Pemilu, Pebisnis Minta Presiden Terpilih Jaga Iklim Investasi

Rabu, 17 April 2019 13:21 WIB

Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berpelukan sebelum mengikuti Debat Capres Putaran ke-4 di Hotel Shangril-La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019. ANTARA

Hal senada disampaikan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Adhi Siswaja Lukman, mengatakan kenyamanan dalam berinvestasi perlu terus ditingkatkan oleh siapa pun yang terpilih. Estafet kebijakan pun diharapkan berjalan lancar untuk menghindari ketidakpastian. “Kepastian kebijakan dan keberlanjutan program pembangunan ekonomi dibutuhkan agar kita bisa memenangi pasar di tengah ketidakpastian ekonomi dunia,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, ingin memastikan pemerintahan terpilih dapat mengupayakan langkah yang lebih konkret untuk mendorong ekspor. “Ekspor tidak boleh lagi bergantung pada bahan baku impor. Pemerintah harus memberikan insentif yang terukur untuk menjamin produk lokal,” ucapnya.

Adapun ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Piter Abdullah, mengingatkan agar pemerintah terpilih nantinya harus mampu memenuhi janji-janji serta ekspektasi dunia usaha, khususnya untuk kembali menarik minat dari investor asing. Sebab, kata dia, investor asing sudah menunjukkan sinyal hati-hati selama masa pemilu, ditunjukkan dengan melambatnya tren penanaman modal asing (FDI) sejak tahun lalu.

“FDI sepertinya baru akan bergerak setelah pemilu, terutama bila pemerintah yang baru nanti, siapa pun presidennya, benar-benar melakukan kebijakan di berbagai bidang yang dapat mempermudah investasi,” ucap Piter.

Foto udara yang menunjukkan kendaraan melintas di sebagian ruas jalan tol Medan-Binjai pada Rabu, 6 Maret 2019. PT Hutama Karya menyatakan, progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera seksi I ruas Medan-Binjai sepanjang 6,7 kilometer telah mencapai sekitar 80 persen. TEMPO/Tony Hartawan

Dua pasangan kandidat presiden-wakil presiden sudah mengumbar sejumlah janji, program, dan strategi dalam bidang perekonomian. Pasangan inkumben Joko Widodo-Ma’ruf Amin, misalnya, berniat untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, menggelar reformasi perpajakan secara gradual, melaksanakan efisiensi birokrasi, hingga mengembangkan teknologi informasi dan inovasi di sektor ekonomi digital.

Baca: Sri Mulyani Yakin Modal Mengalir Deras ke RI Usai Pemilu Karena..

Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan komitmennya untuk membangun kemandirian ekonomi, ketahanan politik dan keamanan, serta peningkatan rasio perpajakan (tax ratio), yang disertai pemangkasan pajak penghasilan perorangan dan korporasi.

Simak berita lainnya terkait pemilu di Tempo.co.

Berita terkait

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

13 jam lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

17 jam lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

Baca Selengkapnya