TEMPO.CO, Jakarta - Sudah sepekan Indonesia dirundung rangkaian aksi terorisme. Mulai dari kerusuhan di rumah tahanan Markas Komando Brimob di Depok (Jawa Barat), serangan bom bunuh diri di Surabaya, Sidoarjo (Jawa Timur) dan Pekanbaru (Riau).

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menuduh rentetan serangan itu dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharud Daulah (JAD), yang merupakan bagian dari jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Saya sampaikan, diduga pembalasan kelompok JAD karena pimpinannya, Aman Abdurrahman pada Agustus lalu tak dibebaskan," kata Tito Karnavian kepada wartawan di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, pada 14 Mei 2018.

Simak: Jokowi Tegaskan Pemerintah Akan Basmi Terorisme sampai ke Akar

Mereka makin marah karena pengganti Aman, yaitu Zainal Anshori kemudian ditangkap lagi, sekitar enam bulan lalu. Zainal ditahan dalam kaitan pendanaan untuk memasukkan senjata api dari Filipina selatan ke Indonesia.

Menurut Tito, ditangkapnya Aman dan Zainal membuat kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dan JAD meradang. Aksi teror pun direncanakan, termasuk kerusuhan di Mako Brimob teror bom di Surabaya dan Sidoarjo, serta Pekanbaru.

Sejak 2013, ada 671 warga Indonesia yang terdeteksi berangkat ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Mereka memanfaatkan Turki sebagai negara transit sebelum menyusup masuk ke wilayah Suriah.

Kekalahan ISIS di Suriah menyebabkan sebagian dari mereka kembali ke Indonesia. Ada pula yang pulang sebelum sempat masuk ke Suriah. Mereka tertangkap pemerintah Turki dan dipulangkan ke Indonesia.

Baca: Satu Keluarga Terlibat Terorisme, Begini Analisis Pengamat

Berdasarkan catatan kepolisian, terdapat sekitar 84 mantan anggota ISIS di Suriah yang pulang ke Indonesia. Mereka terdiri atas 68 pria dan 16 perempuan. Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris menjelaskan pengawasan terhadap mereka sulit dilakukan lantaran sebagian bersembunyi. “Pengawasan agak lemah karena tidak terdeteksi, kecuali setelah beraksi,” ucapnya pada 15 Mei 2018.

Irfan mengakui bahwa BNPT dan kepolisian mengalami banyak kendala dalam pengawasan pergerakan ratusan orang tersebut. Selain disebabkan tempat tinggal mereka yang sering berpindah-pindah, BNPT dan kepolisian tidak memiliki personel yang memadai untuk melakukan pengawasan.

Kendala lain terkait aturan yang ada yang melarang BNPT menjalankan program deradikalisasi pada tersangka. Kepala BNPT Suhardi Alius, menyatakan lembaganya hanya diatur untuk menyalurkan program deradikalisasi kepada orang yang berstatus narapidana terorisme.

“Sepanjang dia jadi tersangka saja, kami tidak bisa mengaksesnya,” ujar dia di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada 17 Mei 2018. Ia menuturkan, meski pemerintah memiliki data soal kelompok radikal, deradikalisasi tetap tak bisa diberikan. “Kelompok JAD dan JAT belum tersentuh karena dia belum berbuat, tapi memang radikal,” ujar dia.

Lantaran keterbatasan tersebut, Suhardi berharap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera disahkan. Setelah aturan baru berlaku, ucap dia, BNPT akan mendapat wewenang untuk menjalankan program deradikalisasi kepada kelompok radikal, meski mereka belum menyerang.

Simak: 4 Hal yang Jadi Kontroversi di RUU Antiterorisme

Suhardi yakin program deradikalisasi yang sudah dilakukan BNPT selama ini berhasil. Dia menuturkan ada lebih dari 600 narapidana dan mantan narapidana terorisme yang menjalani program deradikalisasi.

Dari jumlah tersebut, hanya tiga orang yang kembali melakukan aksi terorisme. Mereka adalah dalang dari pengeboman di Thamrin, Cicendo, dan Samarinda. “Silakan masyarakat menilai. Dari 600 lebih, tiga mengulangi perbuatannya. Kalau itu dianggap sebagai kegagalan kami terima,” ujar Suhardi.

VINDRY FLORENTIN | HUSSEIN ABRI YUSUF MUDA