Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Dimeriahkan Keragaman Busana Adat

Reporter

Tempo.co

Editor

Amirullah

Minggu, 23 September 2018 12:32 WIB

Dua calon presiden, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto menyapa hadirin dalam deklarasi kampanye damai di halaman tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. Dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tampil kompak mengenakan pakaian adat. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu dan Pilpres 2019 di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. Selain diisi dengan deklarasi dan karnaval, acara tersebut dimeriahkan dengan penggunaan baju adat oleh setiap peserta, termasuk pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca: Jokowi dan Prabowo Ikrarkan 3 Janji Kampanye Damai Pilpres 2019

Jokowi memakai pakaian adat Provinsi Bali, sedangkan Ma'ruf Amin tetap dengan gaya khasnya, yakni mengenakan setelan jas lengkap dengan peci hitam dan sarung. Adapun Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kompak mengenakan pakaian adat Jawa. Perbedaan keduanya adalah Prabowo mengenakan blangkon, sedangkan Sandi memilih kopiah hitam.

Dalam acara karnaval ini, hadir para petinggi partai politik pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tampak Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) yang mengenakan pakaian Gatot Kaca. Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengenakan pakaian adat Palembang.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memilih pakaian adat Palembang. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengenakan pakaian adat Melayu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan hadir dengan pakaian adat Betawi.

Advertising
Advertising

Acara deklarasi ini turut dihadiri belasan partai politik peserta Pemilu 2019. Mereka melakukan karnaval dengan menggelar arak-arakan dari Lapangan Silang Monas sampai kawasan Patung Kuda.

Baca: Jokowi Kenakan Pakaian Adat Bali, Prabowo Pakai Surjan Jawa

Keinginan melaksanakan kampanye damai selama proses pelaksanaan Pemilu 2019 dilakukan dengan pengucapan ikrar. Pembacaan ikrar dipimpin Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. Selain oleh pasangan capres-cawapres, pembacaan ikrar diikuti pimpinan partai politik peserta pemilu dan perwakilan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Ikrar tersebut berisi tiga poin. Satu, berjanji mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan), dan politik uang. Tiga, melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setelah membaca ikrar, para peserta pemilu bersama-sama melepas burung merpati dan menandatangani prasasti deklarasi kampanye damai.

“Tema yang diangkat dalam kegiatan kali ini adalah kampanye anti-sara dan hoax untuk menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat,” kata Arief. Menurut dia, kegiatan ini bertujuan meneguhkan komitmen peserta pemilu. Tujuannya, agar dalam proses kampanye Pemilu 2019 nanti, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, dan berjalan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca: Peserta Deklarasi Kampanye Damai Pilpres 2019 Berpakaian Adat

Arief mengingatkan, selama masa kampanye, peserta pemilu wajib menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Masa kampanye idealnya diisi dengan kegiatan memperkenalkan visi-misi, program, atau citra diri peserta pemilu. “Kegiatan kampanye juga merupakan upaya peserta pemilu untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih agar diharapkan meningkatkan angka partisipasi,” ujarnya.

Namun acara ini diwarnai dengan insiden walkout-nya Ketua Umum Partai Demokrat SBY. Dia protes dan memilih meninggalkan acara karena menganggap ada banyak aturan main yang dilanggar.

"Tadi teman-teman melihat Pak SBY hadir. Tapi, baru kira-kira lima menit tadi ikut defile itu, beliau turun dan walkout meninggalkan barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati awalnya," ucap Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Hinca menuturkan salah satu kesepakatan yang dilanggar adalah banyak yang membawa atribut partai. Padahal, kata dia, kesepakatannya adalah hanya sama-sama memakai pakaian adat dan atribut yang disediakan KPU.

Berdasarkan pantauan Tempo di lokasi, partai-partai yang membawa atribut berasal dari partai pendukung pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Selain itu, ada organisasi massa Pro Jokowi (Projo), yang bukan peserta Pemilu 2019, ikut hadir di lokasi dan membawa berbagai atribut dukungan.

Hinca berujar telah melayangkan surat protes kepada Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. "Itu protes kami," tuturnya.

ANDITA RAHMA | AHMAD FAIZ | FIKRI ARIGI | RYAN DWIKY ANGGRIAWAN

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya