Solusi Anies buat Banjir Jati Padang, Naturalisasi Bukan Pilihan?
Reporter
Inge Klara Safitri
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Jumat, 5 April 2019 18:36 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu bicara soal naturalisasi sungai untuk program pencegahan banjir Jakarta, termasuk pembenahan Kali Ciliwung. Namun untuk penanganan banjir Jati Padang, Anies justru berharap pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Bogor, Jawa Barat, dapat menjadi solusi.
Baca: Ini Lima Jurus Anies Baswedan Hadapi Banjir Jakarta
Menurut Anies, pembangunan dua waduk di kawasan Bogor akan berkontribusi mengurangi debit air yang mengalir di Kali Pulo di Jatipadang sekitar 30 persen. Selama ini, limpahan air dari arah selatan Jakarta kerap tak tertampung di Kali Pulo dan menyebabkan jebolnya tanggul di Jati Padang.
Bila tak ada kendala, menurut Anies, pembangunan dua waduk di kawasan Bogor rampung pada Desember tahun ini. "Begitu terselesaikan, Insya Allah, Jakarta akan punya volume air yang jauh lebih rendah," ujar Anies di Jakarta, Senin 1 April 2019.
Wacana tentang naturalisasi sungai atau memulihkan kondisi sungai tanpa betonisasi untuk mengatasi banjir Jati Padang ini dilontarkan oleh Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali.
Dia berencana menerapkan naturalisasi sungai di Kali Pulo, sesuai keinginan Anies yang berharap agar sungai bisa mengelola air dengan baik sekaligus mempertahankan ekosistem sungai. Namun Marullah mengatakan, pembenahan permanen terhadap Kali Pulo baru akan dilakukan setelah banjir surut.
Untuk sementara, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan masih mengandalkan tanggul darurat untuk mengatasi banjir di Kampung Air, Jati Padang. Penanganan darurat dilakukan dengan pemasangan cerucuk kayu dolken dan karung pasir untuk menghambat air Kali Pulo yang masuk ke permukiman.
Rencananya, fondasi tanggul yang akan dibenahi kira-kira sepanjang 30 meter. "Tapi sebetulnya harus dikembalikan fungsi kanan-kirinya. Kalau istilah pak Gubernur, itu naturalisasi," kata Marullah, Kamis 4 April 2019.
Akan tetapi keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan naturalisasi, bukan normalisasi sungai tak mudah diterapkan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bambang Hidayah menjelaskan kondisi kebanyakan aliran sungai di Jakarta di lapangan tak sesuai untuk metode tersebut.
Menurut dia, pembenahan sungai secara natural tak bisa dilakukan di sungai yang sempit dan banyak berdiri rumah di bantarannya. Naturalisasi sungai berarti tak perlu pengerasan kiri dan kanan sungai dengan beton atau disebut dengan normalisasi. Tapi dengan konstruksi alami seperti batu kali. "Tapi konsep seperti itu baru bisa terealisasi jika sungai luas," katanya ketika dihubungi Kamis 21 Maret 2019.
Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Sumber Daya Air Jaksarta Selatan Firmansyah Saputra juga menyampaikan hal yang sama dengan Bambang Hidayah. Dia menerangkan Kali Pulo yang melintasi kawasan Jati Padang saat ini sulit dinaturalisasi.
Alasannya, kawasan tersebut telah berubah menjadi permukiman padat penduduk. "Tidak gampang memindahkan manusia yang sudah tinggal lama di sana," kata dia.
Menurut Firmansyah, proyek naturalisasi bisa saja menjadi proyek jangka panjang pemerintah Jakarta. Sejauh ini, menurut dia, pemerintah DKI memang telah mulai membebaskan lahan di sekitar Kali Pulo. Namun, lahan yang dibebaskan belum banyak.
Untuk mengurangi dampak banjir akibat jebolnya tanggul yang berulang, Suku Dinas Sumber Daya Air sedang membuat embung seluas 7.000 meter di hulu Kali Pulo, yakni di kawasan Jagakarsa.
Baca: Banjir Lagi, Warga Kampung Air Jati Padang Tagih Janji Relokasi Anies
Suku Dinas juga terus mengeruk Situ Babakan. Sebab, salah satu hulu aliran Kali Pulo berasal dari Situ Babakan. "Kami harap naturalisasi sungai di hulu itu bisa mengurangi banjir di Jati Padang," ujar dia.
YUSUF MANURUNG | IMAM HAMDI | M JULNIS FIRMANSYAH
