TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan dan Bulog bersitegang dalam urusan impor beras. Bulog berkukuh bahwa impor beras tak perlu dilakukan. Sebaliknya, Kementerian Perdagangan menyebutkan impor beras tetap berjalan.
Kepala Bulog Budi Waseso tegas menolak impor beras.

BACA: Pejabat Kemendag Ungkap Permintaan Impor Beras Kepala Bulog

Berdasarkan hitung-hitungannya, hingga Juli 2019, stok beras aman sehingga tidak perlu impor. "Sampai tadi malam jam 23.00 hasil hitung-hitungan teman-teman dari BIN, Kepolisian, dan orang yang paham, hasil keputusannya sampai Juli 2019 kita tidak perlu impor beras," kata Budi Waseso saat menyampaikan sambutan pada peluncuran Politeknik Pembangunan Pertanian di Bogor, Jawa Barat, Selasa 18 September 2018.

Menurutnya, keterlibatan BIN karena sesuai dengan bidangnya menganalisis kemungkinan apabila stok beras betul-betul kurang dan apa dampaknya. "Itu kan harus dianalisis berdasarkan beberapa situasi," katanya. Dari hasil analisis tim tersebut menyatakan, produksi beras di Indonesia dalam prediksi cuaca kering, musim tanam yang kecil, bahkan hasil panen kecil bisa menghasilkan antar 11 sampai 12 juta ton.

Sementara kebutuhan nasional 2,4 juta ton per. Berarti, kata dia, ada kelebihan berdasarkan hitungan riil, sehingga tidak harus impor.

BACA: Gudang Bulog Penuh, Mendag: Itu Urusan Bulog

Budi membantah adanya polemik antara dirinya dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. "Sebenarnya bukan polekmik, saya cuma punya pertanyaan dan perlu jawaban. Kalau polemik untuk apa, saya bukan menteri, saya ini pelaksana di lapangan," katanya.

Menurut Budi Waseso, dirinya melihat sendiri bahwa kondisi beras sudah surplus, walau belum banyak. Budi mengaku heran ada yang tidak bangga ketika terjadi surplus pangan. Bahkan, kata dia, beras impor yang ada di Bulog itu tidak keluar sama sekali atau tidak terserap. Akibatnya mutunya bisa turun karena disimpan terlalu lama.

Budi prihatin melihat Indonesia sebagai negara agraris tetapi malah impor produk pertanian. "Demikian ironis. Saya termasuk orang yang anti impor pangan," katanya.
Budi mengatakan penandatangan perpanjangan impor yang dilakukannya itu merupakan perpanjangan dari izin impor yang diteken sebelum masa kepemimpinannya.

"Udah berkali-kali deh jangan diputer-puter. Itu perpanjangan dari barang yang mau masuk ini. Kalo enggak saya perpanjang, begitu barang ini masuk ngga bisa diapa-apain. Saya enggak pernah minta izin impor baru," ujar dia di gedung Bulog, Rabu, 19 September 2018.

<!--more-->

Menurut dia, surat izin impor yang diteken sebelum ia menjabat memang harus diperpanjang karena sudah kadaluwarsa. Isu perberasan terutama impor beras memanas, setelah Kemendag mengakui adanya penerbitan izin impor sebesar 1,8 juta ton dalam tiga tahap di tahun ini.

Persetujuan impor tahap pertama dan kedua keluar pada Februari dan Mei 2018, masing-masing sebesar 500.000 ton. Sementara sisanya dikeluarkan pada Juli yang masa berlakunya habis pada Agustus. Namun, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, untuk tahap ketiga akhirnya diperpanjang atas permintaan dari Bulog.

Bulog di bawah kepemimpinan Buwas telah dua kali meminta perpanjangan impor beras. Surat perpanjangan itu diajukan dua kali pada 13 Juli 2018 dan 23 Agustus 2019.

Baca: Dituduh Rizal Ramli Mainkan Impor Beras, Menteri Enggar Jawab Ini

Awalnya, izin importasi beras itu diberikan kepada Bulog dari 1 Mei 2018 sampai 31 Agustus 2018. Setelah permohonan izin diperpanjang, Kemendag memberikan waktu tambahan kepada Bulog hingga 31 Oktober 2018 untuk mengimpor. “Kami sudah buka izin impor yang waktu itu melalui permintaan rakor di Kemenko Perekonomian. Terserah Bulog mau manfaatkan izin itu atau tidak,” katanya, Selasa 18 September 2018.

Enggartiasto mengklaim, izin impor dikeluarkan setelah melalui rakor Kemenko Perekonomian sebanyak tiga kali. Masing-masing rakor dilakukan sebelum izin impor diterbitkan. Saat itu, selain dia, hadir pula Menteri Pertanian, Menko Perekonomian dan Bulog.

Berdasarkan datanya, stok cadangan beras pemerintah saat ini di Bulog sebanyak 2,2 juta ton. Dari jumlah tersebut sebanyak 820.000 ton berasal dari pengadaan dalam negeri dan sisanya dari realisasi impor.

Dalam beberapa kesempatan, Enggar juga menjelaskan, kebijakan itu dikeluarkan lantaran adanya perkiraan kekurangan pasokan beras untuk masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah antisipatif guna meredam gejolak harga beras yang ditakutkan berdampak pada laju inflasi nasional.

Baca juga: Darmin Nasution: Stok Beras sampai Musim Panen Februari 2019 Aman

Sebelumnya, berdasarkan informasi Kemendag yang diterima Antara, Budi Waseso menandatangani permintaan impor tanggal 18 Juli 2018, dengan nomor B 932/II/DU000/07/2018. Bulog meminta perpanjangan perizinan impor beras sebanyak 440 ribu ton. Perpanjangan izin impor tersebut diminta karena negara pengekspor; yaitu India dan Pakistan tengah menghadapi cuaca buruk sehingga mengganggu pengapalan beras.

<!--more-->

Hal tersebut juga dibenarkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan. Surat itu ditujukan ke Menteri Perdagangan dengan tembusan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri.

Terhadap permintaan impor beras ini, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan, saat ini terdapat kendala untuk menyusun kembali shipping document sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Atas dasar itu, lanjut Oke, Kemendag memberikan izin kepada Bulog.

"Kami tidak punya gudang untuk itu. Kan yang ditugaskan melakukan importasi kan Bulog. Bukan Kemendag. Kami sepenuhnya terserah kepada Bulog soal impor," kata Oke.

Terkait polemik impor beras Bulog ini, pada kesempatan berbeda Menko Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, impor beras dilakukan antara lain untuk menekan harga beras yang terus meningkat. Selain itu juga serapan gabah dalam negeri yang kurang maksimal. Menurut Darmin, hal itu disebabkan beberapa hal dari mulai kondisi cuaca hingga produksi petani yang kurang. Darmin menyatakan jika tidak impor beras, stok dalam negeri akan kurang.

KARTIKA ANGGRAENI | ANTARA | BISNIS.COM