Alasan 3 Provinsi Ini Jadi Lumbung Suara dalam Pilkada 2018

Reporter

Hussein Abri

Editor

Elik Susanto

Selasa, 26 Juni 2018 18:01 WIB

Pemilih difabel tuna netra memegang kartu suara berhuruf braille dalam sosialisasi pilkada serentak di Malang, Jawa Timur, Senin, 25 Juni 2018. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi serta tata cara pencoblosan pada 1.539 pemilih difabel yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta – Partai politik menjadikan sejumlah provinsi sebagai lumbung utama suara dalam pilkada 2018. Provinsi itu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam pemilihan kepala daerah di sini, parpol menjadikan momentum untuk menguji efektivitas “mesin pemenangan” dalam menghadapi pemilihan presiden atau pilpres 2019.

Salah satu Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menuturkan hasil pilkada serentak akan dijadikan pertimbangan partai ataupun calon presiden dalam menentukan koalisi. “Peta daerah yang dimenangi PDIP ataupun partai lain akan dibahas bersama partai-partai pendukung Joko Widodo (Jokowi),” katanya, Senin, 25 Juni 2018.

Baca: SMRC dan Roda Tiga Konsultan Prediksi Kemenangan Khofifah-Emil

Menurut Hendrawan, PDIP memberikan perhatian khusus terhadap pilkada kali ini. Partai tersebut mengincar kemenangan di banyak daerah, terutama wilayah lumbung suara, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketiga provinsi tersebut memiliki sekitar 88,8 juta pemilih atau 47,6 persen dari 186,4 juta pemilih dalam pilpres 2019.

Politikus Gerindra, Andre Rosiade, berpendapat serupa. Dia menyebutkan pilkada 2018 merupakan perhelatan politik terakhir yang menjadi ukuran dan bahan evaluasi menjelang pilpres 2019. “Setelah pilkada, kami akan tahu tingkat efektivitas mesin partai dan apa saja yang perlu diperbaiki untuk pilpres 2019,” ujarnya.

Salah satu contoh pengujian efektivitas mesin partai, menurut Andre, bisa dilihat di pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di kedua provinsi itu, Gerindra mengusung figur yang awalnya kurang dikenal publik, Sudrajat, di Jawa Barat dan Sudirman Said di Jawa Tengah. Elektabilitas kedua calon tersebut di bawah calon inkumben. “Tapi kami percaya isu strategis yang kami pakai bisa menarik suara,” ucapnya.

Advertising
Advertising

Pengukuran efektivitas mesin partai, Andre melanjutkan, juga dilakukan dengan menjalankan gerilya dari rumah ke rumah. Strategi ketuk pintu untuk meyakinkan pemilih bahkan terus dijalankan para saksi Gerindra menjelang hari pencoblosan, besok. “Ini juga salah satu metode mengukur mesin partai,” tuturnya.

Atmosfer pilpres memanas sejak awal tahun lalu meskipun pemilihan baru berlangsung pada 17 April 2019. Partai-partai terbelah menjadi tiga kelompok. PDIP, Golkar, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Hanura mengusung Presiden Jokowi. Sedangkan Gerindra mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto. Adapun Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap.

Partai-partai pun terus menggodok peluang koalisi untuk mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden pada 4-10 Agustus mendatang. Koalisi dibutuhkan karena tak ada partai yang lolos syarat pencalonan presiden, yakni memiliki 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 suara sah nasional.

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menuturkan koalisi yang terbentuk dalam pilkada juga bakal menentukan siapa yang diuntungkan dalam pilpres. CSIS mencatat Gerindra, PKS, dan PAN lebih banyak berkoalisi dalam pilkada ketimbang partai pendukung pemerintah. “Kalau koalisi itu menang akan mempengaruhi partai,” katanya.

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur disebut lumbung suara dalam pilkada 2018 karena secara nasional total pemilihnya 88,8 juta orang atau 47,6 persen dari calon pemilih dalam pemilihan umum 2019. Lembaga survei memetakan elektabilitas calon presiden 2019 berdasarkan pasangan calon kepala daerah yang dipilih.

Jawa Barat

SMRC (21 Mei-1 Juni 2018)

Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum

Jokowi : 51,7 persen

Prabowo : 39,7 persen

Tidak menjawab: 8,6 persen

Tb. Hasanudin-Anton Charliyan

Jokowi : 75,6 persen

Prabowo : 17,1 persen

Tidak menjawab: 7,3 persen

Sudrajat-Ahmad Syaikhu

Jokowi : 17,8 persen

Prabowo : 70,8 persen

Tidak menjawab: 11,1 persen

Deddy Mizwar-Dedy Mulyadi

Jokowi : 51,9 persen

Prabowo : 37,7 persen

Tidak menjawab: 10,4 persen

Charta Politika (23-29 Mei)

Joko Widodo : 46,1 persen

Prabowo : 40,5 persen

Tidak menjawab: 13,4 persen

Indo Barometer (7-13 Juni)

Jokowi : 33,6 persen

Prabowo : 22,8 persen

Calon lain : 3 persen

Tidak menjawab: 40,6 persen

Jawa Tengah

SMRC (21 Mei-1 Juni)

Ganjar Pranowo-Taj Yasin

Jokowi : 80,3 persen

Prabowo : 13 persen

Tidak menjawab: 6,6 persen

Sudirman Said-Ida Fauziyah

Jokowi : 61,6 persen

Prabowo : 31,4 persen

Tidak menjawab: 7,0 persen

Charta Politika (23-29 Mei)

Jokowi : 67,3 persen

Prabowo : 11,2 persen

Tidak menjawab: 21,5 persen

Indo Barometer (7-13 Juni)

Jokowi : 71 persen

Prabowo : 11,6 persen

Calon lain : 2,8 persen

Tidak menjawab: 14,6 persen

Jawa Timur

SMRC (21 Mei-1 Juni)

Khofifah Indar Parawangsa-Emil Dardak

Jokowi : 60,9 persen

Prabowo : 30,2 persen

Tidak menjawab: 9 persen

Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno

Jokowi : 62,3 persen

Prabowo : 27,1 persen

Tidak menjawab: 10,5 persen

Charta Politika (23-29 Mei)

Jokowi : 53,4 persen

Prabowo : 33,6 persen

Tidak menjawab: 12,9 persen

Indo Barometer (29 Januari-4 Februari)

Jokowi : 56,5 persen

Prabowo : 22 persen

Calon lain : 5,4 persen

Tidak menjawab: 16,3 persen

Berita terkait

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

6 jam lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

16 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

17 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

21 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

1 hari lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

1 hari lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

1 hari lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

1 hari lalu

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah petuah kepada kadernya. Menekankan kadernya jangan bohong. Apa petuah lainnya?

Baca Selengkapnya