TEMPO.CO, Phnom Penh – Pemerintah Kamboja akhirnya melepas tokoh oposisi Kem Sokha dari tahanan penjara setelah dia sempat menjalani penahanan sebelum persidangan selama sekitar satu tahun dengan tuduhan melakukan pengkhianatan.

Baca:

“Dia dibebaskan dengan jaminan dan di bawah pengawasan pengadilan,” kata Phay Siphan, juru bicara pemerintah, kepada Reuters pada Senin, 10 September 2018.

Putri Kem Sokha, Kem Monovithya, mengatakan ayahnya saat ini menjalani tahanan rumah dan dalam kondisi kesehatan memburuk sehingga membutuhkan penanganan medis.

“Dia mengalami kadar gula tinggi dan butuh segera menjalani operasi, yang telah tertunda lama, untuk mengobati bahu kirinya,” kata Monovithya.

Reuters melansir Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang telah memerintah selama sekitar 33 tahun, mendapat tekanan dunia internasional untuk segera membebaskan semua tahanan politik seperti Kem Sokha pasca kemenangan Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpinnya, pada pemilu Juli 2018.

Kem Sokha merupakan Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja, yang telah dibubarkan Mahkamah Agung atas permintaan pemerintahan Hun Sen. Dia ditangkap pada September 2018 dalam operasi pemerintah untuk membungkam kritik.

Baca: Hun Sen Sebut Oposisi Kamboja Gila--Bodoh karena Gugat Facebook

Sokha lalu ditahan di sebuah penjara terpencil di dekat perbatasan Vietnam sambil menunggu digelarnya proses pengadilan, yang waktunya belum ditetapkan.

<!--more-->

Pemilu Dipertanyakan

Para pengamat mengatakan diktator Hun Sen telah mengendurkan sikap kerasnya terhadap para pengkritik setelah memenangi pemilu pada Juli 2018. Partai Rakyat Kamboja memenangi 125 kursi atau semua kursi di parlemen. Ini otomatis memperpanjang masa jabatan Hun Sen untuk 5 tahun berikutnya.

Sebanyak 14 orang pengkritik pemerintah juga dibebaskan dari penjara sebulan lalu sebagai bagian dari langkah untuk menyenangkan kritikus asing terkait pelaksanaan pemilu, yang dinilai penuh rekayasa.

ASEAN Parliamentary for Human Rights mengatakan Kem Sokha dibebaskan dengan jaminan dan ini bagian dari upaya rezim Hun Sen untuk melegitimasi pemilu Juli 2018, yang tidak memiliki legitimasi itu.

“Pembebasan Kem Sokha, yang terjadi pasca PM Hun Sen meningkatkan kontrol atas parlemen dan negara lewat pemilu palsu menggambarkan pemerintahan yang berusaha melegitimasi hasil yang tidak memiliki legitimasi,” kata Charles Santiago, ketua Asean Parleamentarians for Human Rights.

Baca:

Santiago menyambut pembebasan Kem Sokha ini meskipun berlanjut dengan status tahanan rumah. “Namun ini masih jauh dari yang dibutuhkan karena hanya ada satu partai politik di parlemen, dan tidak ada oposisi, dan hingga pemilu yang bebas dan adil digelar maka komunitas internasional harus terus melihat pemerintahan ini sebagai apa adanya yaitu pemerintahan diktator,” kata dia.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, memberikan hak suaranya pada Pemilu Kamboja 2018, Minggu, 29 Juli 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

<!--more-->

Tekanan Internasional

Sedangkan pimpinan CNRP lainnya yaitu Sam Rainsy mengatakan dalam wawancara dengan Radio Free Asia bahwa rezim Hun Sen harus segera membebaskan Kem Sokha.

“Saya tahun Hun Sen sekarang berada di bawah tekanan besar dari komunitas internasional untuk melepas Kem Sokha segera. Saya yakin Hun Sen tidak dapat mengelak dari tekanan itu,” kata Rainsy.

Saat ini, 118 anggota Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP masih menjalani larangan berpolitik hingga lima tahun pasca pembubaran partai itu oleh MA Kamboja.

Ratusan pendukung dan media berkumpul di depan rumah Kem Sokha di Phnom Penh pada Senin, 10 September 2018. Pintu gerbang masih ditutup dan pengacaranya mengatakan Sokha belum bisa bertemu dengan para pendukungnya.

Bekas Presiden CNRP, Eng Chai Eang, menulis di akun Facebook miliknya bahwa Kem Sokha telah dilepas dari penjara dan telah tiba di rumahnya.

Baca: Oposisi Kamboja Sam Rainsy Minta Dukungan Jepang

Keputusan pembebasan Kem Sokha dari tahanan penjara menjadi tahanan rumah ini cukup mengejutkan karena, seperti dilansir media SCMP, Pengadilan Phnom Penh sempat memperpanjang masa tahanannya selama enam bulan pada Kamis, 30 Agustus 2018. Dia terancam hukuman penjara hingga 30 tahun jika terbukti bersalah di pengadilan Kamboja.

Media Phnom Penh Post sempat melaporkan bahwa PM Hun Sen mengatakan Kem Sokha tidak bakal dibebaskan karena belum divonis bersalah atas sebuah kejahatan sehingga tidak bisa mendapat pengampunan.

“Dia belum divonis bersalah atas sebuah kejahatan sehingga tidak bisa diberi pengampunan,” kata Hun Sen pada 30 Agustus 2018.

<!--more-->

Musuh Politik

Hun Sen juga tetap bersikap keras terhadap musuh politiknya yang lain yaitu analis politik Kim Sok, yang baru saja dibebaskan dalam kasus pencemaran nama baik atas dirinya. Sok dikenai denda US$200 ribu atau sekitar Rp3 miliar jika tidak akan kembali ke penjara.

“Jika tidak punya uang, Anda kembali ke penjara karena kita ada prosedur. Anda berutang uang dan Anda harus membayar utang itu,” kata Hun Sen.

Hun Sen juga memerintahkan semua radio dan televisi di Kamboja untuk terus memutar pernyataan permintaan maaf dari sejumlah aktivis yang baru saja dibebaskan seperti Tep Vanny, Um Sam An dan Meach Sovannara terkait kasus pencemaran nama baik atas dirinya.