TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina mengritik keras Australia dan sejumlah negara terkait kritik mereka atas perlakuan Beijing terhadap warga Muslim Uighur di daerah otonom Xinjiang.

Baca juga: 37 Negara Bela Perlakuan Cina terhadap Uighur di Xinjiang

Australia merupakan satu dari 22 negara yang berkirim surat ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan mengritik kebijakan Beijing di wilayah barat laut Cina ini.

Surat yang dikirimkan pekan lalu itu berisi permintaan agar,”Pemerintah Cina mengakhiri penahanan semena-mena dan tindak kekerasan terhadap Muslim di wilayah Xinjiang.’

Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, menegaskan sikap negeri Kangguru terhadap isu ini.

Baca juga: Mohammed bin Salman Bela Cina Soal Penahanan Uighur

“Keprihatinan-keprihatinan ini telah disampaikan kepada pemerintah Cina secara reguler termasuk secara langsung oleh saya saat kunjungan pada tahun lalu,” kata Payne kepada radio ABC seperti dikutip News pada Senin, 14 Juli 2019.

Payne mengatakan pemerintah Australia merasa khawatir dengan cara perlakuan pemerintah Cina terhadap warga Muslim Uighur yang ditahan di dalam kamp-kamp penahanan.

Payne bercerita kekhawatiran ini juga dirasakan 21 negara lain. Ini membuat sebanyak 22 negara berkirim surat kepada Presiden dari Dewan HAM PBB pada pekan lalu untuk menyuarakan isu krusial ini.

<!--more-->

“Saya pikir itu merefleksikan fokus dunia internasional yang meningkat terhadap perkembangan di Xinjiang,” kata Payne.

Baca juga: 22 Negara Minta Cina Hentikan Penahanan Uighur di Xinjiang

Pemerintah Cina mengritik balik sejumlah negara pengirim surat itu. “Negara-negara ini mengritik Cina dan mengabaikan kebenaran secara total,” kata Geng Shuang, juru bicara kementerian Luar Negeri Cina. “Mereka mempolitisasi isu ini menjadi isu HAM. Mereka telah mengintervensi secara kasar urusan internal Cina.”

Media Global Times menyuarakan kritik balik yang senada. Media asal Cina ini menuding 22 negara itu menyerang Beijing secara semena-mena terkait isu Xinjiang.

Pemerintah Cina berupaya menanggapi kritik dunia internasional dengan membuka kamp pengungsi ini dengan mengundang media Barat.

Pada bulan lalu, media tertentu diundang masuk ke kelas di kamp penahanan untuk melihat warga tersenyum, menyanyi dan menari. Pengelola kamp menunjukkan warga ikut kelas melukis, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Mandarin serta bermain tenis di lapangan.

Namun, gambar satelit menunjukkan kamp-kamp itu awalnya adalah bangunan beton tanpa ada fasilitas olah raga. Perubahan ini terjadi berdekatan dengan kedatangan media.

Gambar satelit juga menunjukkan gambar di kamp-kamp itu awalnya menunjukkan bangunan beton berbentuk kotak dengan kawat berduri serta menara pengawas. Ini berubah sebelum kunjungan jurnalis.

Namun, Duta Besar Cina untuk Kazakhstan, Zhang Xiao, membantah ada cara pengelolaan yang salah oleh Beijing. Dia menyebut tudingan itu sebagai informasi keliru.

Baca juga: Analis Barat: Sikap Cina Terhadap Warga Uighur Semakin Radikal

“Situasinya di sana stabil dan normal. Tindakan yang dilakukan di Xinjiang untuk memerangi radikalisme dan ekstrimisme dan tidak ada kaitan dengan Kazakhstan,” kata Zhang.

Para peneliti dari East Turkistan National Awakening Movement menemukan ada 124 kamp konsentrasi yang didirikan pemerintah Cina untuk warga Uighur.

Sekitar satu juta orang warga ditahan di berbagai penjara di sana. Dan tiga juta orang lainnya dipaksa mengikuti program pendidikan ulang atau program reedukasi oleh pemerintah Cina.

Penghuni pusat pelatihan pendidikan vokasi kota Kashgar berdansa saat kunjungan wartawan dan pejabat di Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Cina, Jumat, 4 Januari 2019. Kunjungan ini diorganisir oleh pemerintah Cina pasca kabar tindakan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur. REUTERS/Ben Blanchard

Situs Freebeacon melansir pendirian kamp-kamp ini merupakan bagian dari upaya Partai Komunis Cina untuk menghalau gerakan independen dan setiap oposisi terhadap peraturan Beijing, yang menggunakan indoktrinasi ideologi secara paksa.

Kelompok East Turkistan merupakan gerakan kemerdekaan dari warga Uighur di daerah Xinjiang, yang menyebut terjadi pendudukan di East Turkistan. Ini adalah nama yang mereka gunakan untuk merujuk ke daerah otonom Provinsi Xinjiang.