TEMPO.CO, Jakarta - Proses pengisian kursi Wagub DKI Jakarta yang kosong sepeninggal Sandiaga Uno maju cawapres memasuki babak baru. Sayangnya, babak baru ini bukan maju tapi malah mundur meski kursi telah kosong sejak Agustus lalu.

Baca:
PDIP Minta Anies Jadi Mediator PKS dan Gerindra Soal Wagub DKI Baru

Proses pengisian kursi itu diperkirakan semakin rumit setelah Ketua Fraksi Golkar, Ashraf Ali, dan Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPRD DKI, Veri Yonnevil, urun suara menilai dua calon yang diajukan PKS. Keduanya mempertanyakan penguasaan masalah oleh kedua calon yang dianggap 'bukan orang Jakarta'.

"Dua orang ini memahami nggak permasalahan di Jakarta? Karena Bang Asraf bilang, 'Saya saja nggak kenal dengan dua orang ini'," kata Veri, Rabu 19 Desember 2018. Dia menambahkan, "Ini Golkar yang partai lama bicara begitu, apalagi Hanura yang baru."

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD M. Taufik, dan Ketua Fraksi PKS DPRD Abdurrahman Suhaimi dalam diskusi Tarik Ulur Pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

Diminta konfirmasinya, Ashraf Ali membantah disebut fraksi Golkar menolak kedua calon yang telah ditawarkan PKS: Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Namun dia membenarkan penekana bahwa fraksinya tidak mengenal dua calon itu.

Simak juga:
Disebut Minta Erwin Aksa Jadi Wagub DKI, Anies: Gosip

"Tidak ada penolakan-penolakan, yang ada fraksi Golkar tidak mengenal," kata Ashraf saat dihubungi, Jumat 21 Desember 2018.

Ashraf menegaskan, Golkar tak memiliki kapasitas untuk menolak calon Wagub DKI usulan PKS. Pemilihan wagub baru pendamping Anies Baswedan, menggantikan Sandiaga, adalah hak dua partai pendukung yakni Gerindra dan PKS.

<!--more-->

Namun dia berharap calon Wagub DKI perlu memiliki pengalaman ihwal birokrasi pemerintahan dan kemasyarakatan. Selain juga diharuskannya mengenal atau memahami persoalan Ibu Kota.

Baca:
Uji Kelayakan Cawagub DKI, Taufik Gerindra: Tes Pengetahuan Soal Jakarta

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, juga Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, membantah partainya berada di balik penolakan atau penilaian itu. Taufik pernah terang terangan mengungkap hasratnya untuk menjadi Wagub DKI yang baru, menepis kesepakatan internal PKS dan Gerindra.

"Masak partai lain bisa digerakkan oleh kami," katanya sambil menambahkan penolakan calon wagub dari PKS merupakan hak masing-masing fraksi di DPRD DKI yang tak bisa ditawar. "Partai punya kebijakan sendiri-sendiri yang sangat strategis, nggak mungkin bisa dilobi," katanya lagi.

Perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta menyambangi kantor DPD Gerindra DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 5 November 2018. Kedua partai bakal membahas calon wakil gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Lani Diana

Taufik berdalih perannya hanya di proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper) dari para calon yang diajukan PKS. Bagian ini sejak mekanisme itu disepakati 5 November lalu pun belum juga terealisasi.

Baca juga:
Tarik Ulur 3 Bulan Menuju Kesepakatan Calon Wagub DKI

"Tugas kami mencalonkan dua calon dari PKS, dari hasil fit and proper test, udah," kata Taufik.

Menjawab perkembangan terbaru ini, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan sedang memperkenalkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu di DPRD DKI. Dia malah menyebut sebenarnya masih dalam proses penentuan nama calon namun kedua proses dijalankan paralel.

<!--more-->

Menurut dia, perkenalan itu merupakan lobi pendekatan yang lumrah. Agung misalnya, disebutkannya sudah mulai memperkenalkan diri ke publik dengan mengundang awak media pada Rabu, 19 Desember 2018. "Itu inisiatif masing-masing," ucap dia.

Baca
Anies Baswedan Pastikan Tak Intervensi Penentuan Wagub DKI

Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengeluh karena tak kunjung muncul calon wakil gubernur dari partai-partai pengusung. Bahkan Anies mengakui dirinya kewalahan menangani begitu banyak agenda dan pekerjaan sehari-hari yang harus ia tangani sendiri.

Dia mengatakan semua agenda tersebut harus dihadirinya karena dia belum memiliki wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno, yang mengundurkan diri pada Agustus lalu. "Karena enggak punya wakil, jadi harus jalan sendiri," kata Anies, Rabu 19 Desember 2018.

Agenda acara yang harus didatangi Anies pada hari itu memang padat. Pagi-pagi, ia harus memulai rapat koordinasi dengan kepolisian dan TNI di kantor Polda Metro Jaya mengenai penjagaan keamanan Ibu Kota selama Natal dan tahun baru. Dia terpaksa meninggalkan rapat karena harus menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara.

Menurut Anies, sudah biasa dia meninggalkan acara yang baru saja dimulai karena mengejar agenda yang waktunya sering berimpitan. Ia memerintahkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah untuk menggantikannya dalam rapat tentang pengamanan Jakarta itu. Anies buru-buru masuk mobil, lalu meninggalkan Polda Metro untuk menemui Kalla.

Calon wakil presiden, Sandiaga Uno memeluk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah membacakan surat pengunduran diri sebagai wakil Gubernur di Balai Kota, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. Sandiaga membacakan surat pengunduran diri dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. TEMPO/Fakhri Hermansyah

Baca juga:
Kerepotan, Anies Baswedan Minta Wagub DKI Segera Ditentukan

Jauh sebelumnya, pada 20 September, Anies sudah mengeluhkan yang sama. Dia berharap sudah memiliki pendamping untuk berbagi mengisi seluruh agenda yang disodorkan kepadanya.

"Mudah-mudahan (penentuan nama calon Wakil Gubernur DKI) tidak terlalu lama. Kenapa? Sederhana sekali, acara banyak banget. Ini acara ketiga, pagi ini saya harus muter-muter dua acara," kata Anies saat itu.

Suhaimi mengaku menangkap kebutuhan itu. Pun dengan istilah yang menurutnya disampaikan Anies langsung tentang 'jomblo'. "Itu kan sebenarnya isyarat, kami juga memahami itu," kata Suhaimi, Jumat 21 Desember 2018.