TEMPO.CO, Jakarta - Kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi incaran partai seusai pemilihan umum 2019. Tak hanya bagi partai koalisi Jokowi - Ma’ruf, partai di luar koalisi seperti Gerindra juga terang-terangan menyatakan menginginkan kursi ketua MPR sebagai prasyarat rekonsiliasi pascapilpres.

"Semangat rekonsiliasi harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR, terutama oleh para pemimpin partai politik, dalam menetapkan ketua MPR." Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid melalui keterangan tertulis, Jumat pekan lalu, 19 Juli 2019.

Pernyataan terbuka petinggi Gerindra itu memicu berbagai respon dari partai koalisi Jokowi - Ma’ruf. PDIP memberi sinyal terbuka kepada partai nonkoalisi, seperti Gerindra yang ingin menjadi Ketua MPR. "PDIP siap mendukung calon Ketua dan para Wakil Ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi dan agenda MPR selama lima tahun ke depan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, Ahad, 21 Juli 2019.

Agenda strategis lembaga MPR yang dimaksud Basarah antara lain; mendorong dilaksanakannya amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat menjadi pemandu lembaga-lembaga negara yang lain dalam mencapai tujuan bernegara.

PDIP masih menunggu titik temu di antara pimpinan parpol dan kelompok DPD RI untuk menyepakati komposisi pimpinan MPR. “Kami berharap, pada akhirnya pemilihan pimpinan MPR dapat diputuskan dengan cara musyawarah-mufakat, bukan dengan voting" ujar Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Senada dengan PDIP, PPP juga terbuka jika Gerindra menginginkan kursi ketua MPR. “Ya wajar saja, karena Gerindra juga kursinya besar," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Hotel Ledian, Serang, Banten pada Jumat, 19 Juli 2019. Namun, Arsul juga menghitung PDIP dan Golkar yang juga berminat pada kursi itu. “Ya mudah-mudahan nanti semua bisa musyawarah.”<!--more-->

Mekanisme pemilihan pimpinan MPR diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3 pasal 427C. Berdasarkan aturan itu, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas satu ketua dan empat wakil. Komposisinya, empat kursi berasal dari unsur fraksi partai politik di parlemen dan satu kursi wakil ketua diisi unsur DPD. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

Arsul Sani mengatakan sejak awal revisi UU MD3 memang membawa semangat ingin mengembalikan kebersamaan dan mengedepankan musyawarah. "Tidak lagi seperti yang terjadi pada hasil pemilu 2014, satu koalisi mengambil semua pimpinan alat kelengkapan dewan," kata anggota DPR RI Komisi III itu.

PPP terbuka memusyawarahkan kemungkinan kader Gerindra sebagai Ketua MPR. "Soal apakah kemudian itu bisa terealisasi atau tidak, ya nanti kan (tergantung) bagaimana sikap partai koalisi," ujar Arsul.

Kendati demikian, ujar dia, partai-partai koalisi Jokowi - Ma'ruf tentu memprioritaskan mengajukan paket bersama sesama koalisi terlebih dahulu. Dalam waktu dekat, ujar Arsul, koalisinya akan duduk bersama membahas paket MPR itu.

Ada lima partai KIK yang lolos ke parlemen, yakni; PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP. Setelah pembicaraan internal di KIK, ujar Arsul, selanjutnya tidak tertutup kemungkinan juga partainya bertemu dengan partai-partai di luar koalisi. "Pokoknya dalam bulan ini kami bahas di internal KIK dulu," ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf itu.

Partai Golkar yang sejak awal menginginkan posisi Ketua MPR, tegas menolak memberi peluang bagi Gerindra untuk menempati kursi Ketua MPR. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pembicaraan rekonsiliasi pascapemilihan presiden bukan hanya menyangkut pembagian kekuasaan. "Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekadar bagi-bagi kursi," kata Ace kepada wartawan, Jumat, 19 Juli 2019.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, sebagai partai kedua pemilik kursi terbanyak di parlemen, partainya yang paling berhak atas kursi Ketua MPR RI. "Di parlemen kan posisi berdasarkan kursi, kalau di MPR terkait dengan paket. Tetapi kan urutan (posisi) bergantung kursi, jadi proporsional saja," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 17 Juli 2019.

Begitu pula dengan PKB, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu mentah-mentah menolak memberikan kursi Ketua MPR kepada partai lain. PKB bahkan membuka kemungkinan opsi mengajukan paket bersama partai nonkoalisi, jika deal-deal politik dengan partai koalisi dianggap tidak menguntungkan. "PKB tentu ingin menjaga soliditas di koalisi. Tetapi paket itu bisa berubah tergantung perjalanan," ujar Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.

Ketua DPP PKB Lukman Edy juga mengatakan bahwa ketua umumnya terus melakukan lobi-lobi-lobi politik mengincar kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024. Menurut Lukman, Muhaimin juga bakal melobi presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi untuk bisa menduduki kursi Ketua MPR. Muhaimin juga sudah meminta restu Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin. "Pak Muhaimin sendiri sudah menghadap Pak Ma'ruf Amin, mungkin juga sudah bicara dengan Pak Jokowi," ujar Lukman Edy kepada wartawan di Jakarta pada Jumat, 12 Juli 2019.

Hal serupa diungkapkan Nasdem yang menginginkan posisi yang sama. Kader partai restorasi itu juga sudah disiapkan untuk posisi yang diincar. Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate mengatakan, pembahasan paket pimpinan MPR akan diselesaikan bersama Koalisi Indonesia Kerja. "Kami sedang bahas. Kami akan selesaikan itu dalam konsensus di internal KIK," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 17 Juli 2019.<!--more-->

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai wajar jika kursi Ketua MPR menjadi rebutan. Selain strategis secara kewenangan, ujar Rangkuti, posisi ketua MPR juga strategis menuju Pemilu 2024 yang akan datang. “Ketua MPR punya kesempatan yang luas untuk mengkristalisasi sekaligus mengkapitalisasi jabatan ketua MPR untuk meraup keuntungan secara politik, yakni popularitas sekaligus elektabilitas,” ujar Rangkuti saat dihubungi Tempo pada Ahad malam, 21 Juli 2019.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, posisi ketua MPR tentu sangat seksi sebagai simbol kenegarawanan politik. Kendati, posisinya tak se-powerfull ketua DPR, tapi pada level kewibawaan, posisi Ketua MPR dinilai sangat seksi.

Adi menilai koalisi Jokowi - Ma’ruf akan menyapu bersih posisi ini. “Tak usah akomodatif ke parpol oposisi. Politik itu hakikatnya kompetisi bukan kompromi,” ujar Adi saat dihubungi secara terpisah.

Menurut Adi, efek positif sapu bersih itu akan berdampak pada keseriusan Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat untuk terus mengkritik pemerintah. “Dinamis jadinya politik kita,” ujar Adi.

Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan sebaliknya. Menurut dia, partai politik tidak perlu memperebutkan kursi Ketua MPR RI periode ke depan. "Itu posisi biasa saja, tidak memiliki pengaruh juga," kata Pangi di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.

Dia mengatakan, yang perlu dilakukan adalah bagaimana peran, kewenangan serta marwah MPR ke depan agar dapat ditingkatkan. Terkait penentuan siapa yang pantas duduk di kursi Ketua KPR, Pangi mengatakan penentuannya dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen. Misalnya, dengan melalui paket baik dari DPD, MPR, perwakilan DPR dan representasi partai. "Tergantung paket voting dan seterusnya, dengan berbagai model, sesuai mekanisme."