TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah mencairkan dana Rp 985,8 miliar untuk penanganan korban gempa Lombok. Dari jumlah tersebut, Rp 557,7 miliar di antaranya disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sisanya Rp 428,1 miliar berasal dari kementerian/lembaga.

Baca juga: Kurang Koordinasi, Penyebab Bantuan Gempa Lombok Tidak Merata

Dana itu, kata Sri Mulyani, akan digunakan untuk membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal. "Sejak terjadinya gempa, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2018, yang dialokasikan pada beberapa kementerian," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Agustus 2018.

Menurut Sri Mulyani, BNPB telah menyiapkan anggaran Rp 1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana. Dari jumlah itu, dana yang sudah dicairkan Rp 557,7 miliar dan digunakan untuk operasional logistik, seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

Selain itu, beberapa kementerian dan lembaga lain telah menyumbangkan dana hingga Rp 428,1 miliar. Dana tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, serta peralatan mobile dan school kit.

Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencairkan Rp 176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dump truck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat.

Kementerian Sosial, kata Sri Mulyani, menggelontorkan Rp 12,6 miliar untuk bantuan logistik, santunan ahli waris, paket sembako, dan pendirian dapur umum. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengalokasikan Rp 7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lain.

Baca juga: Pengungsi Anak Gempa Lombok Keluhkan Sejumlah Penyakit

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Rp 1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian. "TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian RI) juga telah memobilisasi pasukan dan peralatan untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban," tutur Sri Mulyani.

RS Lapang (Darurat) Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dibangun dari tenda peleton setelah gempa 5 Agustus 2018 merusak bangunan RS Tanjung [Dok: Dokter Agus Supriyadi]

Selain dari pemerintah pusat, bantuan datang dari pemerintah daerah, antara lain dari Jawa Barat. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan sudah mengirimkan bantuan berupa uang, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat, jauh sebelum Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran bernomor 977 soal rincian payung hukum daerah agar membantu pemerintah Nusa Tenggara Barat menangani bencana akibat gempa Lombok.

“Provinsi sudah merespons duluan. Sesuai dengan apa yang menjadi edaran, kami sudah melakukan duluan,” kata Iwa di Bandung, Kamis, 23 Agustus 2018.

Bantuan yang dikirimkan berupa uang tunai Rp 3,6 miliar. Sebesar Rp 2 miliar di antaranya berasal dari Pos Dana Bantuan Tidak Terduga APBD Jawa Barat 2018 serta sisanya sumbangan aparatur sipil negara dan perbankan.

Rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-gempa juga dipercepat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan memulai rekonstruksi bangunan pasca-gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada awal September 2018.

"September sudah dimulai. Persiapannya berarti tinggal dua minggu," ujarnya setelah memberikan orasi ilmiah berjudul Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan di Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture, yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.

"Pembangunan rumah-rumah dipercepat. Enam bulan akan diupayakan selesai dengan cara swakelola masyarakat. Masyarakat yang akan membangun sendiri dengan pendampingan, mereka harus bekerja," ucapnya.

Dana pembangunannya berasal dari APBN. Sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, bantuan pembangunan rumah yang mengalami rusak berat Rp 50 juta, sedangkan yang rusak ringan Rp 25 juta.

Untuk pembangunan fasilitas umum, Basuki melanjutkan, akan dilakukan kementeriannya. Sudah ada delapan badan usaha milik negara yang mulai bekerja di Lombok, membangun fasilitas rumah sakit, pasar, dan sekolah.

"Sejumlah peralatan masih kami datangkan ke Lombok untuk rekonstruksi. Targetnya Desember nanti rekonstruksi harus sudah clear," tutur Basuki.

ANTARA | CHITRA PARAMAESTI | AHMAD FIKRI

Baca berita lain tentang gempa Lombok di Tempo.co.