TEMPO.CO, Texas - Sekitar dua pekan lalu, pemerintah Amerika Serikat lewat Kementerian Hukum, mengenakan dakwaan terhadap 13 orang asal Rusia dan sebuah perusahaan Internet Research Agency, yang juga berasal dari negara sama, terlibat melakukan intervensi atas pemilu Presiden AS 2016.

Dakwaan ini disusun oleh Robert Mueller, yang menjadi penasehat khusus Kementerian Hukum AS, untuk mengusut dugaan kolusi antara tim kampanye Trump dengan Rusia. Mueller adalah bekas kepala Biro Investigasi Federal (FBI), yang mengepalai lembaga itu saat terjadi serangan 11 September.

Baca: Rusia Kirim Jet Tempur Modern ke Suriah, Amerika Serikat Prihatin

Menurut laporan CNN, yang mendapat penjelasan dari dokumen dakwaan Kementerian Hukum, kelompok asal Rusia ini bekerja layaknya sebuah perusahaan iklan canggih.

Tim ini memiliki unit grafis, yang bertugas membuat berbagai macam jenis gambar. Lalu Ada team search engine optimization, yang bertugas memaksimalkan konten buatan mereka muncul di jajaran atas hasil pencarian. Lalu ada tim informasi dan telekomunikasi serta tim bujet, yang mengatur pengeluaran pendanaan.

Baca: Rombongan Drone Mini Serang Pangkalan Rusia di Suriah, oleh AS?

"Anggota tim juga melacak pergerakan unggahan konten yang mereka buat di sosial media untuk melihat dampaknya seperti: berapa banyak yang suka, komentar, dan penyebarannya," begitu dilansir CNN, Jumat, 16 Februari 2018. Mereka mengkaji ulang kerja mereka setiap saat sesuai target yang ditetapkan.

Menurut CNN, Internet Research Agency, yang berbasis di Rusia, merupakan entitas yang membuat berbagai macam akun palsu di Amerika dengan menyamar sebagai aktivis. Mereka mencuri identitas asli orang AS untuk mencoba mengacau sistem politiknya.

Berdasarkan dokumen dakwaan, CNN melaporkan upaya kelompok ini bisa menjangkau sekitar 126 juta orang AS dengan konten-konten yang mereka buat. Mereka memulainya sejak 2014 lalu mulai membuat berbagai macam akun palsu menyamar sebagai aktivis untuk menggiring opini publik.

Bujet kelompok ini mencapai sekitar US$1,25 juta atau sekitar Rp17 miliar. Mereka bergerak di sejumlah jejaring sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan Tumblr. Mereka membuat akun Facebook seperti Secured Borders, Blacktivist, dan Army of Jesus.

Kelompok ini juga mengirim tim investigasi ke AS pada 2014 untuk mengumpulkan berbagai informasi dengan menyamarkan tujuan perjalanannya.

"Pada Februari 2016, para pegawai IRA diperintahkan untuk mengkritik Hillary Clinton dan semua kandidat kecuali Bernie Sanders dan Donald Trump," begitu bunyi dakwaan itu.

Dalam salah satu aksinya, kelompok IRA ini mengorganisasi dan mempromosikan dua acara berbeda di hari yang sama yaitu Houston, Texas, untuk menimbulkan percekcokan.

Pegawai IRA membuat laman "Heart of Texas", yang mendorong pemisahan Texas dengan slogan "Hentikan Islamisasi di Texas". Isinya memprotes pembangunan sebuah Islamic Center pada 21 Mei 2016.

Lalu IRA juga membuat laman berbeda yang berlawanan yaitu 'United Muslims of America", yang mempromosikan agenda "Selamatkan Ilmu Pengetahuan Islam". Kedua acara digelar bersamaan.

IRA juga membuat laman Instagram "Woke Blacks", yang bertujuan menekan munculnya pemilih Amerika Afrika dan Musim agar tidak memilih pada Pilpres karena diduga mendukung Hillary.

Setelah pemilihan Pilpres 2016 kelar, masih menurut dokumen Kementerian Hukum, IRA menggunakan laman IG itu untuk mempromosikan terpilihnya Donald Trump. Mereka melakukan berbagai operasi lainnya hingga memasuki 2017.

IRA asal Rusia juga diduga membuat kelompok "Black Fist", yang melatih bela diri bagi warga Afrika Amerika. CNN menemukan kelompok ini menyewa dua pelatih yang dibayar menggunakan PayPal dan Google Wallet senilai US$320 atau sekitar Rp4,5 juta per bulan dari Januari hingga Mei. Dua orang pelatih ini mengaku tidak tahu jika mereka sebenarnya dibayar kelompok asal Rusia itu.

Proses investigasi oleh Mueller ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Setelah mengumumkan dakwaan terhadap 13 orang Rusia san satu entitas, Mueller dikabarkan akan memeriksa Presiden AS, Donald Trump, untuk dimintai keterangan soal adanya dugaan intervensi Rusia untuk memenangkan dirinya.

Trump, yang awalnya enggan untuk diperiksa Mueller, belakangan mengaku bersedia untuk bertemu dan dimintai keterangan. Sebagian kalangan mengatakan kecil kemungkinannya Trump bakal terkena delik pidana dalam kasus ini apalagi sampai dilengserkan.