TEMPO.CO, Jakarta - Polemik perayaan Hari Ulang Tahun Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau HUT BUMN sampai ke telinga Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Polemik ini muncul lantaran pelaksanaan HUT BUMN ke-21 ini rencananya diadakan di Lapangan Monas, Sabtu, 13 April 2019, bertepatan dengan kampanye terbuka Jokowi-Ma’ruf Amin di Gelora Bung Karno. Tak ayal, HUT BUMN ini pun dianggap sebagai kegiatan kampanye terselubung untuk pasangan inkumben.

Baca juga: HUT BUMN dan Kampanye Akbar, Jokowi: Tidak Ada Campur Aduk

Mendengar kabar ini, Jokowi mengatakan bahwa kampanye terbuka Jokowi-Ma'ruf tidak ada kaitannya dengan perayaan HUT BUMN. "Urusan politik, politik. Urusan pemerintahan, pemerintahan. Urusan BUMN, BUMN. BUMN mau ulang tahun di mana itu urusan BUMN. Yang jelas di GBK itu urusan politik. Tidak ada campur aduk antara BUMN dan politik, pemerintahan dan politik. Enggak ada," kata Jokowi di Gerbang Tol Probolinggo Timur, Jawa Timur, Rabu, 10 April 2019.

Jokowi mengatakan, kampanye terbuka di GBK pada 13 April mendatang merupakan urusan politik. Adapun HUT BUMN, ia mempersilakan untuk bertanya kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut dia, perayaan ulang tahun BUMN juga diadakan di beberapa kota, seperti Semarang. "Yang saya dengar ada di Semarang. Jadi beda," ujarnya.

Polemik muncul cuitan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang kini juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Lewat akun Twitternya @saididu pada Selasa, 2 April 2019, Said mengatakan ada kampanye terselubung HUT BUMN ini. "Beginilah rentetan acara perayaan "ulang tahun" @KemenBUMN, dimulai dg Surat "perintah" dari Kementerian BUMN. Ini abuse of power yg merusak BUMN," cuit Said Didu pada, Selasa.

Said Didu. TEMPO/Imam Sukamto

Said Didu juga menulis “"BUMN dan @KemenBUMN akan adakan acara besar2an pada :1) 7 April di Sidoarjo (ulang tahun bersama walau lahirnya beda-beda. 2) 10 April berupa BUMN Goes to Campus di slrh Indonesia (sesuai data bhw biasanya berisi kampanye teselubung). Silakan publik menilai apa yg terjadi di BUMN.”

Seminggu kemudian, giliran Menteri BUMN Rini Soemarno angkat bicara. Rini membantah jika perayaan HUT BUMN ke-21 dikaitkan dengan kampanye terselubung untuk mendukung Jokowi. "Enggak ada. Kita seperti gini, maaf ya, sorry ini enggak kampanye terselubung. Apa pun BUMN bisa mencapai sekarang tidak terlepas karena kepemimpinan Presiden Joko Widodo," kata Rini usai meresmikan Rumah Kreatif BUMN di Karawang, Jawa Barat, Selasa, 9 April 2019.

Menurut Rini, peringatan HUT BUMN ini memang harus dirasakan seluruh perusahaan. Apalagi BUMN berhasil mencetak keuntungan lebih dari Rp 200 triliun pada 2018, melebihi angka yang ditargetkan sebesar Rp180 triliun.

"Kita merasa maaf ya, Pak Said Didu dulunya orang BUMN. Jadi saya enggak ngerti kenapa. Semua orang mengatakan kenapa acara BUMN meriah betul, ya memang kenapa? Karena kita menekankan betul sinergi BUMN," kata Rini.

Ketua Forum Humas BUMN Rohan Hafas juga ikut menanggapi isu yang diembuskan Said Didu ini. Dia mengatakan isu ini dimunculkan oleh pihak yang panik karena pemilu akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama lagi.

“Jadi intinya, kami cuma ingin berulang tahun, tapi kayaknya ada orang bekas petinggi BUMN yang sakit hati karena baru dicopot dari jabatannya secara mendadak," kata Rohan dalam keteranganya kepada Tempo, Selasa 9 April 2019.

Tempo mengkonfirmasi lagi kepada Said Didu soal pernyataan Rini Soemarno dan Rohan Hafas. Said Didu mengatakan sudah mendapatkan informasi soal perayaan ini sebelum menyampaikan tudingan ini ke publik. “Itu dapat informasi dari orang-orang BUMN sendiri,” kata dia ini saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 10 April 2019.

Menteri BUMN, Rini Soemarno saat menyampaikan sambutannya dalam Peresmian Proyek Strategis Pelindo 1 Belawan di Kantor Pelindo 1 Belawan pada Ahad, 17 Maret 2019. TEMPO/Iil Askar Mondza

Dia pun menyebutkan alasan kegiatan tersebut bisa dibilang penyalahgunaan kekuasaan. Pertama, kata Said, terjadi mobilisasi massa secara massal dari berbagai daerah untuk datang ke HUT BUMN. Menurut Said, kegiatan mobilisasi seperti ini tidak pernah terjadi semasa ia menjadi Sekretaris Kementerian BUMN dari 2005 sampai 2010. Kedua, peserta yang hadir juga harus memakai baju kaus yang bergambarkan foto Jokowi.

Alasan ketiga yaitu adanya atribut yang mengarah pada nomor urut 01 (Jokowi-Ma’ruf Amin), yaitu slogan-slogan dengan dibubuhi kata “Satu”. Lalu keempat yaitu ulang tahun BUMN yang dimajukan dan diundur agar diadakan tepat di waktu HUT BUMN yaitu pada Sabtu, 13 April 2019, waktu yang sama dengan kampanye akbar Jokowi.

Said juga menilai alasan Rini soal perayaan HUT BUMN terlalu berlebihan. Ia mengatakan, laba BUMN pada 2004 hanya Rp 27 triliun dan berhasil meningkat menjadi Rp 159 triliun pada 2014. Selama itu, tidak pernah ada HUT BUMN besar-besaran yang mengerahkan sampai 150 ribu orang seperti saat ini. Sekarang, kata dia, laba hanya naik dari Rp 159 triliun menjadi Rp 188 triliun pada 2018, tapi utang justru naik hingga Rp 100 triliun.

Di tengah polemik yang berkembang, HUT BUMN ini pun akhirnya diputuskan diundur. Perayaan diundur karena bersamaan dengan kampanye Pemilu 2019.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, memastikan perayaan HUT BUMN diundur. Kini, pihaknya tengah mengurus tanggal dan tempat untuk acara tersebut. “Kami belum memastikan lokasi yang baru untuk acara itu, apakah tetap di Monas atau dialihkan ke tempat yang lain,” ujarnya seperti dikutip dari Antara pada Rabu 10 April 2019.

BISNIS