Warga Filipina Dukung Perang Narkoba, Tolak Praktek Pembunuhan
Selasa, 16 Oktober 2018 11:57 WIB
TEMPO.CO, Manila - Perang narkoba, yang menjadi program Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menimbulkan dilema bagi para pendukungnya sendiri.
Baca:
Ini dialami Bitoy Paras, bukan nama sebenarnya, yang merupakan seorang pengguna narkoba dan sedang menjalani hukuman di penjara di ibu kota Manila.
Paras merasa bersemangat saat bercerita mengenai dukungannya kepada program perang melawan narkoba, yang menjadi janji kampanye Duterte. Namun, dia mengaku berkeberatan dengan jatuhnya korban jiwa dari kalangan masyarakat akibat perang narkoba ini.
“Duterte bicara keras, mengatakan dia akan menyingkirkan para pecandu. Saya bahagia dia melakukan itu sekarang,” kata Paras seperti dilansir Channel News Asia pada Ahad, 14 Oktober 2018.
Baca:
“Tapi saya merasa tidak senang dengan pembunuhan-pembunuhan itu,” kata Paras, 22 tahun, yang tadinya berprofesi sebagai penarik becak.
Sikap mendua Paras ini mencerminkan sikap jutaan warga Filipina, yang menurut survei mendukung program antinarkoba tapi menolak berbagai pembunuhan para pemakai dan bandar, yang mendominasi program ini, oleh aparat.
Misalnya, Katherine Bautista, yang awalnya mendukung operasi antinarkoba namun belakangan mengecam cara kekerasan yang dilakukan polisi. Perubahan ini terjadi setelah anak tirinya John Jezreel David tewas dalam sebuah operasi antinarkoba polisi.
Baca:
Bautista berkukuh putra tirinya itu bukanlah seorang pemakai narkoba. “Tadinya saya mengatakan air mata keluarga-keluarga yang anggotanya terbunuh sebagai palsu. Tapi ketika itu terjadi pada diri kita, saya bisa merasakan sakit yang mereka alami,” kata Bautista.
Banyak orang menolak cara kekerasan dalam perang narkoba ini karena merasa khawatir dirinya atau anggota keluarganya bakal menjadi korban operasi polisi dan aparat lainnya hanya karena berada di tempat yang salah dan bukan karena terlibat dalam narkoba.
“Orang-orang merasa takut keluarga atau saudara mereka bakal berada dalam situasi yang membuat mereka menjadi target,” kata Randy David, seorang sosiolog dan penulis kolum di Manila.
Duterte menjanjikan program antinarkoba ini saat berkampanye. Dia juga terang-terangan meminta para pemakai dan bandar narkoba untuk berhenti jika tidak ingin tewas dalam operasi antinarkoba.
Baca:
Sejak Duterte terpilih pada Juni 2016 dan menggelar perang narkoba, polisi Filipina mengatakan 4.854 pengguna narkoba dan pengedar tewas dalam operasi. Polisi mengatakan para korban tewas karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Para aktivis HAM memperkirakan jumlahnya mencapai setidaknya tiga kali versi resmi.
Menurut survei terakhir oleh lembaga polling SWS, publik Filipina masih mendukung program ini dengan jumlah sekitar 78 persen. Jumlah ini tidak berubah dalam setahun terakhir. Namun jumlah yang jauh lebih tinggi yaitu 96 persen menyatakan mereka menolak cara pembunuhan atau extra-judicial killing dalam upaya memberantas narkoba.
Baru-baru ini, seperti dilansir Reuters, Filipina terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB bersama 47 negara lainnya untuk tiga tahun ke depan. Ini membuat pemerintah Filipina merasa senang.
“Kami merasa mendapat kehormatan besar karena ini membersihkan kami dari tuduhan tak berdasar dan berita bohong yang tidak ada tempat dalam diskusi HAM di dunia moderen,” kata Alan Peter Cayetano, Menlu Filipina.
Sebaliknya, terpilihnya kembali Filipina membuat anggota parlemen Garry Alejano menyebutnya sebagai ironi besar. “Sebuah negara yang memiliki banyak kasus pelanggaran HAM tidak punya tempat di Dewan,” kata Alejano dalam pernyataannya tertulis.
Saat ini, Duterte mendapat dua pengaduan di Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC, yang menudingnya terlibat melakukan kejahatan atas kemanusiaan terkait berbagai pembunuhan dalam perang narkoba. Penanganan kasus ini masih berlansung.
