UMP DKI 2019, Ini Jurus Anies Baswedan Cegah Gejolak Buruh
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Dwi Arjanto
Jumat, 26 Oktober 2018 20:47 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Tahun menjelang berganti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 pada 1 November 2018.
“Pak Gubernur yang umumkan langsung UMP,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis 25 Oktober 2018.
Pengumuman ini sangat dinanti kalangan buruh. Apakah tahun depan meningkat lumayan tinggi atau hanya secuil.
Baca : Dewan Pengupahan Usulkan 3 Besaran UMP 2019 ke Anies, Nilainya?
Andri menjelaskan pihaknya telah menyiapkan tiga strategi menghadapi kesenjangan atau gap upah yang diminta buruh dengan UMP DKI Jakarta 2019.
Menurut Andri, dengan tiga strategi itu, buruh dapat tetap sejahtera meskipun UMP yang nanti ditetapkan di bawah tuntutan mereka. Sekaligus mencegah gejolak ketidakpuasan sehingga memicu demonstrasi besar.
“Pertama, menggratiskan pekerja yang memiliki kartu pekerja (KP) untuk naik bus Transjakarta. Kami sudah hitung 22 hari kerja,” kata Andri.
Strategi kedua, Andri mengatakan dengan melakukan subsidi pangan terhadap pekerja yang memiliki KP. Besaran subsidi tersebut mencapai Rp196 ribu per bulan.
Dengan subsidi itu, masyarakat bisa membeli daging yang harganya Rp 93-100 ribu per kilo menjadi hanya Rp 30 ribu, lalu telur sekilo dari yang harganya Rp 22 ribu per kilo menjadi Rp 10 ribu, dan beras premium seharga Rp 63 ribu per lima kilo menjadi Rp 35 ribu. “Gula, minyak, dan susu juga dapat subsidi. Semua barang itu bisa dibeli di Pasar Jaya,” kata Andri.
Strategi ketiga, Andri menjelaskan seluruh anak-anak buruh yang memiliki KP akan diikutkan dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Besarannya untuk SD Rp 250 ribu, SMP Rp 300 ribu, SMA Rp 420 ribu, dan SMK Rp 450 ribu.
Simak : Tolak Buruh, DKI Ikuti Pusat Cuma Menaikkan UMP 2019 8,03 Persen
Sebelumnya, Dewan pengupahan DKI memutuskan tiga usul besaran upah minimum provinsi disingkat UMP 2019. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan sidang anggota dewan pengupahan tak menemukan satu nilai UMP 2019 yang disepakati bersama.
"Sidang menyepakati tiga besaran angka kenaikan UMP 2019 kepada Gubernur," kata Sarman dalam keterangan tertulisnya, Rabu malam, 24 Oktober 2018.
Saat ini, unsur buruh mengajukan kenaikan UMP 2019 menjadi Rp 4.373.820,02. Untuk unsur pemerintah masih mengacu pada PP Nomor 78 tahun 2015 sebesar 8,03 persen, sehingga berkisar di anga Rp 3.940.973,06. Sedangkan di unsur pengusaha meminta kenaikan 4,5 persen hingga 5 persen saja atau menjadi Rp 3.830.436.
Andri mengatakan pihaknya saat ini sedang merumuskan formula yang pas untuk menentukan UMP 2019.
Jurus kurang lebih sama pernah dilakukan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat penetapan UMP 2018 akhir tahun lalu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) sebesar Rp 3.648.035 per bulan. Besaran upah ini dianggap lebih mengikuti perhitungan kelompok pengusaha. Namun, Gubernur DKi Anies Baswedang berjanji menggelontorkan subsidi pangan untuk para buruh senilai Rp 685 miliar pada 2018.
“Kami akan turunkan biaya hidupnya (buruh) dengan cara (memberikan) bantuan subsidi,” tutur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu, 1 November 2017.
Baca juga : HMI Batal Demonstrasi di Kantor GP Ansor Soal Pembakaran Bendera
Pembahasan kenaikan UMP 2018 ini sempat alot karena pengusaha dan buruh memiliki pola perhitungan berbeda. Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha mengajukan upah minimum sebesar Rp 3.648.035. Nilai itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah memperhitungkan inflasi 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen.
Adapun Dewan Pengupahan dari unsur buruh mengajukan UMP 2018 sebesar Rp 3.917.398. Angka itu didapatkan dari mempertimbangkan kenaikan kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.
Anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh, Jayadi, menyatakan kecewa terhadap besaran UMP yang ditetapkan pemerintah Jakarta. Apalagi besaran UMP itu dinilainya tidak memperhatikan komponen kenaikan KHL. Menurut Jayadi, biaya sewa kontrakan, transportasi, hingga listrik per bulan meningkat. “Ternyata gubernur baru tak bisa lepas dari PP Nomor 78 Tahun 2015 dalam menentukan kenaikan UMP,” tuturnya, awal November 2017.
Tak ayal setelah diumumkan 1 November 2017, massa buruh berdemontrasi ke Balai Kota, Jakarta Pusat. Mereka menuntut UMP dibatalkan dan direvisi. Tapi Anies-Sandi tak bergeming.
Anies menjelaskan, meski kenaikan UMP tidak sesuai dengan keinginan buruh, pemerintah akan berupaya mengurangi biaya pengeluaran buruh. Selain subsidi pangan tersebut, pemerintah berencana memberikan kartu bebas biaya naik bus Transjakarta bagi buruh.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kala itu mengatakan dirinya sedih dan terenyuh atas sikap sejumlah koalisi buruh yang kecewa atas penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI 2018. Serikat buruh menganggap besaran UMP Jakarta 2018 Rp 3,648 juta per bulan terlalu rendah.
Buruh menganggap Sandi ataupun Anies Baswedan selaku gubernur mengingkari kontrak politik dengan buruh saat kampanye lalu.
“Saya sudah berusaha mengambil jalan tengah,” kata Sandiaga, 3 November 2017.
Simak juga : Insiden Pembakaran Bendera di Garut, Ini Kritik Jimly Asshiddiqie
Menurut Sandi, survei kebutuhan hidup layak (KHL) itu Rp 3,1 juta dan sudah disepakati oleh dewan pengupahan. Buruh berkeras pada angka Rp 3,6 juta.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kecewa dengan nilai upah minimum provinsi atau UMP DKI 2018 yang telah ditetapkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Untuk itu, mereka berencana unjuk rasa lagi.
"Merencanakan aksi 10 November 2017 dengan tuntutan cabut mandat Anies-Sandi," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono dalam undangan yang diterima Tempo melalui pesan WhatsApp. Ribuan buruh pun turun ke jalan. Bagaimana tahun ini untuk UMP 2019?
M JULNIS FIRMANSYAH | CHITRA PARAMAESTI | FRISKI RIANA
