TEMPO.CO, Jakarta - Program tiga kartu sakti yang diperkenalkan calon presiden inkumben Joko Widodo terus menuai pertanyaan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Sejumlah kalangan menilai pemerintah sebaiknya memperbaiki program beasiswa yang sudah ada saat ini saja, yaitu Bidik Misi.

Baca: Jokowi Bakal Keluarkan KIP Kuliah, Beda dengan Bidik Misi?

"Saya pikir sebaiknya Bidik Misi itu bisa diperluas dan diefektifkan," ujar pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Muhammad Abduhzen melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 14 Maret 2019.

Menurut Abduhzen, program yang telah berjalan beberapa tahun silam itu sebaiknya dievaluasi daripada emerintah terus mengeluarkan program dadakan dan banyak variasi. Malahan, ia menyebut, masih ada alternatif lain untuk memperluas akses ke Perguruan Tinggi, misalnya dengan menurunkan tarif uang kuliah bagi mahasiswa.

"Semoga gagasan ini (KIP Kuliah) sudah melalui kajian dan memang ada kepentingan untuk memperluas akses ke perguruan tinggi, bukan sekadar untuk meningkatkan elektabilitas," ujar Abduhzen.

Guna meningkatkan kualitas beasiswa Bidik Misi, Abduhzen menyarankan adanya tim evaluator independen. Sehingga, pemerintah bisa mengetahui ketepatan dan efektivitas penyaluran beasiswa tersebut, baik dari segi tingkat ekonomi maupun kemampuan akademik penerima.

KIP Kuliah belakangan terus didengungkan oleh calon presiden inkumben Joko Widodo. Jokowi mengatakan kartu itu bagian dari programnya kelak saat terpilih kembali.

Jokowi mengklaim kartu KIP Kuliah akan memudahkan anak-anak muda dari keluarga kurang mampu mengecam pendidikan tinggi. Ia menceritakan pengalamannya menjadi anak orang yang tidak mampu. “Saya merasakan sendiri mau sekolah sulit, mau kuliah sulit.” Kartu itu, kata Jokowi, penting bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa kuliah.

KIP Kuliah direncanakan berbeda dengan Beasiswa Bidik Misi yang selama ini sudah disalurkan oleh pemerintah bagi mahasiswa kurang mampu. Program KIP Kuliah justru ditargetkan bisa melengkapi program Bidik Misi.

"Saya kira itu berbeda, konsep dasarnya adalah bagaimana kita bisa memenuhi akses penduduk usia kuliah yang semakin banyak," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019.

Dalam kesempatan berbeda, Pengamat Pendidikan Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji, menyoroti tingkat efektifitas Kartu Indonesia Pintar dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, salah satu kartu yang digagas Jokowi itu belum cukup berhasil meningkatkan angka partisipasi murni nasional.

Di samping itu, Indra membertanyakan sumber dana dari KIP Kuliah apabila program itu berbeda dari Bidik Misi. Ia menilai tambahan program anyar tersebut bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Kalau mau, pemerintah bisa menjalankan student loan, jadi anak kuliah meminjam dulu dan dibayar ketika bekerja," kata dia.