Pilihan Politik Ahok Setelah Bebas

Reporter

Tempo.co

Senin, 28 Januari 2019 10:54 WIB

Seorang wanita pendukung berfoto di karangan bunga menjelang bebasnya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, 24 Januari 2019. Karangan Bunga untuk menyambut bebasnya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mulai berdatangan sejak Rabu Malam hingga Kamis pagi ini. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - ADA dua hal yang menjadi bahan perbincangan setelah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bebas. Pertama adalah soal rencana pernikahan dia dengan Puput Nastiti Devi. Dan yang kedua adalah spekulasi seputar karir politik Ahok setelah ini.

Baca: Ray Rangkuti: Ahok Bisa Tambah Elektabilitas Jokowi

Untuk rencana yang pertama, Ahok rasanya tinggal menghitung hari saja. Namun, untuk kemana pilihan Ahok akan berlabuh dalam dunia politik masih belum gamblang. Beberapa hari sebelum Ahok bebas pada 24 Januari 2019, Teguh Samudera, pengacara Basuki, mengatakan sudah ada tawaran kepada kliennya untuk bergabung ke partai politik.

Salah satu yang kuat, kata Teguh, adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. “Sejak awal Pak Ahok memang dekat dengan Ibu Megawati” kata Teguh kepada Tempo pada Rabu, 23 Januari 2019.

Politikus PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, bahkan terang-terangan mengatakan BTP--begitu Ahok pernah minta disapa setelah keluar dari penjara--bakal bergabung dengan partainya. "Kalau masuk partai, dia memilih PDIP," kata Djarot saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.

Advertising
Advertising

Djarot mengatakan, Ahok sudah memiliki keinginan untuk masuk PDIP. Sebab, kata Djarot, Ahok menganggap partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu paling tegas dan setia pada Pancasila. Djarot pun menceritakan Ahok pernah bertanya apakah dirinya boleh bergabung bersama PDIP.

"Saya jawab boleh dong. Karena PDIP itu partai terbuka. Semua WNI boleh. Tidak memandang agama, suku asalkan syarat ideologi sama, UUD, Bhineka, NKRI harga mati," kata mantan Wakil Gubernur DKI ini.

Menurut Djarot, Basuki sebetulnya sudah lama memiliki keinginan masuk PDIP sejak memimpin Belitung Timur. Ahok, kata Djarot, pernah ditawari bergabung dengan PDIP oleh almarhum Taufik Kiemas, suami Megawati. Hal itu pun menjadi bukti bahwa kedekatan Ahok dengan PDIP sudah terjalin cukup lama.

Djarot menuturkan, Ahok enggan menjadi pengurus struktural PDIP. Bahkan, Basuki tak berkeinginan menjabat sebagai ketua. "Dia ngomong ke saya enggak mau jadi pengurus, jadi anggota biasa saja. Yang penting karena bisa bantu," kata dia.

Simak juga: Ahok ke Luar Negeri Pekan Depan, Urusan Apa?

Djarot mengatakan bahwa syarat bergabung dengan PDIP cukup mudah. Sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi PDIP, Djarot menyebutkan syaratnya hanya mengirimkan identitas diri dan menyatakan kesanggupan untuk setia pada Pancasila dan NKRI.

Baca kelanjutannya: Ahok bakal dukung Ma’ruf Amin

<!--more-->

Bukan hanya soal bergabung dengan partai, Basuki bahkan dikabarkan siap mendukung Jokowi - Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Penyanyi jazz Teuku Adifitrian alias Tompi yang bertemu BTP di Mako Brimob sepekan sebelum ia bebas mengatakan sempat bertanya soal dukungannya dalam Pilpres.

"Dia bahkan bilang siap naik panggung kampanye untuk Pak Ma'ruf Amin," kata Tompi kepada Tempo, Rabu malam lalu. "Dia mengatakan tak ada dendam kepada Ma'ruf Amin."

Dalam pertemuan sekitar satu setengah jam tersebut, Ahok mengaku berhutang budi kepada Ma'ruf, yang juga mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Ahok juga bersyukur bisa belajar menaklukkan diri sendiri selama menjalani hukuman sekitar 2 tahun. "Jadi sudah benar saya disekolahkan di sini," ucap Tompi menirukan Ahok.

Ma’ruf Amin merupakan salah satu saksi ahli yang memberatkan Basuki dalam sidang penistaan agama pada 2017 lalu. Bahkan, Ma’ruf Amin yang merupakan ketua MUI ini menerbitkan fatwa yang menyatakan bahwa pernyataan Ahok tentang Surat Al-Maidah adalah penistaan agama. Fatwa ini yang menjadi pegangan beberapa kelompok mendesak Basuki diseret ke meja hijau.

Simak kelanjutannya: Apakah Ahok bisa mengerek suara?

<!--more-->

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bisa menambah efek elektoral terhadap Calon Presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi.

Baca: Setelah Bebas, Ahok Bakal Bisnis Minyak dan Jadi Host Talk Show

"Memang isu penodaan atau penistaan agama akan dipakai kembali menyerang Jokowi," kata Ray Rangkuti pada Jumat, 25 Januari 2019. "Tetapi dalam perkembangannya penggiringan isu semacam ini hanya ramai di kalangan pemilih salah satu calon presiden, jadi tak akan mempan."

Sementara untuk pemilih mengambang, kata Rangkuti, isu Ahok penista agama tak memiliki pengaruh besar. "Malah bisa jadi faktor menambah suara sebab makin banyak yang tersadar bahwa isu sara dan identitas itu lebih banyak bermotif politik," ujar dia.

Secara pilihan partai, Rangkuti menilai hanya PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pas untuk Ahok. Baik secara karir maupun secara ide-ide politik,

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, Ahok tak akan pernah pensiun dari politik praktis pasca peristiwa yang menderanya. Kendati demikian, dia memprediksi Ahok tidak akan tergesa-gesa kembali ke dunia politik.

"Sepertinya BTP berdiam dulu sejenak, tak mau ikut ikutan, menjadi bagian dan beban pada Pilpres 2019. Pasca pilpres 2019, BTP mungkin probalitasnya bergabung menjadi kader PDIP lebih besar dan kembali ke gelanggang politik praktis," kata Pangi mengomentari soal Ahok saat dihubungi Tempo, Jumat, 25 Januari 2019.

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

6 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

7 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

8 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

19 jam lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

20 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

22 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

22 jam lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

23 jam lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya