Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Tak Akan Ditunda
Reporter
Muhammad Hendartyo
Editor
Dewi Rina Cahyani
Kamis, 22 November 2018 16:58 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan pemberlakuan paket kebijakan ekonomi XVI, terutama terkait daftar negatif investasi 2018 tetap sesuai jadwal. Paket kebijakan ekonomi tersebut akan berlaku efektif seminggu setelah diumumkan.
Baca: Pemerintah Siapkan Tiga Arah Kebijakan Ekonomi di 2019
Hari ini, Kamis, 22 November 2018, Airlangga baru saja mengikuti pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, di Kantor Kemenko Perekonomian. Pertemuan itu membahas sosialisasi lebih lanjut terkait paket kebijakan ekonomi XVI, utamanya berkaitan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018 yang diluncurkan pemerintah pekan lalu.
Sehari sebelumnya, Kadin Indonesia meminta pemerintah menunda pelaksanaan paket tersebut yang mencakup perluasan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday), peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis sumber daya alam (DHE SDA) dan relaksasi daftar negatif investasi.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menyatakan pemerintah melakukan langkah-langkah karena memang situasi perekonomian nasional saat ini membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan, terutama kenaikan defisit neraca transaksi berjalan.
"Kami menilai ada poin-poin yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya berkaitan dengan DNI 2018," ujar Rosan dalam rapat Kadin, Rabu, 21 November 2018.
<!--more-->
Kebijakan investasi ini, ujar Rosan, berkaitan erat dengan dunia usaha dan Kadin sebagai lembaga yang mewadahi para pengusaha. Dengan demikian, objektivitas kebijakan ini akan turut dipengaruhi oleh masukan-masukan dari dunia usaha.
Kadin akan mengumpulkan 124 asosiasi pengusaha hari ini untuk membahas poin-poin usulan dunia usaha. Oleh karena itu, Kadin meminta pemerintah menunda penerapan aturan daftar negatif investasi sehingga ada dialog dan masukan yang mewakili kepentingan pelaku usaha.
Pekan lalu, pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Salah satunya adalah pelepasan sejumlah bidang usaha dari daftar negatif investasi.
Baca: Sri Mulyani Tanggapi Permintaan Kadin Soal Paket Kebijakan Ekonomi
Pada Senin, 19 November 2018, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklarifikasi kepemilikan saham asing atau investasi asing hanya boleh 100 persen di 25 bidang usaha. Sebelumnya disebutkan bahwa ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi atau terbuka sepenuhnya untuk investasi asing.
Darmin beralasan hal itu dilakukan karena dalam empat tahun terkahir, investasi di bidang tersebut masih minim. "Sewaktu kami survei dan teliti, investasi yang masuk kebanyakan nol. Itu mengapa kemudian kami bikin 100 persen," kata Darmin.
Kebijakan pemerintah yang melonggarkan investasi asing, dikritik oleh calon presiden Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, paket kebijakan ini dianggap memberi peluang kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai sektor industri di dalam negeri.
Prabowo menilai paket kebijakan ekonomi tak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, terutana Pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun ayat 2 pasal itu mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
"Indikator-indikator saat ini menunjukan bahwa negara kita sedang memprihatinkan. Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing," kata Prabowo saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumahnya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa, 20 November 2018.
Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Banyak dari sumber daya alam itu, kata dia, bisa dikelola sendiri. Dia menilai paket kebijakan ekonomi jilid 16 justru akan kian merugikan masyarakat.
Baca juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Evaluasi Insentif Pajak Karena...
Prabowo menjelaskan, paket kebijakan itu akan membuat usaha kecil masyarakat bersaing dengan pengusaha asing yang memiliki modal besar. Prabowo pun menyinggung sistem kapitalisme yang disebutnya tidak memberikan ruang dan peluang kepada rakyat kecil untuk sukses mengembangkan usahanya.
"Jadi artinya rakyat kita, anak-anak kita, anak-anak emak-emak enggak boleh jadi kaya, enggak boleh jadi makmur," ujar Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Prabowo pun mengkaitkan paket kebijakan ekonomi pemerintah itu dengan kondisi Indonesia sebagai pasar bagi negara lain. Menurut dia, pasar adalah pusat perputaran ekonomi rakyat dan sumber kekayaan sebuah negara. Dia pun menyinggung bagaimana pemerintah Eropa dan Amerika Serikat memproteksi pasar di negara masing-masing.
<!--more-->
"Negara-negara di Eropa telah memproteksi pasar dan sumber-sumber ekonomi lainnya hanya untuk kalangan masyarakat ekonomi Eropa saja," kata Prabowo.
Sedangkan Amerika Serikat, Prabowo menambahkan, juga memproteksi pasar dengan mengenakan pajak bea masuk tinggi untuk produk luar negeri. Pemerintah AS, ujarnya, memberi peluang ekonomi untuk rakyatnya.
"Tapi pemerintah kita justru membuka seluas-luasnya kepada asing, Semua boleh masuk bahkan pekerja kasar juga boleh masuk, ini luar biasa," ujarnya.
Namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman membatah pernyataan Prabowo. Dia mengatakan diterbitkan paket itu bukan berarti pemerintah menyerah pada asing.
Luhut meminta Prabowo tidak asal dalam melontarkan komentar. "Makanya baca dulu baik-baik baru berkomentar. Jadi kalau sudah kita baca baik-baik, (baru) komentarin," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 November 2018.
Menurut Luhut, alasan pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi itu semata-mata demi kebaikan rakyat. Pemerintah, kata dia, pasti tidak ingin melihat warganya susah.
"Memangnya hanya kamu saja yang sayang sama negeri ini? Kami juga sayang kok sama negeri ini," ucapnya.
HENDARTYO HANGGI I AHMAD FAIZ I BISNIS I ANTARA
