TEMPO.CO, Jakarta - Negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia mencapai kata sepakat. Sore ini, Kamis, 12 Juli 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penekenan perjanjian awal, yang disebut pula heads of agreement atau HoA, antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) serta Freeport dan Rio Tinto.

Menurut Sri Mulyani, perjanjian tersebut merupakan sebuah langkah yang maju dan strategis untuk mewujudkan kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan asal negeri Paman Sam itu, yang sebelumnya diumumkan pada 27 Agustus 2017.

"Dengan ditandatanganinya heads of agreement, artinya sudah dicapai divestasi. Harapannya, partnership antara Freeport dengan Inalum dan pemerintah mampu meningkatkan kepastian di dalam koperasi dan nilai tambah industri ekstraktif Indonesia, serta bisa menambahkan kemakmuran Indonesia dan Papua," ujarnya dalam konferensi pers selepas penandatanganan itu di kantornya, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.

Baca: Akuisisi Freeport oleh Inalum Akan Dibiayai Perbankan

Sebelumnya, kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Freeport antara lain adanya landasan hukum yang mengatur antara pemerintah dan perusahaan pertambangan itu dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus operasi dan produksi, bukan lagi berupa kontrak karya. Selain itu, divestasi 51 persen untuk kepentingan nasional Indonesia.

Dalam kesepakatan itu juga, Freeport diminta membuat smelter di dalam negeri. Pemerintah meminta penerimaan negara lebih besar secara agregat atau total daripada yang diterima melalui kontrak karya selama ini. Perpanjangan kontrak dapat dilakukan maksimal dua kali sepuluh tahun hingga 2041 bila Freeport memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUPK-OP.

Untuk mendukung divestasi saham tersebut, juga sudah ditandatangani perjanjian antara korporasi serta Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 12 Januari 2018. "Pemda Papua dan Kabupaten Mimika bersama-sama akan memiliki hak saham Freeport sebesar 10 persen," kata Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporan semester 1 APBN 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana

Sedangkan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara seperti diamanatkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba), Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan telah berupaya memastikan pengenaan tarif dan penerimaan negara dalam bentuk IUPK bisa memenuhi amanat undang-undang tersebut. Termasuk dengan memastikan tersedianya regulasi bagi semua investor dalam rangka memberikan stabilitas pembayaran kewajiban penerimaan negara.

Baca: Inalum - Freeport Teken Perjanjian, Jokowi: Usahanya Sangat Alot

"Penerbitan regulasi berpedoman pada Undang-Undang Minerba, yang mengatur penerimaan negara secara total lebih besar daripada penerimaan melalui kontrak karya, penerbitan melalui penerbitan IUPK-OP dilakukan sesuai undang-undang, yang memberi kepastian hukum bagi pemegang IUPK-OP sebagai pelaku usaha bidang mineral," ucap Sri Mulyani.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan Inalum akan mengeluarkan US$ 3,85 miliar. Uang itu untuk membeli hak partisipasi atau participation interest Rio Tinto di PT Freeport Indonesia serta 100 persen saham Freeport-McMoran di PT Indocopper Investama.

Menurut Rini, dengan pembelian participation interest Rio Tinto dan 100 persen saham Freeport-McMoran di Indocopper Investama, maka kepemilikan saham negara menjadi 51 persen. “Nilai transaksi atau dana yang dikeluarkan Inalum US$ 3,85 miliar,” tuturnya di Kementerian Keuangan, Kamis.

Rini mengatakan struktur dan transaksi telah dikunci dalam head of agreement yang diteken. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai poin-poin yang akan tertuang dalam joint venture agreement. “Untuk direksi hingga kontrol sedang difinalisasi dalam joint venture agreement,” katanya, seperti dikutip dari Bisnis.com.

Sebelum mencapai kata sepakat, proses negosiasi dengan Freeport menempuh jalan panjang dan berliku. Menurut Presiden Joko Widodo atau Jokowi, prosesnya berlangsung sulit dan memakan waktu selama 3,5 tahun. Upaya negosiasi kian ditingkatkan dalam 1,5 tahun terakhir ini.

Jokowi menyebutkan kesepakatan dengan Freeport adalah lompatan besar. "Ini sebuah lompatan yang kami harapkan akan mendapatkan income yang lebih besar, baik dari pajak, royalti, deviden, dari retribusinya, sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati oleh kita semua," ucapnya seusai menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-71 di Indonesia Convention Centre, BSD City, Tangerang, Banten, Kamis.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditemani Kapolri Tito Karnavian saat menyampaikan sambutannya di hari ulang tahun Bhayangkara ke-72 yang terlihat dari layar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. TEMPO/Subekti

Jokowi mengaku telah menerima laporan berhasilnya kesepakatan antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan Freeport-McMoRan Inc terkait dengan peningkatan kepemilikan saham dari 9,36 persen menjadi 51 persen. Inalum dalam konteks ini adalah induk holding BUMN industri pertambangan. "Alhamdulillah," tuturnya.

Pada 25 Juni 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan melakukan pertemuan tertutup dengan CEO Freeport Richard Adkerson di Hotel Four Seasons, Washington. Dalam pertemuan itu, Jonan membocorkan semua isu dalam perundingan dengan pihak Freeport relatif sudah disepakati. Poin terakhir yang tengah dalam tahap finalisasi adalah divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen.

HENDARTYO HANGGI | CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ | CHITRA PARAMAESTI