TEMPO.CO, Jakarta - Kesabaran warga Bukit Duri menanti realisasi Kampung Susun yang dijanjikan Gubernur DKI Anies Baswedan mulai menipis. Kekecewaan mereka diungkapkan oleh Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, yang menyatakan program Community Action Plan (CAP )Kampung Duri tak sesuai dengan harapan warga.

Baca: Penanganan Bukit Duri, Anies: Saya Juga Kecewa Aparat Ga Bener

Penataan kampung kumuh di Ibu Kota merupakan salah satu program janji kampanye Anies dalam pemilihan gubernur lalu.

"Ternyata isinya kebanyakan hanya beautification (polesan), tidak ada substansi untuk mempersiapkan pembangunan kampung susun itu," kata Sandyawan, tiga hari lalu.

Kekecewaan itu terlontar setelah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta berencana mencoret dana pembangunan shelter Bukit Duri sebesar Rp 5,9 miliar di APBD 2018. Dalam rapat Badan Anggaran dengan DPRD DKI Jakarta, Dinas Perumahan mengusulkan untuk mematikan anggaran tersebut dalam APBD Perubahan 2018 lantaran kesulitan mencari lahan.

Menurut Sandyawan, yang juga salah satu warga pemenang gugatan class action Bukit Duri, warga yang tergusur menginginkan kejelasan ihwal pelaksanaan pembangunan kampung susun sebagai ganti hunian mereka yang digusur pada era Ahok. Namun, dalam perencanaannya, program CAP Bukit Duri kurang melibatkan korban penggusuran.

Warga Bukit Duri, kata Sandyawan, juga kecewa lantaran tak jelasnya respons pemerintah DKI Jakarta atas usul mereka. Warga mengusulkan sebidang lahan dekat gedung Wisma Ciliwung untuk pembangunan kampung susun permanen.

Menurut Sandyawan, 27 pemilik lahan seluas 1,6 hektare di Wisma Ciliwung telah setuju menjual seharga nilai jual obyek pajak (NJOP). Warga Bukit Duri pun telah mempertemukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI dengan pemilik lahan.

"Usulan kami begitu. Tapi saya tidak tahu bagaimana, selalu susah," kata Sandyawan.

Sandyawan menjelaskan, lahan Wisma Ciliwung itu mereka usulkan untuk menjadi lokasi pembangunan kampung susun bukan sekadar shelter atau penampungan sementara.

Untuk shelter, mereka telah mengusulkan beberapa lokasi. Salah satunya bekas kantor pajak milik Kementerian Keuangan. "Rupanya data yang masuk di Dinas Perumahan enggak karu-karuan," kata Sandyawan.

Program CAP yang dicanangkan Anies, ujar dia, tidak menganggap keberadaan warga korban penggusuran di Bukit Duri. Belum ada pendataan warga yang dilakukan untuk kepentingan pembangunan kampung.

"Padahal Pak Gubernur Anies Baswedan mengatakan semua warga itu mesti dipulihkan, apalagi secara hukum kami menang di pengadilan. Sampai sekarang kami belum ada pengakuan," katanya.

Yang menjadi aneh, menurut Sandyawan, warga Bukit Duri eks penggusuran malah didata untuk kepentingan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum 2019. "Mereka masuk semua, bahkan warga yang tidak tinggal di situ dimasukin. Di alamat dulu yang sekarang sudah jadi jalan."

Tak hanya warga Bukit Duri yang kecewa, ternyata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tak puas dengan kinerja anak buahnya di Pemprov DKI Jakarta. Dia berjanji akan menegur bawahannya karena program penataan Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan, tidak seperti apa yang diharapkannya.

"Saya juga kecewa. Semua aparat yang jalannya tak benar akan kena teguran," kata dia di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Anies juga kecewa terhadap kinerja PT Jakarta Konsultindo. Anak usaha PT Jakarta Propertindo, badan usaha milik Pemerintah DKI Jakarta, itu merupakan konsultan pemenang lelang penyusunan community action plan (CAP) Bukit Duri senilai Rp 438 miliar. "Konsultannya lebih banyak ngobrol dengan Sudin (Suku Dinas) daripada sama warga," ucap Anies.

Anies mengklaim telah menggelar rapat evaluasi dengan instansi yang mengawasi program CAP Bukit Duri. Tapi dia menolak membeberkan hasil evaluasinya.

Untuk mengatasi kisruh ini, Sekretaris Daerah DKI Saefullah menugasi Wali Kota Jakarta Selatan untuk mengecek dokumen kepemilikan lahan usul warga Bukit Duri. Dia juga meminta Badan Pertanahan Nasional memeriksa status lahan tersebut. "Kalau sudah jelas, baru kami anggarkan," kata dia.

Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC), Guntoro, mengatakan program CAP terhambat ketidakmampuan konsultan dalam memfasilitasi warga untuk menggali ide-ide penataan. “Pelibatan warga sangat minim," kata dia.

Baca: Untuk CAP Bukit Duri, Anies Baswedan Sebut Konsultan Salah

Minimnya pelibatan warga, tutur Gugun, tak hanya di Bukit Duri melainkan juga terjadi di 15 kampung lain dalam jaringan UPC. Kampung tersebut adalah Kampung Muka, Krapu, Tongkol, Lodan, Aquarium, Marlina, Elektro, Gedong Pompa, Tembok Bolong, Blok Empang, Kerang Ijo, Kali Apuran, Rawa Barat, Rawa Timur, serta Kampung Kunir.

ADAM PRIREZA | M. YUSUF MANURUNG