TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mantap untuk mengelola sampah Jakarta secara mandiri, tak lagi tergantung pada TPST Bantargebang di Bekasi. Pada Senin, 24 Juni 2019, Anies mengajukan raperda tentang Pengelolaan Sampah kepada DPRD DKI.

Baca: Leonardo DiCaprio Singgung Sampah Bantargebang, Ini Kata Anies

Menurut Anies, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kini hampir penuh. Tempat penampungan sampah yang telah beroperasi selama 30 tahun itu menampung sekitar 7 ribu ton sampah DKI Jakarta per hari selama 2018.

"TPST Bantargebang saat ini menampung sampah sebanyak kurang lebih 39 juta ton atau 80 persen dari kapasitas TPST," kata Anies di DPRD DKI, Senin 24 Juni 2019.

Anies memperkirakan Bantargebang hanya sanggup menampung sampah DKI sampai tahun 2021. "Jika hal tersebut di atas terus berlanjut maka diperkirakan pada tahun 2021 TPST Bantargebang tidak akan lagi mampu menampung sampah dari Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Kisruh tak sampai Bantargebang

Lewat perda pengelolaan sampah itu, Anies berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menggenjot pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau intermediate treatment facility (ITF). Targetnya, pemerintah DKI dapat mengoperasikan empat PLTSa yang bisa membakar hingga 8.000 ton sampah per hari sebelum 2025.

Kepala Unit Pelaksana Teknis TPST Bantargebang, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, berharap dalam jangka waktu 5 tahun itu DKI tak lagi bergantung pada Bantargebang.

“Kami berharap, dalam waktu maksimal lima tahun, DKI sudah mengelola sampah secara mandiri, tidak bergantung lagi pada TPST Bantargebang,” kata Asep Kuswanto, kepada Tempo, Senin.

Pembangunan empat PLTSa merupakan salah satu program dalam Masterplan Pengelolaan Sampah 2012-2023. Menurut Asep, pemerintah DKI merencanakan pembangunan PLTSa di Sunter, Marunda, Cakung-Cilincing, dan Duri Kosambi. Setiap lokasi diprediksi mengelola sampah harian sebanyak 2.000-2.200 ton menjadi energi lsitrik.

Masalahnya, sejauh ini, baru proyek PLTSa Sunter yang sudah pasti realisasinya. PT Jakarta Propertindo, badan usaha milik pemerintah DKI, menggandeng Fortum, perusahaan asal Finlandia, untuk membangun PLTSa Sunter. Sedangkan rencana proyek tiga PLTSa lainnya, menurut Asep, belum ada keputusan tentang lokasi detailnya.

Pemerintah DKI, Asep menerangkan, terbentur masalah pengadaan lahan untuk pembangunan PLTSa Cakung-Cilincing dan PLTSa Marunda. Lahan yang diincar pemerintah masih milik masyarakat. Sedangkan PLTSa Duri Kosambi berencana menggunakan lahan Perusahaan Daerah PAL Jaya. “Jika bisa membebaskan dua lahan pada tahun ini, (pembangunan ITF) selesai 2023,” kata Asep.

Tuntutan untuk mengelola sampah Ibu Kota secara mandiri menguat setelah pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi kerap bersitegang soal dana hibah sebagai kompensasi bau sampah. Sejak 1984, Jakarta terus mengirimkan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Saat ini, produksi sampah di Ibu Kota sudah menembus 7.000-8.000 ton per hari.

Petugas memasang spanduk Groundbreaking Ceremony Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter di Jakarta Utara, Kamis, 20 Desember 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

Di Bantargebang, pemerintah DKI Jakarta sudah menumpuk sampah hingga 26 juta meter kubik. Gunungan sampah tersebar di lahan milik DKI yang terdiri atas zona I seluas 18,3 hektare, zona II (17,7 hektare), zona III (25,41 hektare), zona IV (11 hektare), dan zona V (9,5 hektare). Adapun fasilitas pengelolaan sampah TPST Bantargebang memakan lahan seluas 28,39 hektare. Pemerintah DKI menggandeng PT Godang Tua Jaya untuk mengelola TPST Bantargebang.

Direktur PT Godang Tua Jaya, Dauglas Manurung, mengatakan TPST Bantagebang sudah tak mampu menampung lonjakan kiriman sampah dari Jakarta. Menurut dia, total kiriman sampah dari Ibu Kota saat ini lebih dari 7.000 ton per hari. Padahal, kesepakatan dalam kontrak kerja hanya 2.000 ton per hari. “Sejak April, sejak dibebaskannya operasional truk sampah DKI Jakarta selama 24 jam,” kata Dauglas seperti dikutip Antara.

Baca: Kurangi Sampah di Jakarta, Dinas LH Siapkan Tiga Langkah

Anggota Koalisi Persampahan Nasional, Benny Tunggul, mengatakan ketidakpastian proyek PLTSa Ibu Kota—yang dicanangkan sejak 2012—membuat Jakarta terus tergantung pada TPST Bantargebang. Andai saja pemerintah DKI selesai membangun empat PLTSa pada 2017, menurut dia, saat ini sebagian besar sampah Ibu Kota sudah bisa ditangani secara mandiri. “Bahkan bisa menghasilkan listrik hingga 15 megawatt,” kata Benny.