TEMPO.CO, Jakarta -Ada bahaya jumbo menilik ancaman ambles secara pelan-pelan di DKI Jakarta terkait terjadinya eksploitasi air tanah di banyak lokasi di Ibu Kota.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah memberikan catatan mengenai razia yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap gedung-gedung tinggi yang diduga melakukan pencurian ataupun eksploitasi air tanah. Kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang tertuang akan melempem jika tidak disertai penegakan hukun yang tegas.

“Efek jera tidak akan terwujud bila pemprov tidak berani memberi hukuman yang setimpal pada pengelola gedung tinggi yang telah mengeksploitasi air tanah secara serakah,” kata Trubus saat dihubungi Tempo Jumat 16 Maret 2018.
Baca : Sandiaga Uno: DKI Akan Bikin Perda Setop Eksploitasi Air Tanah

Senin lalu, Anies Baswedan memimpin razia terhadap sejumlah gedung di kawasan Sudirman-Thamrin. Sebelumnya, Anies telah membentuk Tim Pengawasan Terpadu Sumur Resapan, Instalasi Pengolahan Air Limbah, dan Air Tanah melalui Keputusan Gubernur Nomor 279 Tahun 2018. Tim ini akan berkeliling memeriksa 80 gedung di Sudirman-Thamrin hingga 21 Maret mendatang.
Baca :

Menurut Trubus kebijakan gubernur yg tidak tegas dalam memberikan sanksi akan berdampak buruk bagi lingkungan Jakarta. Luapan Sungai Ciliwung makin susah surut dan bencana banjir rob terus memghantui warg.

“Penurunan kontur tanah sebagai akibat eksploitasi air tanah berdampak ke dua hal. Pertama, banjir di Jakarta. Permukaan tanah menurun sehingga permukaan laut cenderung lebih tinggi. Praktis air hujan akan sulit menemukan aliran ke laut. Salah satu jalan yakni memperbanyak daerah resapan di Jakarta. Dampak kedua yakni rusaknya fondasi bangunan,” ungkap Trubus.

Dosen Universitas Trisakti ini menambahkan debit air di tanah berkurang sehingga volume unsur tanah ikut tergerus. Tanah turun bisa dilihat dari struktur bangunan rusak karena landasannya ambles.

“Studi yang ada menunjukkan dampak penurunan tanah sebetulnya sudah dapat dilihat dari meningkatnya risiko banjir seperti meluasnya luasan banjir, meningkatnya frekuensi dan luasan rob serta banyaknya bangunan yang retak dan rusak termasuk infrakstruktur publik seperti jalan dan jembatan” paparnya.

Merujuk pada berbagai kajian, kata Trubus penurunan tanah Jakarta terjadi bervariasi secara spasial dan waktu antara 3-10 cm per tahun. Meskipun menjadi gantungan dari sebagian besar warga Jakarta, sayangnya perhatian terhadap air tanah masih sangat kurang.

“Jarang sekali air tanah menjadi isu sentral yang dibicarakan dalam kebijakan-kebijakan publik baik tingkat nasional terkait dengan posisi Jakarta sebagai ibukota maupun lokal. Hal ini karena air tanah secara fisik tidak terlihat sehingga kerap lolos dari perhatian, kurang dihargai dan kurang diatur dalam peraturan perundangan” ucap Trubus.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai memimpin apel pagi Pengawasan Terpadu Sumur Resapan, Instalasi Pengolahan Air Limbah, dan Air Tanah di Intiland Tower, Jumat, 16 Maret 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengirim surat teguran ke pengelola Hotel Sari Pan Pacific yang melanggar peraturan daerah tentang sumur resapan, instalasi pengolahan limbah dan pemanfaatan air tanah.

“Pak Gubernur bilang tujuannya kan bukan mau menghukum tapi lebih pada nganter pesan aja dulu supaya semua gedung-gitu ngikutin aturan kan gitu,” ujar Asisten Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Gamal Sinurat di Jakarta pada Rabu 14 Maret 2018.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia, Hariyadi Sukamdani mengapresiasi keinginan dari pemerintah untuk mengalihkan pengalihan penggunaaan air tanah ke air PDAM di kawasan Sudirman-Thamrin.

Selama ini malah retribusi air tanah lebih mahal daripada air PDAM. "Tetapi dikhawatirkan debit air PDAM yang tidak mencukupi," kata Hariyadi saat dihubungi Tempo, Jumat, 16 Maret 2018.
Simak juga : Sandiaga Uno Sebut Tanah Ambles 60 cm per Tahun karena Air Tanah Disedot

Menurut Hariyadi, dirinya tidak terlalu mengetahui mengenai kondisi di lapangan mengenai temuan Pemprov DKI memgenai gedung yang melakukan pencurian air tanah. Hal itu berbahaya dan beresiko juga buat gedung yang melakukan. "Akhirnha ketahuan juga kan," ujarnya.

Pemprov DKI, kata Hariyadi, sudah lama ingin seluruh gedung menggunakan air PDAM. Kalau di kawasan Sudirman-Thamrin sebenar sudah lebih rapi untuk air bersih dan pembuangan limbah.

"Kalau hotel sebagian sudah beralih ke PDAM untuk limbah sudah dibuang ke PT PAL," ungkapnya. Sebelumnya, Direktur Utama PD Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya Erlan Hidayat mengklaim PAM Jaya siap menyuplai air untuk gedung-gedung tinggi di kawasan Sudirman-Thamrin. "Sangat cukup," kata Erlan kepada Tempo, Selasa, 13 Maret 2018, terkait pemangkasan eksploitasi air tanah.