TEMPO.CO, Teheran -- Pemerintah Iran mengumumkan instalasi nuklir negara itu telah memproduksi uranium yang diperkaya pada kadar rendah melebihi jumlah yang disepakati dalam Perjanjian Nuklir Iran 2015.

Baca juga: Apa Isi Perjanjian Nuklir Iran yang Ditolak Amerika Serikat?

Perjanjian nuklir mengatur ketentuan instalasi nuklir Iran boleh memproduksi uranium dengan kadar rendah yaitu 3.6 persen dan bukan kadar militer. Jumlahnya maksimal 300 kilogram per tahun.

Pengumuman Iran ini menjadi langkah besar pertama di luar kesepakatan nuklir, yang didukung oleh lima negara besar setelah AS menarik diri dari perjanjian itu pada 2018.

Baca juga: Lima Negara Tanggapi Soal Perjanjian Nuklir Iran, Apa Katanya

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan langkah itu bukanlah pelanggaran terhadap perjanjian nuklir. Dia mengatakan Iran berhak merespon sikap AS yang keluar dari perjanjian itu secara sepihak.

“Kami belum melanggar JCPOA,” cuti Zarif lewat akun Twitter seperti dilansir Reuters pada Senin, 1 Juli 2019. JCPOA adalah singkatan dari Joint Comprehensive Plan of Action.

Zarif menyebut adanya ketentuan dalam JCPOA yang mengatur mekanisme bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi.

Baca juga: 5 Poin dari Kesepakatan Nuklir Iran

“Begitu E3 menaati kewajibannya, kami akan membalik langkah ini,” kata Zarif mengacu kepada negara Eropa yaitu Inggris, Jerman dan Prancis. Iran mendesak negara Eropa untuk menjamin akses ekonomi ke perdagangan global seperti yang diatur dalam JCPOA.

Langkah Iran ini menjadi ujian diplomasi bagi Eropa setelah pemerintah Prancis, Inggris, dan Jerman berjanji akan merespon secara kuat jika Iran melanggar JCPOA.

Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, mengatakan negaranya ingin menjaga kelangsungan perjanjian ini. “Karena kami tidak ingin Iran meiliki senjata nuklir. Tapi jika Iran melanggar kesepakatan itu maka kami juga keluar,” kata dia.

Baca juga: Israel akan Serang Iran jika Terus Kembangkan Nuklir

Soal ini, pemerintah Iran mengatakan bertujuan menjaga kelangsungan perjanjian nuklir ini. Namun, Teheran tidak bisa mengikuti ketentuan JCPOA secara tanpa batas. Ini karena sanksi ekonomi oleh pemerintah Presiden AS, Donald Trump, membuat Iran tidak mendapat manfaat yang diatur dalam perjanjian itu setelah menutup program nuklirnya.

Soal ini, Trump mengatakan,”Tidak ada pesan untuk Iran. Mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Mereka tahu sedang bermain apa. San saya pikir mereka bermain dengan api. Jadi tidak ada pesan untuk Iran.”

Juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, mengatakan,”Tindakan oleh Republik Islam Iran tidak akan membantu menjaga kelangsungan rencana ataupun mengamankan manfaat ekonomi untuk rakyat Iran.”

Baca juga: Rusia dan Iran Kecam Amerika Soal Perjanjian Nuklir, Desak Eropa

Soal ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan negara Eropa harus berdiri bersama mendukung komitmen dan mengenakan sanksi kepada Iran.

Pemerintah Iran mengeluhkan perang ekonomi yang dijalankan Trump dengan melarang pembelian minyak mentah negaraitu oleh semua negara. “Washington telah memerintahkan semua negara untuk menghentikan pembalian minyak Iran atau menghadapi sanksi dan ini disebut sebagai perang ekonomi untuk membuat lapar populasi Iran,” begitu dilansir Reuters.