TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah melakukan perhitungan yang matang dalam penggodokan tarif tiket kereta Mass Rapid Transportation atau tarif MRT dan Light Rail Transit alias LRT Jakarta.

Beberapa aspek yang YLKI minta pemerintah benar-benar matangkan sebelum penentuan tarif adalah perhitungan kemampuan membayar masyarakat, data pengguna, serta tujuan para pengguna MRT dan LRT.

Baca : Uji Coba MRT, Warga Berharap MRT Jakarta Terus Bersih dan Nyaman

"Tanpa memerhitungkan aspek kemampuan membayar konsumen, maka MRT Jakarta akan ditinggal konsumennya, alias tidak laku," ujar Tulus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 16 Maret 2019.

Sejauh ini, usulan tarif dari Pemprov DKI kepada DPRD Jakarta untuk kedua moda itu adalah Rp 10 ribu dan Rp 6 ribu. Menurut Tulus, besaran tarif itu akan masuk akal jika tujuannya adalah faktor kenyamanan dan efisiensi waktu tempuh para penumpang. Namun di sisi lain, besaran tarif itu menyisakan beban subsidi yang tak kecil, yakni sekitar 60 persen per penumpang.

Tulus merinci, dengan usulan tarif Rp 10 ribu per penumpang maka subsidinya sebesar Rp 21.659. Sedangkan untuk LRT, dengan tarif Rp 6 ribu subsidinya akan mencapai Rp 31.659. Dengan asumsi 65 ribu penumpang per hari, maka total subsidi MRT mencapai Rp 572 miliar per tahun dan Rp 327 miliar untuk LRT.
<!--more-->

Melihat besarnya subsidi itu, Tulus meminta managemen MRT memikirkan sumber pemasukan selain dari tiket. Sebab, pendapatan dari tiket ia nilai tak akan mampu menutup keseluruhan biaya operasional dan apalagi investasi.

Beberapa rekomendasi sumber pendapatan non-tiket antara lain dari sewa lahan, bisnis di area TOD, dan promosi/iklan. "Asal jangan iklan produk tembakau, alias iklan rokok," kata Tulus.

Anggota Komisi C Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ruslan Amsyari, meminta pemaparan yang rinci atas rekomendasi tarif MRT dan light rail transit (LRT) dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

Ruslan mengatakan, anggota dewan perlu memastikan usulan DTKJ yang sebelumnya disampaikan pemerintah DKI benar adanya.

Baca juga : Operasional MRT Jakarta dan LRT: Kini Bola Ada di DPRD DKI

"Apakah itu angka-angka sudah riil? Jangan-jangan nanti ada perbedaan penafsiran antara dewan transportasi," kata Ruslan saat dihubungi, Rabu malam, 13 Maret 2019.

Komisi C, papar Ruslan, baru menerima rangkuman usulan tarif dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI. Sebelumnya, Komisi C dan pemerintah daerah baru menggelar rapat perdana membahas usulan tarif pada Rabu, 6 Maret 2019.

Pengoperasian MRT fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI melintas di kawasan Fatmawati, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. Rencananya, MRT Jakarta akan beroperasi untuk komersil pada 24 Maret 2019. TEMPO/Tony Hartawan

Hadir dalam rapat itu perwakilan MRT dan LRT, Dinas Perhubungan DKI, Asisten Perekonomian dan Sekretaris DKI, serta DTKJ. Pihak eksekutif menunjukkan sebuah tabel berjudul Ringkasan Aspek MRT dan LRT. Salah satu isinya, yakni nilai usulan tarif dari pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan DTKJ.
<!--more-->

Ketiganya memberikan angka berbeda. DTKJ merekomendasikan tarif MRT dan LRT yang terintegrasi dengan Jak Lingko masing-masing sebesar Rp 12 ribu serta Rp 10.800. Sementara pemda mengusulkan tarif MRT Rp 10 ribu dan LRT 6 ribu.

Sebelumnya, anggota Komisi C Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ruslan Amsyari, menyebut operasional kereta MRT yang juga disebut Moda Raya Terpadu, dan light rail transit (LRT) harus menunggu anggota dewan menyetujui besaran subsidi tarif.

Hal itu bila PT Mass Rapid Transit Jakarta dan LRT Jakarta sudah mewajibkan penumpang membayar.

