TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin, 25 Februari 2019 melakukan rotasi pejabat DKI sebanyak 1.125 orang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai dari eselon IV hingga II.

Hari itu juga Anies melantik 15 pejabat eselon II atau pimpinan tinggi pratama. Sedangkan jumlah pejabat eselon III dan IV yang dilantik masing-masing berjumlah 274 dan 836 orang.
Baca : KASN Sebut Tak Ada Kejanggalan dalam Rotasi Pejabat DKI

Perombakan pejabat itu juga mengakibatkan 16 jabatan eselon II kosong sehingga dijabat oleh pelaksana tugas.

Contohnya jabatan kepala Badan Pengelola Aset Daerah; kepala Dinas Sumber Daya Air; kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; kepala Dinas Lingkungan Hidup; serta direktur utama Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.

Anies menerangkan para pejabat yang tidak mencapai target program kerja dan serapan anggaran telah diberi surat peringatan.

Bahkan, para pejabat itu juga telah dibuatkan berita acara pemeriksaan seputar kinerjanya sebelum didemosi. “Jadi bukan sesuatu yang mereka tidak tahu,” kata Anies.

Namun Anies menampik rotasi yang ia lakukan itu sebagai yang terbesar dalam sejarah. Sebab, di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, pernah terjadi pelantikan pejabat hingga 6 ribu lebih.
<!--more-->

"Ini barangkali salah satu yang terbanyak di dalam sejarah Pemprov, dulu ada yang lebih besar lagi. Tapi ini salah satu yang terbesar," ujar Anies usai pelantikan.

Sama seperti Anies, saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta juga merotasi ribuan pejabat dari eselon IV hingga II.

Simak : Anies Bakal Copot Pejabat yang Terlibat Praktik Jual Beli Jabatan

Anies sendiri berjanji akan terus mengawasi dengan ketat kinerja para pejabat yang baru dilantik itu. Ia pun berencana mengevaluasi kinerja para pejabat itu setiap enam bulan.

Adapun jabatan eselon II yang kosong, menurut Anies, sementara diisi oleh pelaksana tugas. Pemerintah DKI akan menggelar seleksi terbuka atau lelang jabatan dalam waktu dekat untuk mengisi jabatan tersebut.

Melalui lelang terbuka itu, Anies berharap mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi. Dia juga akan mewajibkan semua pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka pejabat eselon II itu.

Menurut Anies, banyak aparatur sipil negara yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang jabatan tapi sungkan mendaftar karena atasannya juga ikut seleksi. “Sekarang nggak ada sungkan-sungkanan. Semua harus daftar," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyematkan tanda jabatan baru untuk pejabat eselon III - I di lapangan Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir menjelaskan lelang jabatan setingkat eselon II dan I akan dimulai setelah pemerintah DKI berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Lelang jabatan eselon II, kata dia, hanya bisa diikuti oleh pegawai negeri DKI. Adapun lelang terbuka jabatan eselon I atau deputi gubernur bisa diikuti oleh pegawai negeri dari luar DKI (nasional).
<!--more-->

Dua jabatan eselon I yang akan dilelang adalah Deputi Gubernur Bidang Pariwsata dan Kebudayaan serta Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman.

Baca : Anies Baswedan Rotasi Pejabat DKI, Ada 18 Jabatan Dilelang

Meski ada 16 jabatan eselon II yang kosong, Chaidir optimistis kinerja satuan kerja perangkat dinas tidak akan terganggu. “Karena pejabat di layer keduanya telah diisi,” ujar dia.

Salah seorang pejabat yang mengalami demosi adalah Isnawa Adji yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Senin lalu, Isnawa dilantik menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

Isnawa menjelaskan, pada tahun lalu, Dinas Lingkungan Hidup tak mencapai target serapan anggaran yang ditetapkan Anies. Dari target serapan anggaran 89,09 persen, Dinas hanya menyerap 81,20 persen.

Isnawa beralasan tak bisa mencapai target serapan anggaran itu karena terhambat sejumlah hal. Dia mencontohkan, plafon biaya pemeliharaan satu kendaraan dianggarkan Rp 2 juta. Ternyata biaya pemeliharaan kendaraan itu hanya Rp 700 ribu. “Ya, otomatis tidak semua terserap anggarannya,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok juga merotasi ribuan pejabat dari eselon IV hingga II. Ahok melantik enam ribu pejabat tersebut pada 2 Januari 2015.

Saking banyaknya pejabat yang ia lantik, acara akhirnya berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta Pusat karena kapasitas halaman Balai Kota tak mencukupi.

Baca juga : Lantik 1.125 Pejabat Baru DKI, Anies: Jadilah Pemimpin

Satu tahun kemudian atau tepatnya pada 8 Januari 2016, Ahok kembali merotasi ribuan pejabat yang jumlahnya mencapai 1.036. Alasan rotasi itu, kata Ahok, untuk memberi kesempatan kepada PNS berusia muda menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
<!--more-->

Dalam pelantikan itu Ahok mengatakan telah lelah terus menerus melantik pejabat. Ia berharap perombakan kali ini bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan gratifikasi.

"Saya ingin semua kerja amanah, siddiq, tabligh, dan fathanah," katanya di atas podium.

Ahok mengancam akan merombak bawahannya kembali, jika tak memenuhi permintaannya untuk melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ahok, instruksi tersebut masuk ke dalam penilaian kejujuran, dan berlaku untuk semua PNS Pemprov DKI. "Kan saya sudah tahu siapa yang terima, jadi tinggal kejujuran mereka saja," ucapnya.

Kini tiga tahun setelah kebijakan rotasi itu diberlakukan, Anies kembali melakukan rotasi terhadap ribuan pejabat. Menurut Anies, rotasi ini sebagai bentuk penyegaran di instansinya dan memberi kesempatan kepada Kepala SKPD merasakan posisi lain di Pemprov DKI.

Simak juga : Rotasi Pejabat DKI, Anies Janjikan Evaluasi Tiap 6 Bulan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai ada kejanggalan dalam perombakan jabatan oleh Gubernur Anies, Senin lalu. Khususnya dalam perombakan jabatan lurah dan camat. Menurut dia, lurah dan camat yang didemosi sebagian telah bekerja dengan baik.

"Kalau ada camat jadi sekretaris camat atau lurah jadi sekretaris lurah, ini aneh buat saya," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu soal rotasi pejabat DKI.

JULNIS FIRMANSYAH | LANI DIANA | GHOIDA RAHMA l MAYA AYU PUSPITASARI