TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai diperkirakan tidak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen pada pemilu 2019. Pada September 2018, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA sebelumnya memprediksi enam partai tidak bisa menempatkan wakilnya di parlemen pada pemilu 2019, di antaranya adalah PSI yang diperkirakan hanya memperoleh 0,1 persen. Tiga partai Islam yang diperkirakan tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada 2019, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dianggap sudah aman karena diperkirakan akan mendapat dukungan sebesar 9,3 persen. Survei mencatat elektabilitas PKS 4,6 persen; PPP 4,1 persen; PAN 1,6 persen di kalangan pemillih muslim.

Baca: Survei LIPI: PAN dan PKS Terancam Tak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai-partai itu tak sama reaksinya terhadap ketentuan ambang batas parlemen itu. Ada yang yakin tetap bisa melampaui ambang batas itu, ada pula yang berusaha mengubah strategi meraup suara.

PAN termasuk yang percaya diri bisa melampaui ambang batas parlemen. Karena itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Yandri Susanto menuturkan partainya tak akan mengubah strateginya dalam Pemilu 2019. Menurutnya PAN tak percaya hasil survei Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dan mengaku lebih paham kekuatan internal mereka. <!--more-->

Selama pemilu di era reformasi, kata Yandri, PAN selalu masuk dalam lima besar. “Artinya strategi kami biasa-biasa saja seperti selama ini menggerakan para caleg,” ujar Yandri ditemui Tempo di Komplek Parlemen, Senayan, Senin, 4 Maret 2019.

Menurut Yandri PAN sudah menetapkan isu-isu seperti masalah kesejangan, tenaga kerja asing, dan masalah keumatan. Tapi secara spesifik, PAN menyerahkannya kepada caleg untuk menangkap masalah-masalah di setiap daerah pemilihan masing-masing. “Jadi sekali lagi strategi kami tidak akan pernah kami ubah.” Para caleg akan bersaing dengan sehat dan bersinergi di masing-masing daerah pemilihan.

Baca: LSI Prediksi Hanya Lima Partai Lolos ke ...

Meski demikian diakui oleh Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan bahwa dalam Pemilu 2019 ini isu yang ditawarkan ke publik harus yang lebih berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia sepakat, untuk tidak menekankan terhadap politik identitas agama dalam kampanye. “Kami juga punya tanggung jawab sebagai partai politik untuk tidak menekankan kepada identitas agama dalam kampanye ini.”

Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) mengaku tak khawatir dengan temuan Lingkar Survei Indonesia Denny JA, yang menyebut penggunaan agama untuk kampanye sudah tak lagi efektif. PPP menyiapkan program ekonomi dan pendidikan yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

"PPP tidak meninggalkan isu-isu Islam dan kepentingan umat Islam, tetapi mengaitkannya dengan sektor pendidikan dan ekenomi," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani kepada Tempo, Senin, 4 Maret 2019.

Arsul mengatakan isu yang saat ini dibawa PPP tidak membawa aspek-aspek yang membangun emosionalitas umat Islam. Ini tercermin dalam konteks pengusungan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebagai pasangan presiden dan calon presiden.

<!--more-->

Isu-isu tentang Islam dikolaborasikan atau digabungkan dengan isu-isu ekonomi kerakyatan dan pendidikan, agar dapat lebih diterima. Dua tema besar yang menunjukkan kolaborasi isu Islam dengan ekonomi dan sosial, dituangkan dalam bentuk program, yakni penguatan ekonomi keumatan atau kerakyatan dan penguatan lembaga pendidikan keagamaan.

"Dalam misi dan agenda aksi Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf misalnya, bisa kita jumpai dalam bentuk program pendirian bank wakaf mikro, pemberian honorarium kepada guru pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan," ujar Arsul.

Simak: RUU Pemilu, Tjahjo: Pemerintah Ingin Ambang Batas Parlemen Naik ...

Poin dan program ini yang menurut Arsul akan ikut dibawa ke tingkat yang lebih bawah. "Ini kemudian kami artikulasikan dalam kampanye pileg dan juga pilpres di lingkungan akar rumput PPP dan elemen ummat Islam lainnya," kata Arsul.

Sebelumnya, peneliti LSI Denny JA Ikram Masloman, mengatakan saat ini partai-partai islam memang cenderung mencari hal berbau non agama untuk meraup suara. PKS misalnya, yang biasa berjualan isu agama, justru memilih dua isu ekonomi sebagai barang dagangan utama mereka untuk memenangi Pemilu 2019. Dua isu itu yakni, penghapusan pajak sepeda motor dan memberlakukan SIM seumur hidup.

<!--more-->

Menurut peneliti LSI Denny JA, Ikram Masloman, melihat PKS sengaja memilih dua isu ekonomi sebagai barang dagangan utama mereka. Karena kata dia, partai tidak bisa hanya berjualan isu agama saja.

Ia mengatakan salah satu faktor partai Islam mulai menjual isu di luar agama terjadi karena adanya kegamangan. Pada Pemilu 1999 ke 2004, partai-partai yang mengeksploitasi isu Islam tidak cukup mendongkrak suara partai. Sehingga, mereka mulai mengkapitalisasi isu lain, seperti ekonomi.

Akan halnya dengan partai baru Partai Solidaritas Indonesia sangat yakin akan berhasil tembus ambang batas parlemen. Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan partainya menargetkan lolos 7 persen. “Yakin sekali tembus. Untuk partai baru kisaran 6-7 persen bagus juga,” ujar Grace, Senin, 4 Maret 2019.

Menurut Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni cara mereka lolos ke parlemen menggunakan strategi pintu ke pintu. Media sosial juga akan terus digempur untuk meningkatkan elektabilitas. Dalam berkampanye PSI selalu menggunakan pendekatan konunikasi yang digemari anak muda. “Artinya (kampanye) di semua lah... Di udara, dan di darat, kami upayakan secara maksimal.”

PSI mengusung empat program besar untuk menggaet konstituennya. Yakni sama-sama sehat, sama-sama kerja, sama-sama pintar, dan sama-sama digital.

EGI ADYATAMA | FRISKI RIANA | FIKRI ARIGI