijakan militer di Kamboja dan mempertanyakan mengapa Kamboja menolak tawaran AS untuk memperbaiki pangkalan angkatan laut tersebut.

AS dalam suratnya menyatakan keprihatinannya dengan setiap langkah pemerintah Kamboja mengundang kehadiran militer asing dan ini akan mengancam koherensi dan sentralitas ASEAN dalam mengkoordinasikan pembangunan kawasan, dan akan mengganggu perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara.

Sebuah laporan yang menyebut Cina sejak 2017 melobi Kamboja untuk mendirikan pangkalan militer yang dapat menampung kapal-kapal frigat, perusak, dan kapal perang Cina lainnya, juga dibantah oleh Kamboja.

Seorang pengamat dari Universitas Sydney mengatakan, dengan pendirian pangkalan militer di Kamboja, Cina akan dapat memperluas pengaruhnya di sekitar perairan Asia Tenggara dan khususnya Laut Cina Selatan, yang saat ini menjadi kawasan yang disengketakan oleh sejumlah negara termasuk Cina. Sejumlah pembangunan infrastruktur secara masif bahkan telah dibangun Cina di perairan itu.

"Jika anda memiliki pangkalan angkatan laut di Kamboja itu artinya angkatan laut Cina memiliki area operasional yang lebih baik di perairan sekitar Asia Tenggara," kata Charles Edel, mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS dan saat ini menjadi pengajar senior di Pusat Studi AS di Universitas Sydney, dikutip dari The South China Morning Post

Sejumlah media lokal maupun internasional sebenarnya sudah lama menyoroti kehadiran Cina di Kamboja melalui investasi dan pembangunan fasilitas komersial serta infrastruktur.

Sebuah perusahaan konstruksi Cina misalnya, telah mendanai sendiri pembangunan jalan bebas hambatan pertama di Kamboja yang menghubungkan Phnom Penh dan kota pantai di selatan negara itu, yakni Sihanoukville.

Cina menggelontorkan dana hampir US$ 2 miliar untuk pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 190 kilometer dan dijadwalkan rampung pada tahun 2023. Perusahaan Cina ini mendapatkan kembali dananya berikut keuntungannya dari pemungutan biaya tol tiket untuk selama 50 tahun, seperti dikutip dari Nikkei Asian Review, 29 April 2019.

Selain itu, dalam laporan media Khmer Times, ada lebih dari 160 ribu warga Cina bekerja di berbagai sektor di negara kerajaan ini.

Sinyal awal Cina membidik Kamboja diungkap Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 dengan menyatakan tujuan Cina memperbesar jaringan darat dan laut di seluruh Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.

Sejak itu, Cina secara besar-besaran membangun pusat komersial di Kamboja, termasuk mendirikan kasino, zona ekonomi khusus, dan membangun infrastruktur.

Gurita bisnis Cina secara masif di Kamboja dilukiskan Nikkei Asian Review sebagai Chinazation of Cambodia.