TEMPO.CO, Jakarta - Aksi kelompok massa pendukung gerakan #2019GantiPresiden terus ditolak kelompok penentangnya, sehingga berakhir ricuh. Setelah di Pekanbaru, kelompok yang sama bentrok dengan masa penentang di Surabaya, Jawa Timur.

Baca: Ada Aksi Pro-Kontra #2019GantiPresiden, Neno Warisman Dipulangkan

Di Pekanbaru, Riau, kehadiran Neno Warisman dihadang ratusan orang di Bandara Sultan Syarif Kasim II. Ratusan orang menutup akses keluar kawasan bandara pada Sabtu, 25 Agustus 2018. Kelompok pendukung Neno sempat datang untuk menjemputnya, tetapi upaya tersebut gagal.

Setelah tertahan di bandara sekitar satu jam, akhirnya Neno kembali ke Jakarta. "Akhirnya memang dilakukan pemulangan, saya sudah menuju pesawat," katanya dalam video kirimannya pada Sabtu malam, 25 Agustus 2018, seperti dikutip dari Antara. Aksi ganti presiden digelar kembali di Masjid Agung Pekanbaru dengan dikawal kepolisian pada hari berikutnya.

Di Surabaya, kelompok pendukung gerakan #2019GantiPresiden juga bentrok dengan massa penentang di Surabaya, Jawa Timur. Musikus Ahmad Dhani yang sedianya akan menghadiri acara deklarasi ganti presiden pada Minggu, 26 Agustus 2018, dihadang.

Baca: Aktivis Bakal Kerahkan Emak-emak untuk Dukung Neno Warisman

Ratusan orang mengepung Hotel Majapahit, tempat Dhani menginap. Pada saat bersamaan, massa aksi ganti presiden terlibat bentrok dengan kelompok yang menolak kegiatan tersebut.

Dalam vlog-nya, Ahmad Dhani mengabarkan bahwa ia tak bisa mengikuti deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya. "Assalamualaikum teman-teman yang ada di tempat deklarasi, hari ini saya dihadang di depan hotel situ, nggak bisa keluar hotel," kata Dhani dalam vlog yang diunggahnya di Youtube, Minggu, 26 Agustus 2018.<!--more-->

Kejadian itu pun memicu berbagai reaksi dari sejumlah pihak. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Yaqut Cholil Qoumas, meminta supaya kelompok yang ingin mendeklarasikan #2019GantiPresiden mengikuti aturan kampanye. "Kan, ada waktunya untuk berkampanye nanti? Sabar dikitlah," kata Yaqut melalui pesan singkat kepada Tempo, Minggu, 26 Agustus 2018.

Baca: BIN: Neno Dilarang ke #2019GantiPresiden untuk Hindari Bentrok

Kepala bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau Komisaris Besar Sunarto menjelaskan pemulangan Neno Warisman dari Bandara Pekanbaru sebagai upaya menjaga kondisi kondusif di wilayah tersebut. "Polisi dan TNI menjaga agar jangan terjadi bentrok antara yang pro dan kontra. Kita menjaga wilayah kondusif. Kita tentu tidak ingin adanya gangguan keamanan dan ketertibat masyarakat," katanya, Minggu, 26 Agustus 2018.

Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan pemulangan Neno tersebut adalah jalan terbaik. "Imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik daripada terjadi bentrokan," kata juru bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 26 Agustus 2018.

BIN menyatakan bahwa rencana kehadiran Neno Warisman ke Riau pada tur musik bertajuk "#2019GantiPresiden" akan menuai pro dan kontra. Sedangkan Kepolisian Daerah Riau juga tidak memberikan izin atas acara itu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap massa pendukung dan penolak gerakan #2019GantiPresiden bisa saling menghormati agar demokrasi berjalan sesuai undang-undang dan konstitusi. "Gerakan #2019GantiPresiden ini bagian dari kebebasan berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat. Justru gerakan ini sudah memberi kontribusi bagi terwujudnya partisipasi aktif warga bagi proses politik yang terjadi," kata Mardani dalam akun Twitter-nya, @MardaniAliSera.

Baca: Koalisi Jokowi Tepis Ada Intervensi ke Aktivis #2019GantiPresiden

Mardani yang merupakan penggagas gerakan #2019GantiPresiden menambahkan dalam cuitannya bahwa gerakan itu justru meningkatkan kualitas demokrasi. "Karena demokrasi pada prinsipsnya kedaulatan rakyat. Dan itu terwujud pada tingkat partisipasi publik dalam proses politik dan dalam pemilu," kata dia.<!--more-->

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan gerakan melarang #2019GantiPresiden justru tidak sesuai dengan nilai demokrasi. “Saya kira banyak cara yang lebih bagus, kalau menghalau dan pakai kekerasan itu jauh dari nilai luhur. Ini kan demokrasi pancasila,” kata Zulkifli.

Koalisi pengusung Jokowi menepis berbagai tanggapan miring ihwal intervensi pemerintah dalam persekusi yang dilakukan terhadap para aktivis gerakan #2019GantiPresiden. Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menilai, bukan aparat melainkan masyarakat yang keras menolak gerakan #2019GantiPresiden.

Seperti peristiwa Neno Warisman yang dihadang massa di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, menurut Irma, hal karena masyarakat sudah jengah akan provokasi. "Masyarakat sudah muak dengan provokasi Neno. Sehingga mulai timbul penolakan di berbagai daerah," ujar Irma kepada Tempo pada Senin, 27 Agustus 2018.

Baca: ARB Komentari Tindakan Represif kepada Aktivis #2019GantiPresiden

Senada dengan Irma, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai deklarasi gerakan #2019GantiPresiden tidak sepatutnya dilakukan sebelum masa kampanye yang dimulai pada 23 September 2018. "Jadi semua pihak harus menahan syahwat politiknya. Jangan belum apa-apa sudah merekayasa narasi yang bersifat provokatif," ujar dia.

Hendrawan mengimbau kepada aparat hukum melakukan tugasnya menertibkan aksi itu secara persuasif, serta tidak terpancing provokasi dan skenario adu domba pra-kampanye.

Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai tindakan yang terjadi kepada Neno Warisman dan Ahmad Dhani tidak sepatutnya dilakukan. Meski partainya merupakan pengusung Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019, Aburizal menegaskan Golkar menolak tindakan represif terhadap pada aktivis gerakan #2019GantiPresiden.

"Tindakan main hakim sendiri masyarakat dan tindakan represif aparat tersebut sama saja menusuk Jokowi dari belakang. Sebab, sama sekali tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar," ujar dia.

TIM TEMPO