TEMPO.CO, Jakarta - RAPOR merah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam bidang hak asasi manusia menguatkan Lini Zurlina untuk tak memakai hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 alias golput. Advokat dari Asean Sogie Caucus--organisasi nirlaba di ASEAN yang bergerak di bidang hak asasi manusia--ini kecewa dengan janji Jokowi di Pilpres 2014 yang akan menuntaskan persoalan ham.

Baca edisi terbaru Majalah Tempo: Lampu Kuning Golongan Putih di sini

Bagi Lini, kinerja Jokowi dalam penuntasan kasus-kasus HAM mendapat rapor merah. "Konflik tanah, konflik lahan, penggunaan pasal ITE yang sangat karet, dan banyak menjerat wartawan serta kelompok-kelompok awam," kata dia pada akhir Januari 2019 dalam diskusi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Kekecewaannya makin menjadi tatkala Ma'ruf Amin dipilih Jokowi sebagai cawapres di pilpres 2019. Menurut Lini, ketua MUI itu pernah terlibat sebagai pemicu konflik antar-kelompok beberapa waktu lalu. "Pemilihan cawapresnya dari ulama demi bisa meraup suara kelompok sebelah," kata dia.

Lini mengatakan rekam jejak Calon Presiden Prabowo Subianto pun membuat ia memutuskan golput. Alasannya sederhana, rekam jejak Ketua Umum Gerindra ini di masa lalu.

Ia mengatakan Prabowo sama saja dengan Jokowi, yaitu pelanggar HAM. "Jadi sebenarnya sistem demokrasi Indonesia yang bermasalah. Kok bisa-bisanya terbukti sebagai pelanggar HAM berat tapi bisa mencalonkan sebagai presiden," kata dia.

Bukan hanya Lini, Iqbal Damanik, seorang peneliti di lembaga pelestari sumber daya alam, juga memutuskan golput. Sebabnya, ia melihat kedua kubu belum menunjukan program kerja yang nyata. Pria 30 tahun ini mengatakan kedua kubu malah meributkan hal yang remeh temeh.

Simak juga: Ulama Depok Ajak Masyarakat untuk Tidak Golput dalam Pemilu

Salah satunya, ia menyoroti penampilan Jokowi dengan cucunya, Jan Ethes Srinarendra. Alih-alih meributkan program kerja, kedua kubu malah asyik saling menyerang soal Jan Ethes. “Ungkapan kedua kubu tak bermutu,” kata Iqbal

Bagaimana keriuhan golput di media sosial?

<!--more-->

Di media sosial obrolan soal Golput juga menguat dalam dua pekan terakhir. Drone emprit, teknologi pemantau percakapan di Twitter karya Ismail Fahmi, merekam perbincangan soal golput sudah mencuat sejak Debat Pilpres 2019 pertama pada 17 Januari lalu. Kala itu, kedua kubu beradu gagasan soal isu hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.

Baca juga: Perludem Klasifikasikan Golput ke Dalam Dua Jenis

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan percakapan golput mulai terpantau ketika calon presiden inkumben Joko Widodo menetapkan Ketua Majelis Ulama Ma’ruf Amin sebagai calon wakilnya. Meski begitu, percakapan golput ketika itu masih kecil. Isu golput membesar ketika debat perdana pemilihan presiden. “Banyak yang belum puas dengan kinerja Jokowi. Mereka memutuskan untuk tidak mendukung dan tidak mau dengan calon lain,” ujar Fahmi di Jakarta, kemarin.

Analisis opini di media sosial Drone Emprit menunjukkan empat isu terkait dengan golput, di antaranya percakapan membahas wacana pembebasan Ba’asyir yang memenuhi 31 persen atau 1,906 percakapan selama empat hari setelah debat; dan kemunculan akun capres fiktif, Nurhadi-Aldo, yang menyumbang angka percakapan tentang golput sebesar 26 persen atau 1.568 percakapan.

Fahmi mengatakan kemunculan kembali percakapan tentang golput ini akan bergantung pada peristiwa politik hingga menjelang pemungutan suara pada 17 April nanti. Sebab, menurut dia, dukungan terhadap golput juga berhasil diimbangi oleh percakapan untuk anti-golput. “Yang mengajak golput kebanyakan akar rumput dan kurang tampak. Suara golput kalah oleh suara influencer yang menolak golput,” ujarnya.

Menurut Fahmi, berdasarkan analisis percakapan drone emprit, percakapan golput lebih banyak menghantui atau terjadi di kalangan kelompok yang bersinggungan dengan Jokowi. Misalnya, pembicaraan seputar isu pembebasan Abu Bakar Baasyir dalam pemetaan Fahmi lebih bernada agar memilih golput.

