TEMPO.CO, Jakarta - GERAH dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan uneg-unegnya lewat cuitan soal Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 di Twitter. “Sebenarnya saya tak harus menanggapi pernyataan Sekjen Gerindra. Namun, karena nadanya tak baik dan terus digoreng terpaksa saya merespon,” kata SBY lewat akun Twitter resmi, Kamis, 15 November 2018.

Baca: Curhat Lengkap SBY Setelah Diserang Sekjen Gerindra

SBY melemparkan delapan kali cuitan yang berisi uneg-unegnya seputar Pilpres 2019. Inti keseluruhan cuitan tersebut adalah SBY mengatakan tidak pernah memaksa ketua umum partai pengusungnya dalam Pilpres 2014 untuk mengkampanyekan dia. Menurut SBY, seorang capres bakal terpilih jika memiliki visi yang kuat.

Curhat SBY di Twitter ini berawal dari pernyataan Muzani yang menuding Demokrat dan SBY tidak menepati janji. Sebelumnya Muzani mengatakan SBY pernah berjanji mengkampanyekan Prabowo - Sandiaga Uno. "Walaupun sampai sekarang belum terjadi," ujar Muzani di kompleks DPR, Selasa 13 November 2018.

Simak: Gerindra: SBY - AHY Belum Tepati Janji Kampanye Bareng Prabowo

Saling balas pernyataan antara Muzani dengan SBY ini semakin menguatkan spekulasi adanya perpecahan di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jika ditarik mundur ke belakang akar dari keriuhan di internal pasangan nomor urut 02 ini adalah pernyataan SBY ketika memberikan pembekalan kepada calon anggota legislatif Demokrat pada Sabtu, 10 November 2018.

Dalam sambutannya, SBY mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra bakal diuntungkan dalam Pilpres 2019. Alasannya kedua partai ini memiliki kader yang maju dalam kompetisi tersebut. Sehingga, akan memberikan efek ekor jas atau coattail effect kepada kedua partai tersebut.

"Survei membuktikan saat ini bahwa partai politik yang punya capres sangat diuntungkan,” kata SBY. “Contohnya PDIP dengan Pak Jokowi sebagai capres kader partai itu dan Gerindra dengan Pak Prabowo sebagai capres kader Gerindra.”

Bagaimana lembaga survei melihat ekor jas? baca kelanjutannya.

<!--more-->

Sejumlah lembaga survei memang menunjukkan kecenderungan efek ekor jas ini. Sigi Alvara Research Center, misalnya, menunjukkan tingkat elektabilitas PDI Perjuangan melonjak dari 24,9 persen pada Juli 2018 menjadi 29,9 persen per Oktober 2018. Begitu pula Gerindra, yang tingkat keterpilihannya naik dari 15,6 persen menjadi 18,4 persen pada periode yang sama. Tren elektabilitas partai lain cenderung menurun kalau tidak landai.

Sebagaimana Alvara, hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan tren elektabilitas PDI Perjuangan dan Gerindra naik dari Januari sampai September 2018. Tingkat keterpilihan partai banteng terkerek dari 22,2 persen menjadi 24,8 persen, sedangkan Gerindra dari 11,4 persen menjadi 13,1 persen.

Naiknya hasil sigi beberapa lembaga survei ini membuat partai penyokong cemburu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat terang-terangan mengatakan partainya saat ini akan fokus untuk Pemilihan Legislatif.

Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengatakan setuju dengan curhatan SBY soal efek ekor jas yang hanya menguntungkan Gerindra. "Coattail effect atau efek ekor jas terbesar ya ke Gerindra. Kami merasakan hal yang sama dengan Partai Demokrat," kata Suhud kepada Tempo pada Jumat, 16 November 2018. Ia mengatakan PKS harus bekerja keras untuk mendapatkan suara.

