TEMPO.CO, Jakarta - Permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar tiap pihak mengambil langkah serius untuk menekan volume impor barang dan jasa ditanggapi industri hulu minyak dan gas. Wakil Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Sukandar mengatakan banyak komponen lokal berkualitas tinggi yang bisa menjadi pengganti material impor.

Baca: SBY Klaim Lebih Berhasil Turunkan Kemiskinan Dibanding Jokowi

“Harganya pun bakal lebih murah karena tak perlu membayar bea masuk,” katanya, Rabu, 1 Agustus 2018. Berbagai produk yang dimaksud adalah produk turunan baja, pipa, platform, hingga kaki-kaki platform untuk landasan rig minyak, yang sudah mendapat sertifikat standar industri kelas atas sejak 25 tahun lalu.

Namun pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk membatasi kandungan bahan baku impor dalam proyek hulu migas. Sukandar mengatakan, untuk mewajibkan pemakaian komponen lokal pada persentase tertentu, lembaganya menunggu aturan dari pemerintah. “Namun belum ada batasan persentase penggunaan barang dan jasa dalam negeri,” tuturnya.

Baca: Jokowi: Penerapan B20, Indonesia Bisa Hemat Devisa USD 5,9 Miliar

Menurut dia, SKK Migas memiliki aturan tentang penggunaan komponen dalam negeri dalam Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Buku Kedua Revisi 04 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PTK007 Revisi 04) dan Petunjuk Pelaksanaan Tender 2017. Dalam pedoman tersebut, syarat penggunaan barang modal dalam negeri diubah dari “dipentingkan” menjadi “diwajibkan”.

Sukandar, yang menjabat Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk periode 2015-2017, menyebutkan, berdasarkan data SKK Migas pun, persentase kandungan lokal pada proyek eksplorasi hingga eksploitasi minyak dan gas cukup fluktuatif. Pada 2015, penggunaan komponen dalam negeri mencapai 68 persen dari pengadaan senilai US$ 7,9 miliar. Namun setahun kemudian turun menjadi 55 persen.

Pembatasan material impor di sektor infrastruktur, termasuk proyek hulu migas, diperintahkan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet di Istana Bogor, Selasa lalu. Saat itu, Jokowi menekankan tingginya kandungan impor menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan kian melebar. Penggunaan devisa, menurut Jokowi, mesti dibatasi lantaran saat ini kebutuhan mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, cukup tinggi dan menekan kurs rupiah.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, dari sektor migas, pemerintah bisa menekan transaksi barang impor US$ 10 miliar per tahun. “Di hulu bisa hemat US$ 2 miliar dan di hilir hemat US$ 5,6 miliar per tahun,” ujarnya.

Saat ditemui di Bandung, kemarin, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penghematan impor di sektor migas bakal dituangkan dalam peraturan presiden. Di sektor hilir atau produksi bahan bakar, kata Luhut, pemerintah bakal mengeluarkan aturan penggunaan biodiesel 20 persen (B20) untuk menggantikan solar murni. “Itu akan menghemat US$ 5 miliar,” ucapnya.

Simak berita menarik lain terkait dengan Jokowi hanya di Tempo.co.

ANDI IBNU | AHMAD FIKRI (BANDUNG)