Ancaman Teror Bom Juru Parkir Warnai Rencana Aksi 22 Mei
Minggu, 19 Mei 2019 14:54 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Aksi 22 Mei yang bakal dilakukan pendukung Prabowo saat Komisi Pemilihan Umum memberitahukan hasil pemilu 2019 dibayangi isu serius: serangan teror bom. Markas Besar Polri menyatakan hal tersebut setelah menangkap terduga teroris di Kabupaten Bogor pada Jumat, 17 Mei 2019.
Baca: Moeldoko: Ada Potensi Kelompok Terlatih Membonceng Aksi 22 Mei
Polri menyatakan terduga teroris itu berencana meledakkan bom di depan gedung KPU, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. "Targetnya ada dua. Pertama itu thogut. Kemudian target kedua pada pada 22 Mei di depan KPU," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat jumpa pers di kediaman terduga teroris di Kabupaten Bogor, Sabtu, 18 Mei 2019.
Pendukung Prabowo memang berencana menggelar aksi 22 Mei berupa Ifthor Akbar 212. Sebelum bersalin nama, aksi ini sebelumnya disebut aksi people power maupun aksi kedaulatan rakyat. Tujuannya sama, yakni menolak pengumuman KPU soal hasil pilpres karena dituding diwarnai kecurangan.
Penangkapan dilakukan Densus 88 Antiteror terhadap terduga teroris jaringan ISIS atas nama Endang alias Abu Rafi. Endang ditangkap di rumahnya di RT02 RW03, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Sehari-hari, pria 51 tahun itu berprofesi sebagai juru parkir di simpang Bintang Mas, Cibinong, yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya.
Saat penangkapan, di dalam rumah Endang ditemukan bahan baku pembuat bom jenis Triacetontriperoxid atau TATP dan Nitrogliserin. Selain itu juga diamankan, beberapa panci, empat plastik paku, buku-buku doktrin jihadis, dua buah laptop, delapan buah senjata tajam, tiga buah handphone, dan satu buah airsoftgun. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita enam bom pipa siap ledak, serta satu bom panci yang tengah dirakit.
Baca: Polisi Sebut Teroris Bogor akan Ledakkan Bom di KPU pada 22 Mei
Dedi mengatakan adanya pergerakan massa ke Jakarta pada 22 Mei justru menjadi momentum bagi para teroris untuk mencari eksistensi. Momentum itu, kata dia, dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk memberitahukan bahwa kelompok mereka masih eksis.
Adanya potensi ancaman itu membuat Polri mengimbau masyarakat untuk tak ikut aksi 22 Mei. “Diimbau masyarakat untuk tidak turun di jalan karena ada potensi aksi teror," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal di kantornya, Jumat, 17 Mei 2019.
Pernyataan serupa disampaikan Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, Moeldoko. Ia mengatakan akan ada kelompok yang memanfaatkan pengumpulan massa. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak berkumpul karena dapat merugikan.
“Saya ingin menjelaskan bahwa ada upaya sistematis yang akan memanfaatkan situasi kalau terjadi pengumpulan massa. Ini harus dipahami betul oleh semua pihak. Rencana ini bukan main-main,” kata Moeldoko di Media Center Jokowi-Ma’ruf, Jalan Cemara, Jumat 17 Mei 2019.
Baca juga: Tiga Keluarga Meledakkan Diri dalam Rentetan Bom Surabaya
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mempersilakan polisi untuk menelusuri dugaan ada kelompok yang akan menunggangi aksi 22 Mei. Dia menyebut hal tersebut domain kepolisian, dan BPN menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. “Kepolisian pasti punya bukti dan data apakah akan ada yang menunggangi, sepenuhnya kami serahkan kepada polisi,” kata Andre di D’consulate Resto, Sabtu 18 Mei 2019.
Andre mengatakan hal ini belum tentu upaya menggembosi Ifthor Akbar 212. Ia menyebut bila pun memang bertujuan demikian, ia yakin respons masyarakat berbeda, bahkan ada yang semakin berani. "Tapi aksi ini harus dalam koridor damai dan sesuai kontitusi," kata Andre.
Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanto, mengatakan ada sejumlah alasan yang membuat kelompok teror memanfaatkan momentum 22 Mei 2019. Alasan itu diantaranya adanya kerumunan massa, konsentrasi aparat keamanan, dan publikasi media.
Stanislaus mengatakan, kelompok radikal pelaku teror sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan kelompok politik. Mereka antidemokrasi, namun menemukan momentum Pemilu 2019 untuk melakukan aksinya sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.
Baca: Kata Kubu Prabowo Soal Penumpang Gelap di Ifthor Akbar 212
Menurut Stanislaus, bukti bahwa mereka antidemokrasi juga ditemukan. Misalnya, dari hasil penelusuran ditemukan media propaganda Hanifiyah Media pada 4 April 2019 dengan judul Syirik Parlemen dan Undang-Undang. "Media yang sangat mudah diperoleh dalam format softcopy tersebut berisi propaganda yang menentang sistem demokrasi Indonesia," kata Stanislaus kepada Tempo, Ahad, 19 Mei 2019.
Bahkan, beberapa bulan sebelumnya, Hanifiyah Media pada 22 Februari 2019 juga memuat propaganda tentang Kutukan Ajaran Demokrasi. Beredarnya media propaganda itu, kata Stanislaus, menunjukkan bahwa rencana aksi oleh kelompok radikal untuk menganggu Pemilu sudah direncanakan. "Terbukti dengan adanya propaganda yang masif yang mengarah kepada anti demokrasi," ujarnya.
Stanislaus juga menduga ada dua kelompok teroris yang berencana melakukan aksi pada 22 Mei 2019. Salah satunya kelompok Jamaah Ansharut Daulah yang berafiliasi dengan ISIS dan kelompok Al Jamaah Al Islamiyyah yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Hal tersebut terungkap setelah penangkapan 9 anggota JAD di sejumlah daerah di Pulau Jawa selama Mei 2019. Juga terduga teroris di Gresik yang merupakan anggota Al Jamaah Al Islamiyyah ditangkap polisi pada Sabtu, 18 Mei 2019.
Baca: Bersiaga Hadapi Aksi 22 Mei, Moeldoko: Kami Tak Ingin Ada Korban
Stanislaus memperkirakan, penangkapan yang dilakukan kepolisian akan terus dilakukan karena radikalisasi yang sangat masif. Dalam beberapa kasus, penangkapan terduga teroris bisa memicu aksi dari anggota kelompok lainnya. "Yang paling peting adalah penangkapan ini akan mengurangi kekuatan mereka secara signifikan," kata dia.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | FRISKI RIANA | FIKRI ARIGI | DEWI NURITA | ANTARA