Baca : Jajal Naik MRT Jakarta, Airin Harap Jalur Tersambung ke Tangsel

Sebab, penumpang bakal mengeluarkan biaya tinggi jika pemerintah DKI tak memberikan subsidi tarif.

"Kalau kita belum menyepakati angkanya dan misalnya dari pihak MRT LRT mau melakukan (angkut penumpang), berarti mereka menggunakan subsidi pribadi mereka. Pertanyaannya kalau itu dilakukan, dari mana duitnya?," tutur Ruslan saat dihubungi, Rabu malam, 13 Maret 2019.

Menurut Ruslan, hingga kini pemerintah daerah baru bersurat kepada Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi bahwa peresmian kereta MRT dan LRT diagendakan akhir Maret 2019. Pemda, dia melanjutkan, tak menyebut secara gamblang apakah peresmian itu dilanjutkan dengan operasional kereta secara komersil.

Sebelumnya, pemda memparkan harus ada subsidi Rp 21.659 per penumpang MRT dan Rp 35.655 per penumpang LRT. Dengan begitu, penumpang hanya perlu membayar Rp 10 ribu untuk naik MRT dan Rp 6 ribu bila menggunakan LRT.

Besaran ini sesuai dengan usulan pemda yang disampaikan dalam rapat perdana pembahasan subsidi tarif bersama Komisi C pada Rabu, 6 Maret 2019.

Simak : Diperkirakan 10 Ribu Warga Uji Coba MRT dari Bundaran HI Hari Ini

Rapat putusan tarif antara Komisi B Bidang Perekonomian dengan Komisi C tarif urung dua kali. Padahal, pembahasan besaran subsidi dan tarif belum rampung di setiap komisi.

Yang pasti warga antusias menyambut moda teranyar ini. Terbukti tiap hari selama uji coba hingga Ahad 24 Maret nanti, penumpang berjubel.
<!--more-->

Seorang penumpang, Agung Prabowo, 42 tahun, terkesan dengan fasilitas MRT Jakarta yang saat ini sedang diuji publik. Menurut dia, kereta MRT cukup bagus dan rapih. "Saya harap ke depan harus dipertahankan seperti ini," kata Agung yang membawa istri dan kedua anaknya, Sabtu 16 Maret 2019.

Agung naik dari Stasiun Bendungan Hilir di dekat rumahnya. Dari Stasiun Bendungan Hilir, ia melanjutkan perjalanan ke Stasiun Lebak Bulus dan kembali ke Stasiun Bundaran HI.

Menurut Agung, waktu tempuh perjalanan dari rumahnya ke Lebak Bulus sampai kembali ke Bundara HI cukup cepat karena hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam. "Waktu tunggu keretanya juga cepat."

Bahkan, kata dia, MRT Jakarta lebih baik dari kereta sejenis yang ada di Singapura dan Bangkok, Thailand.

Sejumlah penumpang memasuki kereta LRT Jakarta saat media forum dan uji coba di Stasiun Veledrom, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. Pada saat uji coba ini pihak LRT menegaskan bahwa mereka masih berfokus mengejar sertifikasi dan perizinan SOP operasional dan perawatan kepada Kementerian Perhubungan. Kereta LRT Jakarta ini ditargetkan akan beroperasi pada Maret 2019 mendatang. TEMPO/Muhammad Hidayat

Selain itu, untuk harga, menurut dia, juga sudah cukup murah jika diusulkan Rp 10 ribu per 10 km. Harga yang diusulkan sudah sebanding dengan fasilitas dan kenyamanan. "Di luar negeri juga setara Rp 10 ribu. Harga ini sudah termasuk murah karena MRT Jakarta jauh lebih bagus."

Simak juga : Pembahasan Masih di Komisi, Rapat Tarif MRT dan LRT Batal Lagi

Warga lainnya, Vivian, 37 tahun, mengatakan hal yang sama. Menurut dia, fasilitas yang disediakan MRT sudah sangat baik. "Sekarang masih bersih. Jadi nyaman.Yang saya khawatir Indonesia tidak bisa merawatnya."

Sedangkan terkait besaran tarif MRT yang beredar Vivian juga menilai tidak terlalu mahal. Karena moda MRT menjadi sarana transportasi alternatif, kata dia, warga bisa memilih menaikinya atau tidak.

M. JULNIS FIRMANSYAH | LANI DIANA | IMAM HAMDI