Isu Ahok, kata Fahmi, merupakan “penyelamat” golput di kubu Jokowi. Sebab, perbincangan seputar Ahok pasti terkait dengan surat mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu agar menggunakan hak suara. “Nah orang mengasosiasikan Ahok dekat Jokowi jadi harus pilih Jokowi bukan golput,” kata Fahmi.

PoliticaWave mencatat peningkatan percakapan golput terjadi setelah debat pemilihan presiden. Kepala Divisi Analisis PoliticaWave, Nadia Shabilla, mengatakan isu tersebut langsung tertutup oleh peristiwa bebasnya Basuki Tjahaja Purnama.

“Jumlah percakapan soal golput tidak signifikan dan ketahanan isunya hanya beberapa hari,” ujar dia. Puncaknya terpantau pada 22 Januari lalu, ketika santer kabar pembebasan Ba’asyir. Dari total 39.168 percakapan selama sepuluh hari terakhir, tercatat 5.550 percakapan golput terjadi pada hari itu.

Simak juga: Bela Rocky Gerung, Haris Azhar Tetap Akan Golput di Pilpres 2019

Nadia memprediksi percakapan soal golput akan terjadi hingga pemungutan suara. Tujuannya, menurut dia, untuk menggerus basis pendukung dua calon presiden dan wakilnya. “Kemunculan isu ini biasanya memiliki pemicu. Harus ada extraordinary moment,” katanya.

Bagaimana pemetaan golput dalam sigi?

<!--more-->

Survei terbaru lembaga Indikator Politik pada Desember tahun lalu menunjukkan indikasi naiknya angka golput. Dalam sigi itu, responden yang secara tegas menyatakan tidak akan memilih mencapai 1,1 persen. Jumlah tersebut naik 0,2 persen dibanding survei dua bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, memprediksi jumlah riil golput saat ini bisa di atas 20 persen jika kelompok yang belum memutuskan pilihan (9,2 persen) dan pemilih mengambang (14 persen) ikut-ikutan tidak mencoblos.

Burhanuddin berpendapat golput bisa menggerus elektabilitas kedua pasangan calon. Siapa yang lebih dirugikan dan yang diuntungkan, itu bergantung pada wilayah dan segmen demografi. Pada 2014, menurut dia, Jokowi unggul 6 persen karena tingkat soliditas pendukung Prabowo lebih rendah.

“Jadi, golput di kalangan pemilih Prabowo saat itu mendukung kemenangan Jokowi,” katanya. “Bagaimana 2019? Lagi-lagi tergantung wilayah. Plus sekarang banyak pendukung idealis yang mulai berpikir ulang soal dukungannya ke Jokowi.”

Penelitian lembaga Hicon Law & Policy Strategy--lembaga riset hukum dan kajian politik--dua pekan lalu juga memprediksi jumlah golput tahun ini bakal tinggi seperti pada Pemilu 2009 dan 2014, yang mencapai masing-masing 28,3 persen dan 29,01 persen.

Kali ini partisipan golput diprediksi bakal berasal dari kalangan pegiat isu hak asasi manusia, pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, aktivis gender, dan mereka yang merasa jenuh dengan strategi kampanye kedua kubu. Jika betul, ini akan sangat merugikan kubu Jokowi - Ma’ruf.

Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Usman Kansong, membenarkan adanya potensi golput dari kalangan aktivis. Tapi, menurut dia, jumlah tersebut tidak terlalu besar dan yang terbanyak dari kalangan pemilih pemula atau kelompok muda.

Itu sebabnya, kelompok muda menjadi target utama kampanye anti-golput kubu nomor 01. “Kami memberikan imbauan lewat media dan menarik tokoh nasional untuk kampanye anti-golput,” ujar Usman, kemarin.

Bukan berarti kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno tidak peduli terhadap potensi golput. “Apalagi akhir-akhir ini di medsos banyak saling hujat, itu meningkatkan apatisme masyarakat,” ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Eddy Soeparno. Bila dibiarkan, "Golput itu bisa negatif ke kedua kubu."

Menurut Eddy, BPN Prabowo - Sandiaga telah memetakan sikap para pemilih. Berdasarkan survei internal, jumlah pemilih yang menyatakan akan golput mendekati 10 persen. Saat ini, tim mereka berupaya mendekati kelompok tersebut agar berubah sikap dari golput menjadi pemilih Prabowo - Sandiaga.