TEMPO.CO, Atlanta -- Pemerintah Amerika Serikat pimpinan Presiden Donald Trump bakal kembali beraktivitas seperti biasa pada Selasa, 23 Januari 2018 setelah penutupan pemerintahan berakhir pada Senin sore, 22 Januari 2018.

Penutupan pemerintahan Trump, yang sempat berlangsung hingga tiga hari itu, berakhir setelah proses voting di Senat dimenangkan kelompok antidebat dengan skor 81-18 suara. Ini berarti perdebatan panjang soal program imigrasi Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), yang menjadi penyebab kebuntuan pembahasan anggaran pada Jumat malam, 19 Januari 2018, berakhir untuk sementara dan akan dilanjutkan kembali.

Baca: Penutupan Pemerintahan AS Berakhir, Demokrat Sindir Trump

Kongres juga akan membahas isu keamanan perbatasan, yang juga mengalami pembahasan yang alot. Saat ini, Senat menyepakati undang-undang mengenai pembiayaan parsial untuk pemerintahan Trump hingga 8 Februari 2018.

Baca: Pemerintahan Trump mulai Ditutup Pasca Gagalnya Pengesahan Bujet

"Ini rasanya seperti istirahat makan siang saja," kata Tom Chapel, seorang ilmuwan yang bekerja di lembaga negara AS, kepada Reuters, Senin, 22 Januari 2018 waktu setempat, dan sempat menjalani libur sehari pada Senin lalu.

Chapel merupakan satu dari sekitar 800 ribu pegawai pemerintah federal AS yang diistirahatkan sebentar pada Senin kemarin karena pembahasan anggaran negara 2018 mengalami kebuntuan pada Jumat pekan lalu.

Seorang pekerja di lembaga pemerintah AS lainnya mengatakan dia merasa senang perbedaan pendapat itu bisa segera berakhir. "Saya harap mereka bisa mencari solusi dari masalah yang ada dan kita bisa bekerja dan membantu rakyat Amerika," kata Duncan Giles, seorang petugas layanan pelanggan di lembaga IRS di Indianapolis. Giles telah bekerja selama 23 tahun di lembaga ini dan sempat mengalami empat kali penutupan pemerintahan.

Penutupan pemerintahan Trump terjadi pada Jumat pekan lalu setelah Trump, Demokrat dan Republik gagal menyepakati besaran anggaran untuk program imigrasi DACA. Trump berencana mengakhiri program ini pada Maret 2018 sementara Demokrat meminta program imigrasi bagi anak-anak imigran yang disahkan sejak era Presiden Barack Obama dipertahankan.

Ada 700 ribu anak imigran yang termasuk dalam program DACA ini. Sehingga, jika program itu berakhir maka terbuka kemungkinan bagi Trump untuk memerintahkan deportasi mereka ke negara asalnya.

"Biar saya jelaskan, debat mengenai imigrasi akan berlangsung secara adil bagi semua," kata Mitch Mconnell, pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik seperti dilansir media ABC News, Senin, 22 Januari 2018.

Dalam sesi tertutup, pemimpin minoritas Senat, Chuck Schumer dari Partai Demokrat mengatakan kepada anggota Senat dan DPR dari partainya bahwa posisi mereka yang minoritas di Senat membuat mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan kesepakatan yang bagus. Namun, Schumer mengaku merasa senang bahwa isu imigrasi akhirnya menjadi perhatian di Senat.

"Untuk kalian yang memvoting penutupan pemerintahan, Anda telah mencapai jauh melebihi capaian kita sebelumnya dalam lima tahun terakhir untuk membuat legislasi besar mengenai imigrasi bisa mencapai pembahasan sejak 2013," kata Schumer seperti diceritakan Senator Joe Manchin, dari Demokrat Virginia Barat.

Partai Republik, Trump dan Demokrat sempat saling menyalahkan hingga akhir pekan lalu. Lewat akun Twitternya, Trump @realdonaldtrump mencuit,"Demokrat ingin memberi saya hadiah bagus. #Democratshutdown." Penutupan ini tepat berlangsung pada masa setahun pemerintahan Trump, yang rencananya akan diisi pesta di rumah Trump Mar-a-Lago di Florida.

Sedangkan Senator Lindsey Graham dari Partai Republik mengatakan Trump tidak mendapat masukan bagus dari para staf mengenai isu imigrasi untuk menyelesaikan kebuntuan politik yang terjadi kemarin. Graham mengkritik penasehat senior Trump soal imigrasi, Stephen Miller.

"Saya bisa katakan kepada Anda bahwa pandangan dia (Miller) tentang imigrasi tidak pernah menjadi pandangan arus utama di Senat," kata Graham.

Gedung Putih membalas ucapan Graham ini. "Selama Senator Graham memilih mendukung legislasi yang berpihak kepada orang-orang ilegal di negara ini dan bukannya kepada warga negara kita sendiri, kita tidak bisa kemana-mana," kata Hogan Gidley, juru bicara Gedung Putih. Trump sendiri menyalahkan Demokrat karena dinilai menghambat pembahasan anggaran untuk rakyat AS.