TEMPO.CO, Jakarta - Dinamika warga partai beringin menjelang Munas Golkar 2019 semakin kuat. Aksi berbalas dukungan dan manuver para elit tampak makin jelas. Sebagian menginginkan Airlangga Hartarto melanjutkan kepemimpinan. Sebagian yang kecewa dan mengoreksi kepemimipinan Airlangga dengan memberikan dukungan kepada figur lain, seperti Bambang Soesatyo.

Di barisan kecewa, politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai menilai kepemimpinan Airlangga gagal meraih target 110 kursi parlemen dalam pemilihan legislatif 2019. Golkar hanya memperoleh 85 kursi di pemilu kali ini. Perolehan itu turun enam kursi dari pemilu 2014. Golkar mendapat 91 kursi parlemen dalam pemilu lima tahun lalu. “Ini evaluasi besar bagi Partai Golkar,” ujar Yorrys saat ditemui di bilangan Cikini pada Sabtu, 22 Juni 2019.

Baca juga: Meutya Hafid Klaim Mayoritas DPD Golkar Ingin ...

Selain perolehan suara Golkar, pengelolaan partai di bawah kepemimpinan Airlangga juga dipersoalkan sejumlah dewan pimpinan daerah tingkat II. "Bantuan operasional partai tiap bulan sudah tidak ada, dana saksi bermasalah," ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kepulauan Riau, Rizki Faisal, Senin pekan lalu, 1 Juli 2019. Kejadian ini, kata Rizki, baru terjadi di periode di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Bahkan, terdengar kabar dari beberapa daerah, bantuan saksi tidak sampai.

Menangkap suara-suara kekecewaan itu, Bambang Soesatyo mulai menggalang dukungan dari DPD tingkat II. Dukungan demi maju sebagai calon ketua umum Golkar berdatangan sejak Jumat pekan lalu, 5 Juli 2019. Dalam sepekan, Bambang mengklaim mengantongi dukungan lebih dari 100 DPD kabupaten/kota. Golkar memiliki 34 DPD I dan 540-an DPD II di seluruh di Indonesia.

Salah satu sumber Tempo di kubu Bambang mengatakan sebetulnya kubunya telah mengunci dukungan dari 26 DPD I Golkar untuk memuluskan langkah Ketua DPR RI itu maju di Munas mendatang. Selain dukungan, logistik pun tersedia. Nyaris setiap hari, kubu Bambang menggelar rapat konsolidasi di salah satu rumah Bambang di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, guna menakar kekuatan yang bisa digalang menjelang Munas dan memastikan orang-orangnya tetap berada dalam barisan pendukung.

Baca juga: Ketua DPD Golkar Cirebon Mengaku Dicopot Lantaran Dukung Bamsoet

Dalam prosesnya, Bambang menyebut para DPD pendukungnya mendapat ancaman akan dicopot dari jabatan di struktur kepengurusan Golkar. Sehingga, masih ada kemungkinan DPD-DPD yang sudah meneken pernyataan tertulis, menarik kembali dukungan. “Bagi saya, jika mereka terancam dan mau tarik dukungan, tidak masalah. Terpenting mereka selamat,” ujar Bamsoet kepada Tempo di ruangannya pada Jumat, 5 Juli 2019.<!--more-->

Sehari setelah pernyataan itu, Ketua DPD Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto dicopot dari jabatannya. Toto yakin dipecat gara-gara menyatakan dukungan kepada Bambang sepekan yang lalu. Ketua DPD I Jawa Barat, Dedi Mulyadi menampik hal itu. Dedi mengatakan Toto diberhentikan dari jabatannya berdasarkan permintaan lima pimpinan kecamatan Partai Golkar Kota Cirebon yang disampaikan melalui surat bertanggal 18 Juni 2019, sebelum Toto menyatakan dukungan kepada Bambang.

Beberapa alasan Toto dicopot, ujar Dedi, karena dia ditengarai tidak membayarkan dana saksi saat pileg 2019. Dana itu diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Toto menampik. “Itu rekayasa,” ujar dia lewat pesan singkat kepada Tempo, kemarin, Sabtu, 6 Juli 2019.

Baca juga: Aburizal Bakrie: Munas Golkar Digelar ...

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily sejak awal membantah adanya tekanan terhadap pendukung Bambang. Kalau pun ada Ketua DPD yang dicopot dan diganti dengan pelaksana tugas, ujar Ace, bukan karena mendukung calon tertentu, melainkan karena tugas yang sudah selesai atau dugaan tindakan menyeleweng, sehingga perlu diganti sesuai aturan organisasi. “Seharusnya Pak Bambang Soesatyo tahu itu, sehingga tidak mudah untuk menuduh yang tidak-tidak,” ujar Ace saat dihubungi pada Sabtu, 6 Juli 2019.

Selain menggalang dukungan dari DPD II, Bambang juga mengatakan sebelumnya telah mengunjungi sejumlah senior Golkar. Di antaranya Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung, anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar M.S. Hidayat, dan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Senior-senior lain yang akan dikunjungi, kata Bambang, di antaranya Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, anggota Dewan Pembina Theo Sambuaga, dan lainnya. Senior akan dikunjungi kendati mereka cenderung mendukung Airlangga Hartarto.

Satu-satunya restu senior yang telah dikantonginya, kata Bambang, adalah Akbar Tandjung. Sesama kader HMI, Akbar mendorongnya maju sebagai calon ketua umum. Sinyal dukungan itu terungkap saat halal bihalal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada Kamis pekan lalu, 27 Juni 2019.

