Ibu Kota Pengganti Jakarta, Ada Tiga Kriteria Utama

Reporter

Tempo.co

Rabu, 1 Mei 2019 14:28 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mendukung wacana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. "Pendapat saya dulu masih kombinasi, tapi sekarang saya dukung pindah Ibu Kota setelah melihat realitasnya," kata Yayat kepada Tempo, Selasa, 30 April 2019.

Sebelum memutuskan mendukung penuh, Yayat mengaku keputusannya pada tahun lalu adalah masih kombinasi, yaitu pemerintahan dipindahkan namun bukan dengan membangun kota baru. Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara, namun pemerintahan mulai diredistribusikan ke daerah-daerah.

Analisis Yayat tersebut tertuang dalam laporan milik Tim Nawa Cipta, Bappenas, pada 2018. Yayat menjelaskan konsep lamanya adalah redistribusi fungsi dengan mengurangi peran Jakarta. Misalnya, di Jakarta tidak perlu kawasan industri. "Dipindahkan ke luar Jakarta. Pusat pelayanan ekspor dan impor, pelabuhannya jangan di Tanjung Priok lagi. Tapi gagal dipindahkan ke Cilamaya," katanya.

Adapun kondisi Jakarta saat ini, kata Yayat, sudah sangat kritis. Sebab, daya dukung lingkungan, bencana kebakaran, banjir, air bersih, dan limbah sudah semakin parah. Apalagi harga rumah semakin mahal, biaya hidup semakin tinggi, dan kesenjangan semakin lebar. "Jadi dengan pindah bisa dicari alternatif pengembangan yang lebih merata," ujar Yayat.

Jika ingin memiliki Ibu Kota yang tenang, sejuk, dan tidak banyak masalah maka pemindahan menjadi solusi. Selain itu, pemindahan juga menjadi bagian dari politik redistribusi pembangunan ke luar Jawa. Namun, Yayat mengingatkan bahwa pertimbangan geopolitik dan geostrategis menjadi sangat penting dalam memilih kota yang bakal dijadikan Ibu Kota baru.

CAESAR AKBAR I ANDITA RAHMA I FRISKI RIANA

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

3 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

4 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

6 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

6 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

9 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

10 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

10 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

11 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

12 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

12 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya