TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah pusat, melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, menagih janji pemerintah DKI Jakarta dan daerah-daerah di sekitarnya agar menyesuaikan aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) masing-masing dengan rencana induk transportasi Jabodetabek (RITJ).

Jika keduanya sudah selaras, akan memperlancar pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasi kawasan tersebut.
Baca : Kabupaten Bogor dan BPTJ Bahas Jalur Tambang untuk Truk Besar

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono, pun memberi panduan kepada daerah-daerah yang tengah merevisi aturan RTRW. “Tinggal ikuti RITJ saja karena itu telah melalui kajian,” katanya kepada Tempo, Kamis lalu.

Menurut dia, keselarasan RITJ dengan RTRW juga akan mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum. Tanpa keselarasan itu bisa saja pemerintah daerah penyangga Ibu Kota membuat kawasan permukiman tanpa dilewati jalur transportasi massal. “Kan, kasihan masyarakat.”

Bambang pun menunjukkan contoh ketidakselarasan RTRW DKI Jakarta dengan kota penyangga, yakni dalam pembangunan koridor 13 bus Transjakarta.

Koridor tersebut menghubungkan kawasan Jalan P. Tendean di Jakarta Selatan dengan Ciledug, Kota Tangerang. Jalur layang bus itu berakhir di Petukangan, Jakarta Selatan, yang notabene merupakan perbatasan DKI dengan Ciledug karena tak ada kesesuaian perencanaan dengan Kota Tangerang.

Seharusnya, dia melanjutkan, jalur bus Transjakarta itu melayang dari kawasan Jakarta Selatan hingga Terminal Poris, Kota Tangerang. Namun, DKI hanya berwenang membangun jalur layang itu di wilayahnya. “Kalau diperpanjang sampai Poris penumpangnya tak hanya di perbatasan.”

Bambang menjelaskan soal kesesuaian perencanaan tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2018-2029 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2018.

Rencana induk itu pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi transportasi di wilayah perkotaan Jabodetabek.

Pada saat penyusunan RITJ 2018-2019, Gubernur DKI dan sejumlah kepala daerah kota penyangga telah sepakat mengikuti aturan itu. “Jadi jangan jalan masing-masing,” ujar Bambang.
Baca juga : April, BI Terbitkan Satu Kartu untuk Semua Moda Transportasi

Dalam rapat koordinasi pada Senin lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan perlu kajian ulang RTRW Jakarta dan kota penyangga untuk membereskan masalah transportasi.

Rapat tersebut dihadiri seluruh kepala daerah Jabodetabek, yakni Gubernur DKI Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wali Kota Bogor Bima Aria, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono, Wali Kota Tangerang Selatan Rachmi Diany, serta Wali Kota Depok Mohammad Idris.
<!--more-->

“Bukan hanya transportasinya harus diselesaikan, rencana kota seperti permukiman, di mana daerah yang harus dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota lain supaya terkonsentrasi masing-masing," tutur Kalla.

Dia bahkan mengungkapkan rencana pembentukan badan pengelola transportasi di Jabodetabek sebagai wadah koordinasi para kepala daerah. Ia berharap badan baru tersebut mampu mengintegrasikan moda transportasi untuk mengatasi kemacetan.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI, Benni Agus, berjanji merujuk RITJ dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 pada tahun ini.
Simak :
Terminal Pondok Cabe Diresmikan Sebagai Terminal Multi Layanan

Adapun Bima Arya menuturkan tidak ada kendala dalam menyesuaikan RTRW Kota Bogor dengan RITJ.

Bahkan, Bogor sudah melakukan revisi dan menunggu pengesahan dari pemerintah provinsi. Ade Yasin juga tidak keberatan dengan penyesuaian itu. “Kami rela mengubah RTRW untuk kepentingan yang lebih besar,” ujar Ade.

Di Depok, Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono mengatakan revisi Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) akan dilakukan tahun 2020. Hal ini untuk melakukan sikronisasi RTRW ikhwal pengelolaan transportasi Jabodetabek.

“Sinkronisasi, dapat saja dilakukan dengan kajian dan harus dipayungi oleh Peraturan Presiden” ujar Hardiono kepada Tempo Jumat 1 Februari 2019.

Revisi Perda RTRW kata Hardiono juga telah dijadwal terlebih dahulu pasca gugatan PT Karabha Digdaya dikabulkan Mahkamah Agung terkait ruang terbuka hijau Kota Depok. Jadi poin untuk integrasi tranportasi Jabotabek sekalian ikut dibahas dalam revisi Perda RTRW. “Tinggal masukan tertulis diberikan ke wali kota” ungkap dia.

Sebelumnya, Yasin mengatakan rencana pemerintah pusat mengintegrasi sistem transportasi Jabodetabek harus menekankan pada sinkronisasi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) antarwilayah.

“Supaya tidak berbenturan ketika ada jalur, misalnya MRT, ke sini (Bogor), ternyata RTRW tidak kompak dan sebagainya,” kata Ade saat ditemui di Pendopo Bupati Bogor, Selasa, 29 Januari 2019.
Simak pula :
BPTJ: Tahun 2019, Ada ERP di Perbatasan DKI Jakarta

Mnurut Ade, pendapatnya itu disampaikannya saat mengikuti rapat kordinasi mengenai Integrasi Sistem Transportasi antarmoda se-Jabodetabek yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin 28 Januari 2019.

Rapat tersebut dihadiri para menteri Kabinet Kerja, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta bupati dan wali kota se-Jabodetabek.

Ade mengatakan, pemerintah pusat bisa membantu persoalan Kabupaten Bogor, terutama soal infrastruktur. “Kemarin saya juga sampaikan soal kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bogor, salah satunya poros tengah-timur,” kata Ade.

ADE RIDWAN | VINDRY FLORENTIN | IRSYAN HASYIM