Akbar mendengar Bambang Soesatyo yang dipanggilnya dengan “Adinda”-panggilan khas kader senior HMI untuk juniornya- ingin maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia mengaku pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena kepandaian dan kemampuannya. Jadi, pesan Akbar, jika ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar harus pandai-pandai. “Saya dukung karena kita sepakat kader-kader kita harus menduduki berbagai posisi penting," ujar Akbar Tanjung ketika itu.<!--more-->

Aburizal Bakrie belum menunjukkan sikap. Selaku Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar, Ical—sapaan akrab Aburizal—mengirimkan surat arahan bertanggal 25 Juni 2019 kepada DPP. Isi surat itu menyatakan raihan 85 kursi parlemen Golkar saat ini, dianggap jauh dari target Golkar sebanyak 110 kursi. Dewan Pembina kemudian merasa evaluasi penting demi Pilkada 2020 dan Pilpres 2024.

Menurut Ical, DPP PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan obyektif terhadap penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan. “Sehingga dapat menjadi bahan pembenahan partai dan juga sebagai masukan dalam pelaksanaan Sukses Pilkada 2020 dan Sukses Pemilu 2024." Ical menyampaikannya dalam surat.

Ical enggan menjawab lugas ketika ditanya apakah surat itu berarti ia mengoreksi kepemimpinan Airlangga. “Baca saja yang benar (suratnya). Jangan menerjemahkan sendiri.” Ical menjawab pesan singkat Tempo, dua hari lalu.

****

Di tengah manuver Bambang Soesatyo, Airlangga Hartarto tak banyak bicara. Dia sudah membentuk tim sembilan yang terdiri dari sejumlah politikus kawakan Golkar, untuk memuluskan langkahnya menjadi ketua umum kembali. Mereka adalah Melchias Marcus Mekeng, Agus Gumiwang Kartasasmita, Adies Kadir, Roem Kono, Aziz Syamsuddin, Zainudin Amali, Lodewijk F. Paulus, Dito Ganinduto, dan Happy Bone Zulkarnain.

Disamping tim ini, juga ada tim pendukung yang terdiri dari Ace Hasan Syadzily, Rizal Malarangeng, Yahya Zaini, Satya Yudha, Budi Setiawan, Taufik Hidayat, dan Ahmad Doli Kurnia. Aziz Syamsuddin yang digadang-gadang berpotensi maju melawan Airlangga, juga memastikan akan setia. “Saya tidak maju dan mendukung Pak Airlangga,” ujar Aziz lewat pesan singkat kepada Tempo, Rabu, 3 Juli 2019.

Belakangan, Rizal Malarangeng paling lantang. Sempat kecolongan dengan adanya deklarasi dukungan bawahannya, yakni enam Ketua DPD II DKI Jakarta kepada Bambang, Rizal langsung mengoreksi dukungan itu.

Enam DPD II DKI Jakarta, sebelumnya memberikan dukungan kepada Bambang untuk maju menjadi ketua umum. Dukungan itu disampaikan di rumah dinas Ketua DPR RI, Jalan Widya Chandra, Jakarta pada Sabtu siang, 29 Juni 2019. Pada malam harinya, dukungan itu dicabut dengan alasan belum berkoordinasi dengan pimpinan Golkar DKI Jakarta yaitu Rizal Maralanggeng.

Rizal mengundang enam pimpinan DPD tingkat dua itu ke kediamannya. Pria yang akrab disapa Celi itu menyebut, sikap DPD II DKI telah dikoreksi. Dia memastikan mereka telah mencabut dukungan kepada Bambang dan menegaskan bahwa DPD Golkar DKI Jakarta solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum kembali di Munas mendatang. "Kami DPD Golkar DKI Jakarta solid, mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum," ujar dia Ahad malam, 30 Juni 2019.

Baca juga: Desakan Percepatan Munas Golkar Menguat ...

Hadir dalam pertemuan itu seluruh Ketua DPD II DKI Jakarta. Namun, Ketua DPD Jakarta Selatan, Muhammad Ikhsan Ningratubun yang sebelumnya memberikan dukungan ke Bambang, enggan ikut menyatakan sikap mendukung Airlangga Hartarto. Celi mengatakan tak masalah jika ada satu dua bawahan yang tak sependapat dengannya. Kendati demikian, dia meminta agar semua hal yang hendak disampaikan kepada publik dikoordinasikan terlebih dahulu dengan dirinya.

"Kejadian yang kemarin, saya dapat pesan WhatsApp dari berbagai kawan, apa di DKI ada kudeta?" ujar Rizal Maralanggeng, sambil tertawa.

Usai mencabut dukungan bawahannya terhadap Bambang dalam Munas Golkar, Rizal mengatakan kubunya akan segera mengumpulkan 34 DPD I dan bertemu dengan Presiden Jokowi. Selasa dua pekan lalu, 25 Juni 2019, kubu Airlangga memboyong timnya bersama dengan 34 DPD I Golkar bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kepada Tempo, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut, dalam pertemuan itu Jokowi memuji perolehan suara Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen, di tengah turbulensi yang sempat terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Jokowi, ujar Ace, juga berpesan agar Airlangga bisa mensolidkan partai. “Saya menangkap kuat pesan Pak Jokowi sebagai isyarat bahwa kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto agar terus dilanjutkan,” ujar Ace.