Baca:PKS Setuju Curhat SBY Soal Efek Ekor Jas hanya Untungkan Gerindra

Suhud menuturkan partai-partai yang tidak memiliki capres akan memecah pikiran mereka untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang digelar bersamaan. Itu artinya, partai harus bekerja di dua level. Suhud mengakui sistem ini bisa menguras energi partai.

Untuk mengatasi perselisihan di internal, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya mewakafkan Sandiaga Uno untuk partai koalisi pengusung Prabowo Subianto - Sandiaga di Pilpres 2019.

Simak: Gerindra Wakafkan Sandiaga untuk Partai Koalisi Prabowo

Muzani mengatakan Gerindra juga berkepentingan agar partai koalisi juga menikmati efek ekor jas atau coattail effect dari Prabowo - Sandiaga demi kepentingan pemilihan legislatif. Dia mengakui pemenangan pileg partai koalisi penting untuk menyokong pemerintahan nantinya. "Ketika takdir Pak Prabowo jadi presiden, mereka-merekalah yang mengamankan posisi kebijakan Pak Prabowo di parlemen," kata Muzani.

Perdebatan soal efek ekor jas bukan hanya menghantui kubu Prabowo - Sandiaga, partai pengusung Jokowi - Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 juga mengalami persoalan serupa.

Bagaimana perebutan ekor jas di kubu Jokowi - Ma'ruf? Baca terusannya.

<!--more-->

Berdasarkan laporan Majalah Tempo edisi 16 November 2018, sebagian partai pengusung Jokowi - Ma’ruf belum gencar mengusung pasangan ini karena merasa tidak akan menikmati ekor jas.

Lembaga sigi Alvara memperkirakan hanya ada dua partai pendukung Jokowi selain PDIP yang lolos ke parlemen, yaitu Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Karena itulah tiga petinggi partai pendukung Jokowi lainnya mengatakan memilih berfokus pada pemilihan anggota legislatif supaya bisa melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara nasional.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Willy Aditya membenarkan kabar bahwa partainya tak menerima efek “ekor jas” seperti PDIP. Tapi dia mengatakan partainya tetap berkampanye memenangkan Jokowi - Ma’ruf. “Kami mengupayakan berbagai cara, seperti mengerahkan kepala daerah, agar Jokowi bisa menang,” ujarnya. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni juga mengklaim tak berhenti berkampanye untuk Jokowi. “Kami tetap berharap ada coattail effect,” katanya.

Tiga petinggi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf mengatakan mandeknya kampanye untuk Jokowi juga disebabkan oleh pasokan logistik yang seret. Bukan hanya duit, alat peraga pun belum dibagikan. Ketua tim kampanye Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim, menyebutkan belum mendapat bantuan dari tim pusat. “Kami lebih banyak bekerja sama dengan sukarelawan,” ujarnya.

Ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui hal serupa. Bekas Bupati Purwakarta ini mengatakan bantuan yang diterima baru dari pengurus pusat partai beringin. Ketua Golkar Jawa Barat itu menyebutkan dana yang dikirim partainya masih cukup untuk mendanai kampanye. “Bensinnya masih ada. Nanti, kalau habis, diisi lagi,” ucapnya.

Seorang politikus dari partai besar yang membantu memenangkan Jokowi menyebutkan berbagai tim bayangan yang membantu Jokowi pun masih ngos-ngosan mengumpulkan biaya kampanye. Menurut politikus itu, hingga akhir tahun ini baru 30 persen dana kampanye dicairkan. Mulai Januari hingga pemungutan suara 17 April 2019, tim kampanye nasional baru akan jorjoran mendistribusikan logistik.

Selengkapnya baca Majalah Tempo edisi terbaru di sini.

Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma’ruf, Moeldoko, mengatakan belum semua daerah mendapat amunisi untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Menurut dia, tim pusat tak mau royal membagikan logistik pada masa awal kampanye. “Ibarat perang, peluru jangan diboroskan di awal,” ujarnya.