Indonesia Ikut One Belt One Road Cina, Untung atau Rugi?

Rabu, 27 Maret 2019 13:52 WIB

Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Sumatera Utara, (25/7). ANTARA/Septianda Perdana

Enny memungkinkan, bila kerja sama OBOR tak diikuti dengan peningkatan produktivitas dan investasi, Indonesia hanya akan menjadi keran bahan baku bagi produsen-produsen global. Ia membahasakan kondisi tersebut dengan praktik VOC atau Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda jilid II.

“Indonesia bakal menjadi pasar yang besar untuk produk-produk yang akan mereka olah. Kita menjadi pemasok,” ucapnya.

Selain itu, Enny menegaskan Indonesia harus dapat menimbang faktor ekonomi yang mungkin diperoleh dari kerja sama OBOR. Artinya, Indonesia mesti dapat memilah mana-mana saja yang sesuai dengan kepentingan nasional.

Menurut Enny, saat ini sejumlah negara yang meneken kerja sama dengan Cina telah menyiapkan ‘mitigasi’. Misalnya, menyiapkan port-port dagang khusus bagi barang-barang asing yang masuk. Port-port ini berfungsi sebagai ruang filter atau kamar tamu untuk memilah mana yang sesuai dengan kepentingan nasional dan mana yang tidak.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) berjabat tangan dengan Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kiri) disaksikan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kanan) dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (kedua kanan) saat menghadiri pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, 18 Desember 2017. ANTARA FOTO

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut inisiatif One Belt One Road Cina adalah bagian dari menarik investasi ke dalam negeri. Menurut dia, dampak inisiatif itu kepada perekonomian Indonesia sangat bergantung kepada proyek ke depannya.

"Tergantung proyeknya, proyeknya kan sedang dan masih disiapkan," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019. Ia menyebut untung tak untungnya suatu proyek baru terlihat setelah berproduksi. Sehingga, ia belum mau berkomentar banyak mengenai hal tersebut.

Ketua DPR Bambang Soesatyo belum tahu menahu soal kerja sama pemerintah Indonesia dan Cina dalam One Belt One Road."Saya belum mendalami hal itu, nanti saya cek ke Komisi 11," kata Bambang saat ditemui usai menghadiri acara "Seminar Nasional" oleh Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF di ITS Tower, Jakarta Timur, Selasa, 26 Maret 2019.

FAJAR PEBRIANTO | CAESAR AKBAR | BISNIS

Berita terkait

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

35 menit lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

1 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

2 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

3 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

6 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

8 jam lalu

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

Luhut mengatakan permasalahan industri budidaya udang di Indonesia disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi.

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

16 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

16 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

18 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya